Izin pertambangan rakyat atau IPR menjadi sorotan karena pemerintah baru saja memperbarui aturan pelaksanaannya pada Oktober 2026. Banyak penambang kecil masih bekerja tanpa izin karena belum tahu wilayah mana yang boleh ditambang secara legal. Secara sederhana, izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas.
Sebagai penulis yang menekuni hukum pertambangan, saya menilai IPR adalah jalur legal yang paling realistis bagi penambang skala kecil. Namun, izin ini tidak dapat diminta di sembarang lokasi, karena wilayahnya harus ditetapkan lebih dulu. Oleh karena itu, penambang perlu memahami urutan prosesnya sebelum bekerja.
Artikel ini akan membahas pengertian IPR, dasar hukumnya, wilayah pertambangan rakyat, syarat dan luas izin, hingga cara mengurusnya. Dengan begitu, Anda dapat menilai apakah aktivitas tambang Anda dapat dilegalkan.
Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Pengertian izin pertambangan rakyat tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba. Pasal itu menyebut IPR sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
Selanjutnya, IPR bukan izin biasa untuk perusahaan tambang besar. Pemegang IPR adalah orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.
Sebagai tambahan, pemerintah menerapkan konsep ini agar masyarakat sekitar tambang memperoleh jalur legal. Dengan izin, kegiatan penambangan dapat diawasi dari sisi keselamatan dan lingkungan.
Perbedaan IPR dan IUP
Agar lebih jelas, berikut perbedaan sederhana antara IPR dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- IPR berlaku di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan modal terbatas, bagi perseorangan atau koperasi setempat.
- IUP berlaku di wilayah usaha pertambangan dengan skala usaha yang lebih besar, umumnya bagi badan usaha.

Dasar Hukum Izin Pertambangan Rakyat
Dasar hukum izin pertambangan rakyat berlapis, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Pemerintah memperbarui lapisan paling bawah beberapa kali dalam dua tahun terakhir.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, termasuk perubahan terbaru melalui UU Nomor 2 Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang mendelegasikan kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah provinsi.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K Tahun 2024, yang memuat pedoman penyelenggaraan IPR dan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2026, yang ditetapkan 8 Oktober 2026 dan mengubah ketentuan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025.
Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026, gubernur menerbitkan IPR setelah dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat ditetapkan. Dengan demikian, penambang mengajukan permohonan ke pemerintah provinsi, bukan langsung ke pusat.
Menurut pandangan saya, perubahan aturan yang cepat menuntut penambang dan pemerintah daerah rajin memeriksa naskah terbaru. Informasi dari tahun lalu bisa sudah tidak berlaku.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Wilayah pertambangan rakyat atau WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat kegiatan pertambangan rakyat dilakukan. IPR hanya dapat diterbitkan di dalam WPR yang telah ditetapkan.
Berikut urutan penetapan WPR menurut aturan terbaru.
- Gubernur mengusulkan WPR kepada Menteri ESDM.
- Menteri mengevaluasi usulan, termasuk kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- Menteri menetapkan WPR sebagai bagian dari wilayah pertambangan.
- Gubernur menyusun dokumen pengelolaan WPR.
- Setelah itu, gubernur dapat menerbitkan IPR.
Perlu dicatat, usulan satu blok WPR dibatasi paling luas 100 hektare. Angka ini adalah luas blok wilayah, bukan luas izin yang otomatis diberikan kepada satu penambang.
Kriteria WPR
Menurut sumber yang mengutip Pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 2020, kriteria WPR mencakup beberapa hal berikut.
- Memiliki cadangan mineral sekunder di sungai atau tepi sungai.
- Memiliki cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling dalam 100 meter.
- Merupakan endapan teras, dataran banjir, atau endapan sungai purba.
- Luas wilayah paling banyak 100 hektare dan sesuai rencana tata ruang.
Sebagai tambahan, aturan terbaru memungkinkan WPR diusulkan pada wilayah yang selama ini telah diusahakan masyarakat melalui penambangan tanpa izin. Dengan demikian, penambang lama berpeluang beralih ke jalur legal.
Syarat dan Luas Izin Pertambangan Rakyat
Syarat dan luas izin pertambangan rakyat berbeda bagi perseorangan dan koperasi. Batas luas tercantum jelas dalam Pasal 68 UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 75 ayat (2) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026.
- Orang perseorangan memperoleh IPR dengan luas paling banyak 5 hektare.
- Koperasi memperoleh IPR dengan luas paling banyak 10 hektare.
Selain itu, pemohon perlu memenuhi persyaratan berikut.
- Berstatus penduduk setempat bagi perseorangan, atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang usaha yang sesuai kegiatan pertambangan.
- Menyampaikan identitas pemohon dan bukti domisili setempat.
- Menyiapkan peta dan batas wilayah sesuai penetapan WPR.
- Menyiapkan rencana teknis sederhana dengan memperhatikan keselamatan dan lingkungan.
- Menyatakan komitmen reklamasi dan pengelolaan pascatambang.
Perlu dicatat, beberapa sumber menyebut masa berlaku IPR paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun. Karena itu, pemohon perlu memeriksa ketentuan masa berlaku pada naskah resmi sebelum mengajukan.
Menurut saya pribadi, syarat penduduk setempat adalah ciri yang membedakan IPR dari izin tambang lain. Syarat ini menjaga manfaat tambang tetap berada di masyarakat sekitar.
Cara Mengurus Izin Pertambangan Rakyat
Cara mengurus izin pertambangan rakyat dimulai dari memastikan lokasi berada dalam WPR. Berikut tahapan umum yang dapat ditempuh pemohon.
- Memeriksa apakah lokasi tambang sudah ditetapkan sebagai WPR, atau meminta pemerintah daerah mengusulkannya.
- Membentuk koperasi bila penambang memilih mengajukan izin secara berkelompok.
- Mengurus NIB melalui sistem OSS dengan bidang usaha pertambangan yang sesuai.
- Menyiapkan dokumen identitas, bukti domisili, peta wilayah, dan rencana kegiatan.
- Mengajukan permohonan IPR kepada pemerintah provinsi setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan.
- Mengikuti evaluasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh pemerintah provinsi.
- Menerima keputusan IPR dari gubernur bila persyaratan terpenuhi.
Sebagai tambahan, pemegang IPR wajib memenuhi kewajiban keselamatan, lingkungan, dan reklamasi. Pemerintah daerah juga membina dan mengawasi kegiatan pertambangan rakyat.

Risiko Menambang Tanpa Izin
Kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana menurut UU Minerba. Karena itu, penambang sebaiknya tidak menunda pengurusan izin ketika WPR di daerahnya sudah tersedia.
Baca juga: Panduan Lengkap Cara Upgrade PT Perorangan ke PT Umum
FAQ Seputar Izin Pertambangan Rakyat
Siapa yang dapat memperoleh izin pertambangan rakyat? Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat, dapat memperoleh IPR sesuai Pasal 67 UU 3/2020.
Berapa luas maksimal izin pertambangan rakyat? Luas maksimal IPR adalah 5 hektare bagi perseorangan dan 10 hektare bagi koperasi menurut Pasal 68 UU 3/2020 dan Pasal 75 ayat (2) Permen ESDM 12/2026.
Siapa yang menerbitkan izin pertambangan rakyat? Gubernur menerbitkan IPR setelah dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat ditetapkan, sesuai Pasal 75 ayat (1) Permen ESDM 12/2026.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, izin pertambangan rakyat adalah izin usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas. Gubernur menerbitkannya bagi penduduk setempat atau koperasi, dengan batas luas 5 hektare untuk perseorangan dan 10 hektare untuk koperasi.
Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa penambang kecil sebaiknya bergabung dalam koperasi dan mendorong pemerintah daerah mengusulkan WPR. Langkah yang disarankan adalah memeriksa status wilayah, mengurus NIB, lalu mengajukan IPR setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan.
Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait izin pertambangan rakyat, pembentukan koperasi tambang, atau legalitas usaha pertambangan lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.
Ringkasan
- Izin pertambangan rakyat adalah izin usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
- Pemegang IPR adalah perseorangan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.
- Luas IPR paling banyak 5 hektare untuk perseorangan dan 10 hektare untuk koperasi.
- IPR hanya terbit di WPR yang ditetapkan Menteri ESDM berdasarkan usulan gubernur.
- Usulan satu blok WPR paling luas 100 hektare, dan luas ini berbeda dari luas izin.
- Gubernur menerbitkan IPR setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan menurut Pasal 75 Permen ESDM 12/2026.
- Pemohon wajib memiliki NIB dengan bidang usaha pertambangan yang sesuai.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 10, Pasal 22, Pasal 67, dan Pasal 68.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 73 dan Pasal 75.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K Tahun 2024 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pertambangan Rakyat.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jdih.esdm.go.id.





