Di era digital, perusahaan semakin bergantung pada data untuk menjalankan kegiatan bisnisnya.
Mulai dari informasi pelanggan, dokumen keuangan, data karyawan, hingga rahasia perusahaan, semuanya perlu dijaga agar tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain.
Sayangnya, ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan siber masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan.
Bahkan, satu insiden kebocoran data dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunkan kepercayaan pelanggan, hingga merusak reputasi perusahaan.
Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan dapat menerapkan ISO 27001, yaitu standar internasional yang mengatur cara mengelola keamanan informasi secara terstruktur.
Standar ini membantu perusahaan membuat aturan, mengatur akses informasi, mengenali ancaman, serta menentukan langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi masalah keamanan.
Menurut pendapat saya, masih banyak perusahaan yang menganggap ISO 27001 hanya sebagai sertifikat untuk memenuhi persyaratan tender atau menarik kepercayaan klien.
Padahal, manfaat terbesarnya adalah membantu perusahaan membangun kebiasaan menjaga keamanan informasi, mulai dari jajaran direksi hingga karyawan.
Lantas, apa sebenarnya ISO 27001, bagaimana tahapan sertifikasinya, dan apa hubungannya dengan kewajiban pelindungan data pribadi di Indonesia?
Apa Itu ISO 27001? Pengertian, Klausul, dan 93 Kontrol Keamanan
ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur cara perusahaan membangun dan menjalankan sistem untuk melindungi informasi.
Standar ini membantu perusahaan mengenali risiko keamanan, menentukan cara pencegahannya, serta melakukan evaluasi secara berkala agar informasi tetap aman.
Pengertian ISO/IEC 27001:2022 dan Tiga Prinsip Keamanan Informasi
ISO 27001 atau nama resminya ISO/IEC 27001 merupakan standar yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC).
Versi yang berlaku adalah ISO/IEC 27001:2022, yang diterbitkan pada Oktober 2022.
Standar tersebut dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi, mulai dari perusahaan kecil, perusahaan besar, lembaga keuangan, hingga instansi pemerintahan.
ISO 27001 memiliki tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu:
- Confidentiality (Kerahasiaan): Memastikan informasi hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki izin.Contohnya, data gaji karyawan hanya boleh diakses oleh bagian HR dan pihak manajemen yang berwenang.
- Integrity (Keutuhan): Memastikan informasi tetap benar dan tidak diubah tanpa izin.Contohnya, data transaksi keuangan tidak boleh diubah oleh karyawan yang tidak memiliki kewenangan.
- Availability (Ketersediaan): Memastikan informasi dapat digunakan ketika dibutuhkan.Contohnya, perusahaan memiliki sistem pencadangan data agar dokumen penting tetap tersedia ketika server mengalami gangguan.
Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar perusahaan dalam menjaga informasi agar tidak dicuri, dirusak, atau hilang ketika dibutuhkan.
Memahami 7 Klausul Utama dan 93 Kontrol Annex A ISO 27001
ISO 27001 memiliki tujuh klausul utama yang mengatur bagaimana perusahaan harus membangun dan menjalankan sistem keamanan informasi.
Selain itu, standar ini juga memiliki 93 kontrol keamanan dalam Annex A yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi berbagai risiko.
Berikut penjelasan tujuh klausul ISO 27001:
| Klausul | Penjelasan |
|---|---|
| Klausul 4 | Memahami kondisi perusahaan, kebutuhan pihak terkait, dan batasan sistem keamanan informasi. |
| Klausul 5 | Memastikan pimpinan ikut bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. |
| Klausul 6 | Mengenali risiko dan menentukan cara untuk mengatasinya. |
| Klausul 7 | Menyiapkan sumber daya, kemampuan karyawan, dan dokumen pendukung. |
| Klausul 8 | Menjalankan rencana keamanan dan mengendalikan risiko dalam kegiatan operasional. |
| Klausul 9 | Memeriksa apakah sistem keamanan sudah berjalan dengan baik. |
| Klausul 10 | Memperbaiki kekurangan dan meningkatkan sistem keamanan secara berkelanjutan. |
Sementara itu, 93 kontrol dalam Annex A ISO/IEC 27001:2022 dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
- Organizational Controls (37 kontrol): Mengatur kebijakan keamanan, pembagian tanggung jawab, pengelolaan risiko, dan hubungan dengan pihak ketiga.
- People Controls (8 kontrol): Mengatur tanggung jawab karyawan, proses perekrutan, pelatihan, dan kesadaran terhadap keamanan informasi.
- Physical Controls (14 kontrol): Melindungi ruang kerja, ruang server, perangkat, dan fasilitas perusahaan dari akses yang tidak diizinkan.
- Technological Controls (34 kontrol): Mengatur keamanan jaringan, akses sistem, penggunaan kata sandi, enkripsi, dan pencadangan data.
Perlu diketahui bahwa perusahaan tidak harus menerapkan seluruh 93 kontrol secara otomatis.
Perusahaan perlu memeriksa risiko yang dimiliki terlebih dahulu, kemudian menentukan kontrol mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnisnya.
Keputusan tersebut harus dicatat dalam dokumen Statement of Applicability (SoA), termasuk alasan mengapa suatu kontrol diterapkan atau tidak diterapkan.
Contoh penerapan: Penelitian Athallariq Rafii Nugroho dan Nilo Legowo (2022) berjudul Risk Assessment at IT Company by Focusing on Information Security Area Using ISO 27001:2022 menunjukkan bahwa penilaian risiko berdasarkan ISO 27001 membantu perusahaan teknologi mengelompokkan risiko keamanan informasi secara lebih terukur.
Dalam penelitian tersebut, ditemukan 86,87% risiko rendah, 6,06% risiko sedang, dan 7,07% risiko tinggi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengetahui bagian mana yang paling berisiko sehingga anggaran dan upaya pengamanan dapat diarahkan ke bagian yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Manfaat ISO 27001 bagi Perusahaan dan Daya Saing Bisnis
ISO 27001 memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menjaga keamanan informasi, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Selain itu, sertifikasi ini dapat menjadi nilai tambah ketika perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender yang mensyaratkan standar keamanan informasi.
1. Mengurangi Risiko Kebocoran Data dan Kerugian Perusahaan
Penerapan ISO 27001 membantu perusahaan mengenali kemungkinan terjadinya masalah keamanan sebelum menimbulkan kerugian.
Perusahaan juga dapat membuat aturan yang jelas mengenai siapa saja yang boleh mengakses informasi dan bagaimana informasi tersebut harus dilindungi.
Beberapa manfaat yang bisa diperoleh antara lain:
- Mencegah pencurian data: Membatasi akses informasi hanya kepada karyawan yang memiliki izin.
- Mengurangi risiko serangan siber: Menggunakan sistem pengamanan untuk melindungi jaringan dan perangkat perusahaan.
- Menjaga data tetap aman: Membuat salinan data secara berkala agar informasi penting tidak hilang ketika terjadi gangguan.
- Menjaga kegiatan bisnis: Menyiapkan prosedur agar perusahaan dapat kembali beroperasi setelah mengalami gangguan keamanan.
- Mengurangi potensi kerugian: Mencegah biaya tambahan akibat pemulihan data, gangguan layanan, dan hilangnya kepercayaan pelanggan.
Dengan demikian, ISO 27001 membantu perusahaan mengurangi risiko yang dapat mengganggu kegiatan bisnis dalam jangka panjang.
2. Meningkatkan Kepercayaan Klien dan Kredibilitas Perusahaan
Selain menjaga keamanan informasi, sertifikasi ISO 27001 juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.
Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan keamanan informasi yang diperiksa oleh lembaga sertifikasi independen.
Manfaat ini cukup penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, keuangan, konsultasi, dan jasa yang mengelola banyak data pelanggan.
Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah menerapkan ISO/IEC 27001:2022 untuk mendukung pengelolaan keamanan informasi.
Penerapan standar ini menunjukkan bahwa pengelolaan data perlu dilakukan secara serius, termasuk oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap informasi masyarakat.
Kebutuhan terhadap sertifikasi ISO 27001 juga terlihat dari pertumbuhan jumlah sertifikat di seluruh dunia.
Berdasarkan ISO Survey 2025 yang dipublikasikan pada Oktober 2026, terdapat 125.622 sertifikat ISO/IEC 27001 yang masih berlaku secara global per 31 Desember 2025.
Jumlah tersebut meningkat 29,9% dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 96.709 sertifikat.
Sebagai perbandingan, jumlah sertifikat ISO 9001 meningkat sebesar 9,3% pada periode yang sama.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pengelolaan keamanan informasi semakin mendapat perhatian di berbagai negara dan sektor industri.
Namun, peningkatan jumlah sertifikat tersebut tidak berarti semua perusahaan wajib memiliki ISO 27001.
Kewajiban sertifikasi tetap bergantung pada kebutuhan industri, ketentuan pelanggan, dan persyaratan kerja sama bisnis.
Contoh penerapan: Penelitian Filany Cahya Arumdiya dan Christ Rudianto (2025) berjudul Implementasi ISO 27001:2022 dalam Manajemen Risiko Keamanan Informasi membahas penerapan standar tersebut untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam organisasi.
Penelitian tersebut menemukan beberapa masalah, seperti kesalahan manusia, kurangnya pelatihan, gangguan aplikasi, dan infrastruktur yang belum optimal.
Upaya perbaikan yang dibahas meliputi penggunaan autentikasi ganda, pelatihan keamanan informasi, dan peningkatan sistem pengamanan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan informasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan karyawan yang memahami tanggung jawabnya.
Berapa Biaya Sertifikasi ISO 27001 dan Bagaimana Tahapannya?
Biaya sertifikasi ISO 27001 berbeda-beda untuk setiap perusahaan karena bergantung pada jumlah karyawan, luas ruang lingkup, kondisi sistem teknologi, dan tingkat kerumitan kegiatan bisnis.
Sebelum mendapatkan sertifikat, perusahaan perlu menyiapkan sistem keamanan informasi, menerapkan kontrol yang dibutuhkan, dan menjalani pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi.
6 Tahapan Sertifikasi ISO 27001 dari Awal hingga Audit
Secara umum, perusahaan perlu melewati enam tahapan untuk mempersiapkan sertifikasi ISO 27001.
1. Menentukan Komitmen Manajemen dan Ruang Lingkup
Tahap pertama dimulai dengan keterlibatan pimpinan perusahaan.
Manajemen perlu menentukan tujuan sertifikasi, bagian perusahaan yang akan diperiksa, serta jenis informasi yang harus dilindungi.
Sebagai contoh, perusahaan dapat menetapkan bahwa sistem informasi pelanggan dan server utama menjadi bagian dari ruang lingkup sertifikasi.
2. Melakukan Gap Analysis dan Penilaian Risiko
Setelah menentukan ruang lingkup, perusahaan perlu memeriksa kondisi keamanan informasi yang sudah berjalan.
Proses ini disebut gap analysis, yaitu membandingkan kondisi perusahaan saat ini dengan persyaratan ISO 27001.
Kemudian, perusahaan melakukan penilaian risiko untuk mengetahui kemungkinan masalah dan dampaknya terhadap bisnis.
3. Menyusun Kebijakan dan Menerapkan Kontrol Keamanan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan mulai membuat aturan dan prosedur keamanan informasi.
Dokumen yang perlu disiapkan antara lain kebijakan keamanan, prosedur pengelolaan akses, pencatatan insiden, dan Statement of Applicability (SoA).
Setelah itu, perusahaan menerapkan kontrol keamanan sesuai dengan risiko yang sudah ditemukan.
4. Memberikan Pelatihan kepada Karyawan
Penerapan ISO 27001 membutuhkan keterlibatan seluruh karyawan, bukan hanya bagian TI.
Karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan mengenai penggunaan kata sandi, penanganan dokumen rahasia, bahaya phishing, dan cara melaporkan kejadian mencurigakan.
Dengan pelatihan tersebut, karyawan diharapkan lebih berhati-hati ketika menggunakan informasi perusahaan.
5. Melakukan Audit Internal dan Evaluasi Manajemen
Sebelum menjalani pemeriksaan resmi, perusahaan perlu melakukan audit internal.
Tujuannya adalah memeriksa apakah aturan keamanan sudah diterapkan dan menemukan bagian yang masih perlu diperbaiki.
Hasil pemeriksaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan.
6. Menjalani Audit Sertifikasi Eksternal
Tahap terakhir adalah pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi independen.
Proses pemeriksaan biasanya terdiri dari dua tahap:
- Stage 1: Auditor memeriksa dokumen, ruang lingkup, dan kesiapan sistem keamanan informasi perusahaan.
- Stage 2: Auditor memeriksa penerapan sistem secara langsung melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, dan pengamatan kegiatan operasional.
Jika perusahaan memenuhi persyaratan, lembaga sertifikasi dapat menerbitkan sertifikat ISO 27001.
Setelah sertifikat diterbitkan, perusahaan tetap harus menjalani audit pengawasan atau surveillance audit secara berkala.
Secara umum, persiapan hingga memperoleh sertifikat dapat memerlukan waktu sekitar 6–12 bulan, tergantung kondisi dan kesiapan perusahaan.
Komponen Biaya Sertifikasi ISO 27001 yang Perlu Disiapkan
Perusahaan perlu memahami bahwa biaya sertifikasi tidak hanya mencakup pembayaran kepada lembaga sertifikasi.
Ada beberapa kebutuhan lain yang perlu masuk dalam anggaran, yaitu:
| Komponen Biaya | Penjelasan |
|---|---|
| Konsultan pendamping | Membantu pemeriksaan awal, penyusunan dokumen, dan penerapan sistem keamanan. |
| Infrastruktur teknologi | Pengadaan atau peningkatan firewall, sistem pencadangan, enkripsi, dan perangkat keamanan lainnya. |
| Pelatihan karyawan | Memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai keamanan informasi. |
| Audit sertifikasi | Biaya pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi pada Stage 1 dan Stage 2. |
| Audit pengawasan | Biaya pemeriksaan berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan sesuai standar. |
Besarnya biaya akan berbeda untuk setiap perusahaan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya meminta penawaran dari beberapa lembaga sertifikasi dan memeriksa apakah lembaga tersebut memiliki akreditasi yang sesuai.
Perusahaan juga perlu memperhatikan biaya tambahan seperti perjalanan auditor, jumlah hari pemeriksaan, dan jumlah lokasi yang masuk dalam ruang lingkup sertifikasi.
Hubungan ISO 27001 dengan Kepatuhan UU PDP di Indonesia
ISO 27001 dapat membantu perusahaan menjalankan kewajiban keamanan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Standar ini memberikan panduan untuk mengatur akses informasi, melindungi data, menangani insiden, dan mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.
Keselarasan Kontrol ISO 27001 dengan Kewajiban Pengendali Data
UU PDP mengatur bahwa perusahaan yang bertindak sebagai pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi milik pelanggan, karyawan, maupun pihak lainnya.
Beberapa pasal dalam UU PDP yang berkaitan dengan keamanan data pribadi antara lain:
| Pasal | Isi Pengaturan |
|---|---|
| Pasal 35 | Pengendali data wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. |
| Pasal 36 | Pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. |
| Pasal 37 | Pengendali data wajib melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data. |
| Pasal 38 | Pengendali data wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. |
| Pasal 39 | Pengendali data wajib mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi. |
Kewajiban tersebut dapat didukung melalui beberapa kontrol ISO 27001, seperti pengaturan hak akses, penggunaan enkripsi, pengamanan sistem, dan pencatatan aktivitas pengguna.
Selain UU PDP, terdapat Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur pedoman manajemen keamanan informasi serta standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
Peraturan tersebut secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kewajiban sertifikasi bagi seluruh perusahaan swasta.
Perkembangan terbaru: PP Nomor 33 Tahun 2026
Selain UU PDP, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Peraturan ini ditetapkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 16 Januari 2027.
PP 33/2026 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak pemilik data pribadi dan kewajiban perusahaan yang mengelola data tersebut.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain:
- Pemberitahuan kebocoran data: Berdasarkan Pasal 46 UU PDP, pengendali data wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam setelah terjadi kegagalan pelindungan data pribadi.
- Penilaian dampak pelindungan data: Perusahaan perlu melakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA) untuk kegiatan pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi.
- Penunjukan petugas pelindungan data: Perusahaan perlu memperhatikan kewajiban menunjuk pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi sesuai kriteria dalam UU PDP dan aturan pelaksananya.
- Sanksi administratif: UU PDP mengatur denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi sudah memiliki prosedur yang jelas.
ISO 27001 dapat membantu perusahaan menyiapkan sistem pengamanan, dokumentasi, dan prosedur penanganan insiden yang dibutuhkan.
Namun, perusahaan perlu memahami bahwa memiliki sertifikat ISO 27001 tidak otomatis berarti sudah memenuhi seluruh kewajiban UU PDP.
Perusahaan tetap harus memperhatikan dasar hukum pemrosesan data, hak pemilik data pribadi, pengelolaan persetujuan, serta kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
ISO 27001 merupakan standar internasional yang membantu perusahaan mengelola keamanan informasi dengan cara yang lebih teratur.
Melalui tujuh klausul utama dan 93 kontrol keamanan, perusahaan dapat mengenali risiko, mengatur akses informasi, dan menentukan langkah perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Selain membantu mengurangi risiko kebocoran data, sertifikasi ISO 27001 juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan ketika menjalin kerja sama dengan mitra bisnis.
Standar ini juga dapat membantu perusahaan mempersiapkan penerapan kewajiban keamanan data berdasarkan UU PDP dan PP Nomor 33 Tahun 2026.
Menurut pendapat saya, ISO 27001 sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai sertifikat untuk meningkatkan citra perusahaan.
Lebih dari itu, penerapan standar ini merupakan langkah untuk melindungi aset informasi dan menjaga agar kegiatan bisnis tetap berjalan ketika menghadapi ancaman keamanan.
Karena itu, perusahaan dapat memulai persiapan dengan melakukan gap analysis untuk mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki sebelum mengajukan sertifikasi ISO 27001.
Ringkasan
- ISO 27001 merupakan standar internasional untuk mengelola dan melindungi informasi perusahaan.
- Versi standar yang berlaku adalah ISO/IEC 27001:2022.
- ISO 27001 memiliki tujuh klausul utama dan 93 kontrol keamanan yang terbagi menjadi empat kelompok.
- Manfaat ISO 27001 meliputi pengurangan risiko kebocoran data, peningkatan keamanan operasional, dan peningkatan kepercayaan pelanggan.
- Proses sertifikasi terdiri dari enam tahap, mulai dari penentuan ruang lingkup hingga audit eksternal.
- Biaya sertifikasi bergantung pada jumlah karyawan, kondisi infrastruktur, ruang lingkup, dan kebutuhan audit.
- Persiapan hingga sertifikasi umumnya memerlukan waktu sekitar 6–12 bulan.
- ISO 27001 membantu perusahaan memenuhi aspek keamanan informasi dalam UU PDP, tetapi tidak menggantikan seluruh kewajiban hukum.
- PP Nomor 33 Tahun 2026 mulai berlaku pada 16 Januari 2027 dan memberikan aturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai pelindungan data pribadi.
Referensi
- International Organization for Standardization (ISO). (2022). ISO/IEC 27001:2022 – Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection: Information Security Management Systems – Requirements.
- Nugroho, A. R., & Legowo, N. (2022). Risk Assessment at IT Company by Focusing on Information Security Area Using ISO 27001:2022. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12).
- Arumdiya, F. C., & Rudianto, C. (2025). Implementasi ISO 27001:2022 dalam Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Jurnal PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi), 6(2), 143–155.
- International Organization for Standardization (ISO). (2026). The ISO Survey 2025.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.
- Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Veritask AI. (2026). Pengaturan Teknis Pelindungan Data Pribadi dan Kewajiban Pengendali serta Prosesor Akhirnya Terbit Lewat PP 33/2026.
