Perusahaan Bayar Gaji di Bawah UMR: Sanksi dan Cara Melapor

Gaji di bawah UMR masih sering terjadi di banyak perusahaan, terutama di sektor padat karya. Padahal, praktik ini jelas melanggar hukum.

Jawaban singkatnya: perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum terancam penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.

Pekerja dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau lewat kanal Lapor Menaker.

Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, aturan di Indonesia sudah cukup tegas. Namun, aturan itu baru bekerja jika pekerja berani melapor dengan bukti yang rapi.

Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, sanksi perusahaan, dan cara melapor secara runtut.

Dasar Hukum Larangan Gaji di Bawah UMR

Secara hukum, istilah resminya adalah upah minimum, bukan UMR.

Namun, masyarakat lebih akrab dengan sebutan UMR. Karena itu, artikel ini memakai kedua istilah tersebut.

Berikut aturan utama yang melarang gaji di bawah UMR:

• Pasal 88E ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
• PP Nomor 49 Tahun 2025 mengatur formula dan penetapan upah minimum, termasuk upah minimum sektoral.
• Upah minimum 2026 berlaku sejak 1 Januari 2026 berdasarkan penetapan gubernur.
• Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, memuat ancaman pidananya.

Sebagai catatan, PP Nomor 49 Tahun 2025 menghitung kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa.

Rentang alfa berada di angka 0,5 sampai 0,9. Oleh karena itu, angka upah minimum berbeda di tiap daerah.

Siapa yang Berhak atas Upah Minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja yang sudah lebih lama bekerja berhak atas upah sesuai struktur dan skala upah.

Dengan demikian, pekerja lama tidak boleh menerima upah sebesar batas minimum saja.

Apakah Perusahaan Boleh Menangguhkan Upah Minimum?

Tidak. UU Cipta Kerja meniadakan mekanisme penangguhan upah minimum. Selain itu, usaha mikro dan kecil umumnya menetapkan upah berdasarkan kesepakatan.

Sebaliknya, perusahaan menengah dan besar wajib mematuhi upah minimum tanpa pengecualian.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

Sanksi Perusahaan yang Membayar Gaji di Bawah UMR

Perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR menghadapi dua jalur sanksi, yaitu pidana dan administratif.

Selain itu, perusahaan tetap wajib melunasi kekurangan upah. Berikut rinciannya:

• Sanksi pidana. Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 88E ayat (2) mengancam pengusaha dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.
• Kategori kejahatan. Pasal 185 ayat (2) menggolongkan pelanggaran ini sebagai tindak pidana kejahatan, bukan pelanggaran ringan.
• Sanksi administratif. Pemerintah dapat memberi teguran tertulis, membatasi kegiatan usaha, hingga membekukan kegiatan usaha.
• Kewajiban bayar selisih. Pasal 189 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa sanksi pidana tidak menghapus kewajiban pengusaha membayar hak pekerja.

Mengapa Persetujuan Pekerja Tidak Menghapus Pelanggaran?

Banyak perusahaan berdalih bahwa pekerja sudah setuju dengan gaji rendah.

Namun, kesepakatan upah tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, tanda tangan di kontrak tidak membuat praktik ini sah. Dengan demikian, pengusaha tetap menanggung risiko hukum sekaligus beban finansial untuk membayar selisih upah.

Cara Melapor Perusahaan yang Membayar Gaji di Bawah UMR

Pekerja yang menerima gaji di bawah UMR tidak perlu bingung. Ikuti langkah berikut secara berurutan:

1. Kumpulkan bukti. Siapkan slip gaji, kontrak kerja, rekening koran, dan catatan absensi.
2. Cek upah minimum wilayah Anda. Lihat keputusan gubernur untuk UMP, UMK, atau upah minimum sektoral yang berlaku.
3. Tempuh dialog bipartit. Bicarakan selisih upah dengan manajemen, atau minta bantuan serikat pekerja.
4. Lapor Disnaker. Datangi Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi tempat perusahaan beroperasi.
5. Gunakan kanal Lapor Menaker. Kemnaker meluncurkan kanal ini pada 12 November 2025. Pengawas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti isu norma seperti upah.
6. Pantau tindak lanjut. Tanyakan perkembangan pemeriksaan secara berkala.

Apa yang Perlu Dicantumkan dalam Laporan?

Laporan yang jelas mempercepat pemeriksaan. Karena itu, cantumkan identitas dan alamat perusahaan, jabatan Anda, serta masa kerja.

Selanjutnya, tulis besaran gaji yang Anda terima dan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Terakhir, lampirkan salinan bukti pendukung. Anda juga boleh meminta serikat pekerja menyampaikan laporan secara kolektif.

Apa yang Terjadi Setelah Laporan Masuk?

Pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa perusahaan dan dapat menerbitkan nota pemeriksaan.

Selain itu, kanal pelaporan Kemnaker menjanjikan kerahasiaan identitas pelapor. Jika pelanggaran terbukti, perusahaan wajib membayar kekurangan upah.

Pengawas juga dapat meneruskan kasus ke tahap penyidikan pidana. Oleh sebab itu, laporan yang disertai bukti lengkap akan bergerak lebih cepat.

Upaya Hukum Lanjutan Menuntut Selisih Gaji di Bawah UMR

Namun, pelaporan administratif tidak selalu membuahkan hasil. Dalam kondisi itu, pekerja dapat menempuh penyelesaian perselisihan hak sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004.

Berikut tahapannya:

1. Bipartit. Kedua pihak berunding paling lama 30 hari kerja.
2. Mediasi. Jika perundingan gagal, pekerja meminta mediasi melalui Disnaker.
3. Gugatan. Pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika mediasi tidak berhasil.

Sebagai tambahan, pekerja sebaiknya bergerak cepat. Pasal 96 UU Ketenagakerjaan membatasi tuntutan upah selama dua tahun sejak hak itu timbul.

Karena itu, simpan semua bukti sejak hari pertama bekerja. Selanjutnya, pertimbangkan pendampingan dari serikat pekerja atau advokat agar proses berjalan lebih terarah.

Apakah Pekerja Bisa Dipecat karena Melapor?

Banyak pekerja takut kehilangan pekerjaan setelah melapor. Namun, hukum tidak membenarkan pembalasan terhadap pelapor.

Jika perusahaan memutus hubungan kerja secara sepihak setelah laporan masuk, pekerja dapat menggugat PHK tersebut sebagai perselisihan hubungan industrial.

Oleh karena itu, simpan bukti waktu laporan dan komunikasi dengan manajemen. Bukti ini akan memperkuat posisi Anda di pengadilan.

Tips bagi Perusahaan agar Terhindar dari Sanksi

Sisi pengusaha juga layak mendapat perhatian. Sebab, kepatuhan jauh lebih murah daripada sengketa. Berikut langkah praktis yang saya sarankan:

• Cek keputusan gubernur setiap akhir tahun, lalu sesuaikan payroll sebelum 1 Januari.
• Susun struktur dan skala upah yang jelas bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
• Catat seluruh pembayaran lewat transfer bank agar bukti tersimpan rapi.
• Audit internal gaji di bawah UMR setiap tahun, termasuk pekerja kontrak dan harian.
• Konsultasikan perjanjian kerja kepada ahli hukum sebelum pekerja mulai bekerja.
• Pantau pengumuman upah minimum baru setiap akhir tahun agar tidak terlambat menyesuaikan gaji.

FAQ Seputar Gaji di Bawah UMR

Apakah gaji di bawah UMR boleh jika pekerja setuju?

Tidak boleh. Kesepakatan upah tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga persetujuan pekerja tidak menghapus pelanggaran.

Apakah usaha kecil wajib membayar sesuai UMR?

Tidak selalu. Usaha mikro dan kecil umumnya dikecualikan dan menetapkan upah berdasarkan kesepakatan.

Sebaliknya, usaha menengah dan besar wajib mematuhi upah minimum.

Berapa lama batas waktu menuntut kekurangan upah?

Pasal 96 UU Ketenagakerjaan menetapkan batas dua tahun sejak hak upah itu timbul.

Oleh karena itu, segera ajukan laporan.

Kesimpulan

Gaji di bawah UMR bukan sekadar masalah internal perusahaan. Hukum menggolongkannya sebagai kejahatan dengan ancaman penjara dan denda.

Langkah yang saya sarankan sederhana: kumpulkan bukti, cek upah minimum wilayah, lalu lapor ke Disnaker atau Lapor Menaker.

Menurut saya, pekerja tidak perlu takut menuntut haknya. Sebaliknya, pengusaha yang patuh justru terlindung dari risiko pidana.

Jika Anda ragu menilai kasus gaji di bawah UMR yang Anda alami, kami siap membantu. Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Gaji di bawah UMR melanggar Pasal 88E ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023.
• Pelanggaran ini berstatus tindak pidana kejahatan menurut Pasal 185.
• Ancamannya penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.
• Perusahaan juga menghadapi sanksi administratif dan wajib membayar selisih upah.
• Pekerja dapat melapor ke Disnaker atau kanal Lapor Menaker.
• Siapkan slip gaji, kontrak, dan rekening koran sebagai bukti.
• Pekerja dapat menempuh bipartit, mediasi, lalu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
• Tuntutan upah memiliki batas waktu dua tahun.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (peraturan.bpk.go.id).
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 96, 185, dan 189 (peraturan.bpk.go.id).
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (jdih.kemnaker.go.id).
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (peraturan.bpk.go.id).
• Kementerian Ketenagakerjaan RI, kanal pengaduan Lapor Menaker (kemnaker.go.id).