Upah lembur adalah uang yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja yang bekerja melewati jam kerja normal.
Soal ini sering bikin bingung, terutama bagi pekerja yang baru pertama kali menerima perintah lembur.
Banyak pekerja di Indonesia tidak yakin apakah jam tambahan mereka sudah dibayar sesuai aturan, sehingga hak yang semestinya masuk kantong justru lewat begitu saja.
Padahal hukum ketenagakerjaan sudah mengatur hitungannya dengan cukup jelas. Intinya begini: upah lembur dihitung dari 1/173 upah sebulan, lalu dikalikan pengali yang berbeda untuk hari kerja dan hari libur.
Saya melihat banyak perusahaan menjadikan lembur sebagai rutinitas harian, padahal lembur seharusnya jadi pengecualian.
Menurut saya, kebiasaan itu rawan karena pekerja jarang menyimpan bukti perintah lembur. Jadi sebelum kamu menerima jam tambahan berikutnya, kenali dulu aturan mainnya.
Apa Itu Upah Lembur dan Dasar Hukumnya
Lembur berarti pekerjaan di luar waktu kerja normal. Waktu kerja normal berlaku 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dengan batas 40 jam seminggu.
Pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi pijakannya, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Urusan teknis, mulai dari lamanya lembur sampai cara menghitung upahnya, diatur lebih rinci dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.
Hak ini berlaku untuk pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja harian yang memenuhi syarat lembur. Status hubungan kerja tidak menghapusnya.
Pengusaha pun tidak boleh mengganti uang lembur dengan pujian atau janji libur tambahan tanpa kesepakatan.
Meski begitu, tidak semua orang berhak atas uang lembur. Pekerja dengan jabatan tertentu, misalnya yang mengendalikan jalannya perusahaan, umumnya tidak menerimanya.
Sektor usaha tertentu juga punya aturan khusus. Cek perjanjian kerja dan peraturan perusahaanmu untuk memastikan.
Kalau ada klausul yang kamu ragukan, tanyakan langsung ke bagian HRD sebelum menandatangani apa pun.
Baca Juga: 20 Ide Nama Perusahaan yang Menarik dan Mudah Diingat
Aturan Lembur yang Wajib Dipatuhi Pengusaha
Pengusaha tidak bisa menyuruh lembur sesuka hati. PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan syarat berikut:
- Pekerja harus menyetujui lembur tersebut.
- Pengusaha wajib membuat surat perintah lembur secara tertulis.
- Lembur maksimal 4 jam per hari.
- Lembur maksimal 18 jam per minggu.
- Pengusaha wajib membayar upah lembur dan memberi istirahat secukupnya.
- Pengusaha wajib menyediakan makanan dan minuman minimal 1.400 kkal untuk lembur 3 jam atau lebih.
Makanan dan minuman itu tidak boleh diganti uang. Waktu istirahat di sela jam lembur juga harus diberikan. Pengusaha, di sisi lain, wajib mencatat jam lembur tiap pekerja dengan akurat.
Catatan tersebut menjadi dasar pembayaran sekaligus alat bukti kalau hitungan kedua pihak berbeda. Lembur tanpa persetujuan dan surat perintah akan melemahkan posisimu saat menagih upah.
Rumus Upah Lembur dan Cara Menghitungnya
Mulailah dari upah per jam, karena semua perhitungan lembur berpangkal di sana.
Rumusnya: upah sejam = 1/173 × upah sebulan. Upah sebulan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Setelah itu, kalikan hasilnya dengan pengali sesuai hari kamu lembur.
Lembur pada Hari Kerja
Di hari kerja biasa, pengalinya begini:
- Jam lembur pertama: 1,5 × upah sejam.
- Jam lembur kedua dan seterusnya: 2 × upah sejam.
Lembur pada Hari Libur
Pengali di hari istirahat mingguan atau hari libur resmi lebih besar. Pada sistem 6 hari kerja, 7 jam pertama dibayar 2 ×, jam kedelapan 3 ×, dan jam kesembilan dan seterusnya 4 × upah sejam.
Pada sistem 5 hari kerja, 8 jam pertama dibayar 2 ×, jam kesembilan 3 ×, dan jam kesepuluh dan seterusnya 4 × upah sejam.
Contoh Perhitungan Upah Lembur
Angka biasanya lebih mudah dipahami lewat contoh. Bayangkan seorang pekerja dengan upah pokok Rp4.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000.
Upah sebulannya Rp5.000.000. Bagi dengan 173, upah sejamnya sekitar Rp28.902.
Kasus pertama, lembur 3 jam di hari kerja. Jam pertama bernilai 1,5 × Rp28.902, atau sekitar Rp43.353.
Dua jam berikutnya bernilai 2 × 2 × Rp28.902, sekitar Rp115.608. Totalnya sekitar Rp158.960. Tiga jam lembur ternyata menghasilkan nilai jauh lebih besar daripada tiga jam kerja biasa.
Kasus kedua, lembur 8 jam di hari libur mingguan dengan sistem 6 hari kerja. Tujuh jam pertama bernilai 7 × 2 × Rp28.902.
Jam kedelapan bernilai 3 × Rp28.902. Jumlahnya 17 × Rp28.902, sekitar Rp491.330.
Pengali di hari libur jelas jauh lebih tinggi. Pekerja dengan sistem 5 hari kerja memakai pengali yang sama, hanya batas jamnya yang bergeser.
Karena itu, pastikan kamu tahu sistem hari kerja di perusahaanmu sebelum mulai menghitung.
Hak Pekerja dan Langkah Jika Upah Lembur Tidak Dibayar
Pekerja berhak menerima upah lembur penuh dan tepat waktu.
Sayangnya, sebagian pengusaha masih mengabaikan kewajiban ini, entah karena lalai atau karena sengaja.
Kalau hal itu terjadi padamu, tempuh langkah berikut secara berurutan:
- Kumpulkan bukti, seperti surat perintah lembur, absensi, dan slip gaji.
- Hitung selisih upah lembur yang belum dibayar.
- Ajukan keberatan tertulis kepada pengusaha atau bagian HRD.
- Lakukan perundingan bipartit dengan perusahaan.
- Laporkan ke pengawas ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja setempat bila perundingan gagal.
Simpan semua dokumen dalam bentuk salinan digital maupun cetak. Dokumen yang rapi mempercepat pembuktian dan memperkuat tuntutanmu.
Kamu juga bisa menempuh mediasi lewat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pengusaha yang melanggar kewajiban pengupahan berisiko terkena sanksi sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah pekerja boleh menolak lembur?
Boleh. Lembur baru sah jika pekerja menyetujuinya dan pengusaha menerbitkan surat perintah tertulis.
Tanpa dua hal itu, pengusaha tidak bisa memaksa, dan kamu berhak meminta kejelasan soal dasar perintah itu.
Apakah tunjangan makan masuk dasar hitungan upah lembur?
Umumnya tidak. Dasar perhitungan hanya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Tunjangan makan biasanya berubah mengikuti kehadiran, jadi tidak termasuk tunjangan tetap.
Tetap periksa perjanjian kerjamu, sebab isi kontrak bisa berbeda.
Apakah pekerja manajerial berhak atas upah lembur?
Pada umumnya tidak. Aturan lembur tidak berlaku bagi jabatan tertentu yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi.
Perusahaan tetap boleh memberi kompensasi lain lewat perjanjian kerja.
Kesimpulan
Upah lembur adalah hak pekerja yang dijamin hukum, dan perusahaan wajib membayarnya sesuai ketentuan.
Pengusaha wajib memegang persetujuan pekerja, menerbitkan surat perintah, dan membayar sesuai rumus 1/173.
Langkah awal yang saya sarankan sederhana: catat setiap jam lembur dan simpan buktinya.
Setelah itu, hitung sendiri upahmu dengan rumus di atas, lalu cocokkan dengan slip gaji tiap bulan supaya selisih cepat ketahuan.
Menurut saya, transparansi hitungan lembur menguntungkan kedua pihak. P
ekerja merasa dihargai dan lebih tenang saat bekerja, sementara perusahaan terhindar dari sengketa yang mahal dan merusak reputasi.
Kalau kamu butuh menerjemahkan kontrak kerja atau dokumen ketenagakerjaan untuk keperluan resmi, tim Translation Transfer siap membantu.
Klik poster yang tersedia atau tekan tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website kami untuk berdiskusi dengan tim kami.
Ringkasan
- Upah lembur adalah imbalan atas kerja di luar waktu kerja normal.
- Dasar hukumnya UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, dan PP Nomor 35 Tahun 2021.
- Lembur memerlukan persetujuan pekerja dan surat perintah tertulis.
- Batas lembur adalah 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.
- Upah sejam dihitung dengan rumus 1/173 × upah sebulan.
- Pengali lembur hari kerja adalah 1,5 untuk jam pertama dan 2 untuk jam berikutnya.
- Pengali lembur hari libur dapat mencapai 2, 3, dan 4 kali upah sejam.
Referensi
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (n.d.). Informasi hukum dan peraturan ketenagakerjaan, JDIH Kemnaker.
