Terbaru

Legalitas

Izin Penambangan Rakyat IPR: Syarat dan Wilayahnya

Ditulis oleh Destiana

Daftar Isi

Izin pertambangan rakyat atau IPR menjadi sorotan karena pemerintah baru saja memperbarui aturan pelaksanaannya pada Oktober 2026. Banyak penambang kecil masih bekerja tanpa izin karena belum tahu wilayah mana yang boleh ditambang secara legal. Secara sederhana, izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas.

Sebagai penulis yang menekuni hukum pertambangan, saya menilai IPR adalah jalur legal yang paling realistis bagi penambang skala kecil. Namun, izin ini tidak dapat diminta di sembarang lokasi, karena wilayahnya harus ditetapkan lebih dulu. Oleh karena itu, penambang perlu memahami urutan prosesnya sebelum bekerja.

Artikel ini akan membahas pengertian IPR, dasar hukumnya, wilayah pertambangan rakyat, syarat dan luas izin, hingga cara mengurusnya. Dengan begitu, Anda dapat menilai apakah aktivitas tambang Anda dapat dilegalkan.

Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian izin pertambangan rakyat tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba. Pasal itu menyebut IPR sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Selanjutnya, IPR bukan izin biasa untuk perusahaan tambang besar. Pemegang IPR adalah orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.

Sebagai tambahan, pemerintah menerapkan konsep ini agar masyarakat sekitar tambang memperoleh jalur legal. Dengan izin, kegiatan penambangan dapat diawasi dari sisi keselamatan dan lingkungan.

Baca juga: Agen Asuransi Legal: Ciri dan Cara Cek Izin AAJI

Perbedaan IPR dan IUP

Agar lebih jelas, berikut perbedaan sederhana antara IPR dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

  • IPR berlaku di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan modal terbatas, bagi perseorangan atau koperasi setempat.
  • IUP berlaku di wilayah usaha pertambangan dengan skala usaha yang lebih besar, umumnya bagi badan usaha.
izin penambangan rakyat ipr

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Dasar Hukum Izin Pertambangan Rakyat

Dasar hukum izin pertambangan rakyat berlapis, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Pemerintah memperbarui lapisan paling bawah beberapa kali dalam dua tahun terakhir.

  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, termasuk perubahan terbaru melalui UU Nomor 2 Tahun 2025.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2025.
  • Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang mendelegasikan kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah provinsi.
  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K Tahun 2024, yang memuat pedoman penyelenggaraan IPR dan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat.
  • Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2026, yang ditetapkan 8 Oktober 2026 dan mengubah ketentuan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025.
Baca juga  Direksi Adalah: Pengertian, Tugas, dan Wewenangnya

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026, gubernur menerbitkan IPR setelah dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat ditetapkan. Dengan demikian, penambang mengajukan permohonan ke pemerintah provinsi, bukan langsung ke pusat.

Menurut pandangan saya, perubahan aturan yang cepat menuntut penambang dan pemerintah daerah rajin memeriksa naskah terbaru. Informasi dari tahun lalu bisa sudah tidak berlaku.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah pertambangan rakyat atau WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat kegiatan pertambangan rakyat dilakukan. IPR hanya dapat diterbitkan di dalam WPR yang telah ditetapkan.

Berikut urutan penetapan WPR menurut aturan terbaru.

  1. Gubernur mengusulkan WPR kepada Menteri ESDM.
  2. Menteri mengevaluasi usulan, termasuk kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.
  3. Menteri menetapkan WPR sebagai bagian dari wilayah pertambangan.
  4. Gubernur menyusun dokumen pengelolaan WPR.
  5. Setelah itu, gubernur dapat menerbitkan IPR.

Perlu dicatat, usulan satu blok WPR dibatasi paling luas 100 hektare. Angka ini adalah luas blok wilayah, bukan luas izin yang otomatis diberikan kepada satu penambang.

Kriteria WPR

Menurut sumber yang mengutip Pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 2020, kriteria WPR mencakup beberapa hal berikut.

  • Memiliki cadangan mineral sekunder di sungai atau tepi sungai.
  • Memiliki cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling dalam 100 meter.
  • Merupakan endapan teras, dataran banjir, atau endapan sungai purba.
  • Luas wilayah paling banyak 100 hektare dan sesuai rencana tata ruang.

Sebagai tambahan, aturan terbaru memungkinkan WPR diusulkan pada wilayah yang selama ini telah diusahakan masyarakat melalui penambangan tanpa izin. Dengan demikian, penambang lama berpeluang beralih ke jalur legal.

Syarat dan Luas Izin Pertambangan Rakyat

Syarat dan luas izin pertambangan rakyat berbeda bagi perseorangan dan koperasi. Batas luas tercantum jelas dalam Pasal 68 UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 75 ayat (2) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026.

  • Orang perseorangan memperoleh IPR dengan luas paling banyak 5 hektare.
  • Koperasi memperoleh IPR dengan luas paling banyak 10 hektare.
Baca juga  Perbedaan Notaris dan PPAT: Tugas, Wewenang, dan Kapan Dibutuhkan

Selain itu, pemohon perlu memenuhi persyaratan berikut.

  1. Berstatus penduduk setempat bagi perseorangan, atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.
  2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang usaha yang sesuai kegiatan pertambangan.
  3. Menyampaikan identitas pemohon dan bukti domisili setempat.
  4. Menyiapkan peta dan batas wilayah sesuai penetapan WPR.
  5. Menyiapkan rencana teknis sederhana dengan memperhatikan keselamatan dan lingkungan.
  6. Menyatakan komitmen reklamasi dan pengelolaan pascatambang.

Perlu dicatat, beberapa sumber menyebut masa berlaku IPR paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun. Karena itu, pemohon perlu memeriksa ketentuan masa berlaku pada naskah resmi sebelum mengajukan.

Menurut saya pribadi, syarat penduduk setempat adalah ciri yang membedakan IPR dari izin tambang lain. Syarat ini menjaga manfaat tambang tetap berada di masyarakat sekitar.

Cara Mengurus Izin Pertambangan Rakyat

Cara mengurus izin pertambangan rakyat dimulai dari memastikan lokasi berada dalam WPR. Berikut tahapan umum yang dapat ditempuh pemohon.

  1. Memeriksa apakah lokasi tambang sudah ditetapkan sebagai WPR, atau meminta pemerintah daerah mengusulkannya.
  2. Membentuk koperasi bila penambang memilih mengajukan izin secara berkelompok.
  3. Mengurus NIB melalui sistem OSS dengan bidang usaha pertambangan yang sesuai.
  4. Menyiapkan dokumen identitas, bukti domisili, peta wilayah, dan rencana kegiatan.
  5. Mengajukan permohonan IPR kepada pemerintah provinsi setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan.
  6. Mengikuti evaluasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh pemerintah provinsi.
  7. Menerima keputusan IPR dari gubernur bila persyaratan terpenuhi.

Sebagai tambahan, pemegang IPR wajib memenuhi kewajiban keselamatan, lingkungan, dan reklamasi. Pemerintah daerah juga membina dan mengawasi kegiatan pertambangan rakyat.

izin penambangan rakyat ipr

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Risiko Menambang Tanpa Izin

Kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana menurut UU Minerba. Karena itu, penambang sebaiknya tidak menunda pengurusan izin ketika WPR di daerahnya sudah tersedia.

Baca juga: Panduan Lengkap Cara Upgrade PT Perorangan ke PT Umum

FAQ Seputar Izin Pertambangan Rakyat

Siapa yang dapat memperoleh izin pertambangan rakyat? Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat, dapat memperoleh IPR sesuai Pasal 67 UU 3/2020.

Berapa luas maksimal izin pertambangan rakyat? Luas maksimal IPR adalah 5 hektare bagi perseorangan dan 10 hektare bagi koperasi menurut Pasal 68 UU 3/2020 dan Pasal 75 ayat (2) Permen ESDM 12/2026.

Baca juga  Apakah PT Perorangan sama dengan UD? Berikut Penjelasannya

Siapa yang menerbitkan izin pertambangan rakyat? Gubernur menerbitkan IPR setelah dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat ditetapkan, sesuai Pasal 75 ayat (1) Permen ESDM 12/2026.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, izin pertambangan rakyat adalah izin usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas. Gubernur menerbitkannya bagi penduduk setempat atau koperasi, dengan batas luas 5 hektare untuk perseorangan dan 10 hektare untuk koperasi.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa penambang kecil sebaiknya bergabung dalam koperasi dan mendorong pemerintah daerah mengusulkan WPR. Langkah yang disarankan adalah memeriksa status wilayah, mengurus NIB, lalu mengajukan IPR setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan.

Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait izin pertambangan rakyat, pembentukan koperasi tambang, atau legalitas usaha pertambangan lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.

Ringkasan

  • Izin pertambangan rakyat adalah izin usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
  • Pemegang IPR adalah perseorangan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.
  • Luas IPR paling banyak 5 hektare untuk perseorangan dan 10 hektare untuk koperasi.
  • IPR hanya terbit di WPR yang ditetapkan Menteri ESDM berdasarkan usulan gubernur.
  • Usulan satu blok WPR paling luas 100 hektare, dan luas ini berbeda dari luas izin.
  • Gubernur menerbitkan IPR setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan menurut Pasal 75 Permen ESDM 12/2026.
  • Pemohon wajib memiliki NIB dengan bidang usaha pertambangan yang sesuai.

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 10, Pasal 22, Pasal 67, dan Pasal 68.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 73 dan Pasal 75.
  5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K Tahun 2024 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pertambangan Rakyat.
  6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jdih.esdm.go.id.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi