PPh 15 adalah pajak penghasilan yang dihitung dengan norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu.
Banyak pelaku usaha pelayaran dan penerbangan masih bingung soal penerapannya.
Intinya begini. Pemerintah menghitung PPh 15 dari persentase tertentu atas peredaran bruto, sehingga tarif efektifnya berkisar 1,2% sampai 2,64% sesuai jenis usaha.
Sebagai pakar hukum, saya melihat PPh 15 memberi kepastian bagi sektor yang sulit dibukukan secara biasa. Meski begitu, salah memilih norma kerap berujung sengketa pajak.
Apa Itu PPh 15? Pengertian dan Dasar Hukumnya
PPh 15, atau sering disebut PPh Pasal 15, mengatur cara khusus untuk menghitung penghasilan neto. Aturan ini berlaku bagi wajib pajak yang labanya sulit dihitung dengan cara biasa.
Landasannya ada di Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lewat pasal itu, Menteri Keuangan berwenang menetapkan norma penghitungan khusus.
Setelah itu, Menteri Keuangan menerbitkan sejumlah keputusan untuk sektor tertentu. Ciri utama PPh 15 adalah sebagai berikut:
- Pemerintah menghitungnya dari persentase tertentu atas peredaran bruto.
- Sebagian besar jenisnya berstatus final.
- Setiap sektor usaha punya norma sendiri.
- Pengguna jasa memotongnya, atau wajib pajak menyetor sendiri.
Dengan skema ini, wajib pajak tak perlu menyusun perhitungan laba yang rumit. Kewajiban menyetor dan melapor tetap berjalan.
Siapa Saja Subjek PPh 15?
Tidak semua wajib pajak masuk skema PPh 15. Pemerintah menetapkannya khusus untuk kelompok usaha dengan karakteristik tertentu.
Berikut subjek PPh 15 yang paling sering ditemui:
- Perusahaan pelayaran dalam negeri, yaitu pemilik atau pengelola kapal yang mengangkut orang dan barang di dalam negeri.
- Perusahaan penerbangan dalam negeri, terutama atas penghasilan dari carter pesawat.
- Perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang beroperasi lewat Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- Kantor Perwakilan Dagang (KPD) asing.
- Wajib pajak yang menjalankan jasa maklon internasional untuk produksi mainan anak-anak.
Pasal 15 juga menyebut kelompok lain, misalnya perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi. Jadi, cek dulu apakah usahamu punya norma khusus.
Tarif PPh 15 untuk Setiap Sektor Usaha
Tarif PPh 15 berbeda di tiap sektor. Pemerintah menghitung tarif efektif dengan mengalikan norma penghasilan neto dengan tarif pajak yang dipakai saat norma ditetapkan.
Simak rincian tarif PPh 15 yang berlaku umum:
- Pelayaran dalam negeri: norma 4% dikali 30% menghasilkan tarif efektif 1,2% dari peredaran bruto, dan bersifat final (KMK Nomor 416/KMK.04/1996).
- Penerbangan dalam negeri (carter): norma 6% dikali 30% menghasilkan tarif efektif 1,8% dari peredaran bruto, dan bersifat final (KMK Nomor 475/KMK.04/1996).
- Pelayaran atau penerbangan luar negeri lewat BUT: norma 6% dikali 44% menghasilkan tarif efektif 2,64% dari peredaran bruto, dan bersifat final (KMK Nomor 417/KMK.04/1996).
- KPD asing: norma 6% dikali 30% menghasilkan tarif efektif 1,8% dari peredaran bruto (KMK Nomor 634/KMK.04/1994).
Catatan Penting soal Sifat Final
Pelunasan PPh 15 untuk KPD asing tidak berstatus final. Kamu bisa mengkreditkannya di SPT Tahunan PPh.
Jasa maklon mainan anak memakai norma 7% dari biaya pembuatan, di luar bahan baku langsung. Hasilnya dikenai tarif PPh badan yang berlaku.
Regulasi bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, selalu cek pengumuman terbaru di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Cara Menghitung PPh 15 Langkah demi Langkah
Cara menghitung PPh 15 sebenarnya sederhana. Kamu hanya perlu dua data: peredaran bruto dan tarif efektif sektormu.
Ikuti urutan berikut:
- Tentukan golongan usahamu, misalnya pelayaran dalam negeri.
- Kumpulkan seluruh peredaran bruto, yaitu semua imbalan berupa uang atau nilai uang.
- Kalikan peredaran bruto dengan tarif efektif yang berlaku.
- Setor dan laporkan hasilnya sesuai jadwal.
Rumus Umum PPh 15
Rumusnya singkat: PPh 15 terutang = tarif efektif × peredaran bruto. Biaya operasional tidak ikut mengurangi dasar perhitungan.
Contoh Perhitungan PPh 15
Contoh 1: pelayaran dalam negeri. PT Samudra Nusantara menerima peredaran bruto Rp500.000.000 dari jasa pengangkutan. PPh 15 terutangnya 1,2% × Rp500.000.000 = Rp6.000.000.
Contoh 2: penerbangan dalam negeri. Sebuah perusahaan carter pesawat memperoleh Rp1.000.000.000 dalam setahun. Dengan tarif 1,8%, PPh 15 terutangnya Rp18.000.000.
Contoh 3: BUT pelayaran luar negeri. BUT pelayaran asing mencatat peredaran bruto Rp2.000.000.000. PPh 15 terutangnya 2,64% × Rp2.000.000.000 = Rp52.800.000.
Contoh 4: KPD asing. Sebuah KPD menerima peredaran bruto Rp800.000.000. Pelunasannya 1,8% × Rp800.000.000 = Rp14.400.000, dan angka ini bisa dikreditkan di SPT Tahunan.
Penyetoran dan Pelaporan PPh 15
Kalau pengguna jasa termasuk pemotong pajak, ia memotong PPh 15 saat membayar. Setelah itu, ia menyerahkan bukti potong kepada wajib pajak.
Kalau pengguna jasa bukan pemotong pajak, wajib pajak menyetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa menyusul paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Tips Merapikan Administrasi
Simpan semua bukti potong dan bukti setor. Dokumen ini jadi pegangan utama saat ada pemeriksaan.
Selain itu, catat peredaran bruto setiap bulan. Kebiasaan sederhana ini mencegah selisih angka di akhir tahun.
FAQ
Apakah PPh 15 bersifat final?
Sebagian besar jenis PPh 15 berstatus final, seperti pelayaran dan penerbangan dalam negeri serta BUT luar negeri. Pengecualiannya PPh 15 atas KPD asing, karena pelunasannya bisa dikreditkan.
Apa beda PPh 15 dengan PPh Badan biasa?
PPh Badan biasa dihitung dari laba kena pajak setelah biaya dikurangkan. PPh 15 dihitung langsung dari peredaran bruto memakai norma persentase tertentu.
Apa risikonya kalau salah menghitung PPh 15?
Salah hitung bisa menimbulkan kurang bayar dan sanksi administrasi. Direktorat Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan ketetapan pajak setelah pemeriksaan.
Kesimpulan
PPh 15 adalah skema pajak khusus yang memakai norma penghitungan berbasis peredaran bruto. Tarifnya berbeda di tiap sektor, jadi pastikan kategori usahamu sudah tepat sejak awal.
Langkah yang saya sarankan cukup jelas. Petakan jenis usaha, tentukan tarif efektif, lalu rapikan dokumentasi peredaran bruto. Menurut saya, administrasi yang tertib adalah pegangan terbaik ketika pemeriksaan pajak datang.
Kalau kamu masih ragu menerapkan PPh 15 pada usahamu, jangan pikul sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu.
Ringkasan
- PPh 15 adalah pajak penghasilan dengan norma penghitungan khusus berdasarkan Pasal 15 UU PPh.
- Pemerintah menghitungnya dari persentase tertentu atas peredaran bruto.
- Subjeknya meliputi pelayaran dan penerbangan, BUT luar negeri, KPD asing, dan jasa maklon mainan anak.
- Tarif efektifnya 1,2% untuk pelayaran dalam negeri dan 1,8% untuk penerbangan dalam negeri.
- BUT pelayaran atau penerbangan luar negeri dikenai tarif efektif 2,64%.
- Rumus dasarnya adalah tarif efektif dikali peredaran bruto.
- Kalau tidak dipotong, kamu menyetor paling lambat tanggal 15 dan melapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- Konsultasi dengan ahli membantumu menghindari sanksi dan sengketa pajak.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 15.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543 Tahun 2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.
- Direktorat Jenderal Pajak, “PPh Pasal 15”, pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15”, pajak.go.id.
