Erga omnes adalah asas hukum yang membuat sebuah putusan berlaku untuk semua orang. Cakupannya meluas ke seluruh warga negara dan seluruh lembaga negara.
Di Indonesia, asas ini paling dekat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu MK membatalkan sebuah norma undang-undang, pembatalan itu langsung berlaku untuk semua pihak.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat pemahaman masyarakat soal ini masih tipis. Padahal banyak aturan penting yang berubah lewat putusan MK, bukan lewat DPR.
Karena itu, artikel ini mengajak kamu mengenal arti, dasar hukum, perbedaan, dan contoh putusan MK yang berlaku erga omnes.
Apa Itu Erga Omnes? Arti dan Asal Istilahnya
Istilah ini datang dari bahasa Latin. βErgaβ berarti terhadap, sedangkan βomnesβ berarti semua orang.
Jadi, arti erga omnes adalah berlaku terhadap semua pihak tanpa kecuali.
Dalam dunia hukum, asas ini punya beberapa ciri yang mudah dikenali:
- Putusan mengikat semua orang, termasuk pihak yang tidak pernah berperkara.
- Putusan mengikat seluruh lembaga negara, mulai dari DPR sampai Presiden.
- Putusan berlaku sejak MK mengucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- Putusan tertutup bagi upaya hukum apa pun.
Lalu, dari mana asas ini muncul? Jawabannya ada pada sifat perkara pengujian undang-undang.
Objek yang diuji adalah norma yang berlaku umum. Wajar saja kalau akibat putusannya ikut berlaku umum.
Bayangkan kalau putusan itu hanya mengikat pemohon. Orang lain tetap terikat pada norma yang sama, dan kepastian hukum pun goyah.
Dasar Hukum Putusan MK yang Bersifat Erga Omnes
Sifat erga omnes punya pijakan yang jelas. Meski begitu, kata βerga omnesβ sendiri tidak tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut.
Landasan Konstitusional dan Undang-Undang
Pertama, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Setelah MK memutus, tidak ada lagi jalur hukum lanjutan.
Kedua, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan sifat final dan mengikat itu. Pasal 10 ayat (1) mengatur kewenangan dan sifat putusan, sementara Pasal 47 menyebut putusan berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan.
Ketiga, Pasal 57 ayat (1) mengatur muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Muatan seperti itu tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat. Ketentuan inilah tulang punggung sifat erga omnes.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Makna βFinal dan Mengikatβ
Para ahli menafsirkan frasa βfinal dan mengikatβ secara luas. Maknanya menjangkau siapa pun yang terkena norma tersebut.
Dengan begitu, pembentuk undang-undang, pemerintah, hingga aparat penegak hukum wajib mematuhi putusan MK.
Soal tindak lanjut, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi ruang. DPR atau Presiden dapat merevisi undang-undang terkait supaya sejalan dengan putusan.
Perbedaan Erga Omnes dan Inter Partes
Untuk memahami erga omnes, kita perlu melihat pasangannya, yaitu inter partes. Kedua istilah ini sama-sama hidup dalam sistem peradilan kita.
Perbedaan utamanya terletak pada siapa yang terikat:
- Erga omnes: putusan berlaku untuk semua orang. Contohnya putusan pengujian undang-undang di MK.
- Inter partes: putusan berlaku untuk pihak yang berperkara saja. Contohnya putusan perdata di pengadilan negeri.
Perbedaan itu menentukan seberapa jauh akibat hukumnya menyebar.
Dalam perkara perdata, putusan hakim mengikat penggugat dan tergugat. Pihak lain yang tidak ikut berperkara tidak terkena dampaknya.
Putusan MK bekerja dengan cara lain. Ia mengubah tatanan hukum secara menyeluruh.
Seseorang yang tidak pernah mengajukan permohonan pun ikut menikmati hasilnya.
Tentu saja, tidak setiap putusan MK membawa dampak yang sama besar. Putusan yang menolak permohonan umumnya tidak mengubah norma apa pun. Pengaruhnya terbatas pada penegasan bahwa norma tersebut konstitusional.
Contoh Putusan MK yang Berlaku Erga Omnes
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret. Berikut beberapa contoh putusan MK yang dampaknya terasa bagi banyak orang.
Putusan Status Anak Luar Kawin (No. 46/PUU-VIII/2010)
Putusan ini menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. MK menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan tetap punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama hal itu terbukti secara ilmiah dan hukum.
Akibatnya, aturan ini berlaku untuk seluruh anak di Indonesia. Pemohonnya hanya satu keluarga, tetapi manfaatnya sampai ke banyak keluarga lain.
Putusan Calon Perseorangan Pilkada (No. 5/PUU-V/2007)
Dulu, hanya calon yang diusung partai politik yang bisa maju dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini membuka pintu bagi calon perseorangan.
Sejak saat itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat boleh mencalonkan diri secara independen.
Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja (No. 91/PUU-XVIII/2020)
Dalam putusan ini, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pembentuk undang-undang mendapat waktu dua tahun untuk memperbaikinya.
Putusan tersebut mengikat pemerintah dan DPR. Pelaku usaha dan pekerja pun merasakan dampaknya.
Putusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (No. 62/PUU-XXII/2024)
MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Aturan main pemilu pun berubah dari akarnya.
Menurut pertimbangan MK dalam putusan itu, setiap partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon.
Putusan Batas Usia Capres-Cawapres (No. 90/PUU-XXI/2023)
Putusan ini menambahkan syarat bagi calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Publik pun ramai memperdebatkannya.
Meski begitu, secara hukum putusan tersebut tetap final dan mengikat semua pihak.
Dampak Erga Omnes bagi Masyarakat dan Pembentuk Undang-Undang
Asas ini membawa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya:
- Masyarakat mendapat kepastian hukum yang sama.
- Pembentuk undang-undang harus menyesuaikan regulasi dengan putusan.
- Aparat penegak hukum wajib menerapkan norma sesuai putusan MK.
- Hak konstitusional warga terlindungi secara luas.
Namun, pelaksanaannya tidak selalu mulus. Tindak lanjut putusan kadang berjalan lambat, sehingga norma lama masih dipakai di lapangan.
Karena itu, kamu perlu membaca isi putusan secara utuh bila hakmu ikut terdampak. Dengan begitu, kamu bisa menuntut penerapan norma yang benar.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah semua putusan MK berlaku erga omnes?
Pada prinsipnya, ya. Putusan MK dalam pengujian undang-undang berlaku erga omnes. Dampaknya paling terasa ketika MK mengabulkan permohonan dan mengubah norma.
Sejak kapan putusan MK mulai berlaku?
Putusan MK berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Umumnya putusan berlaku ke depan dan tidak berlaku surut, kecuali MK menentukan lain.
Apakah putusan MK bisa diajukan peninjauan kembali?
Tidak bisa. Putusan MK bersifat final, jadi tidak ada banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Kesimpulan
Erga omnes adalah asas yang memberi putusan MK daya ikat bagi semua orang dan semua lembaga negara. Dasarnya ada pada Pasal 24C UUD 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Putusan tentang anak luar kawin dan ambang batas pencalonan presiden menunjukkan betapa luas jangkauannya.
Menurut saya, asas ini menjadi benteng penting bagi hak konstitusional warga. Meski begitu, kepatuhan terhadap putusan MK masih bergantung pada kemauan politik pembentuk undang-undang.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Periksa dulu apakah aturan yang berkaitan denganmu pernah diuji di MK. Setelah itu, pastikan kamu memakai norma versi terbaru pasca putusan.
Kalau kamu masih ragu bagaimana sebuah putusan MK memengaruhi hak atau usahamu, jangan ditunda. Klik poster yang tersedia atau tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan atas website ini. Tim kami siap membantumu memahami langkah hukum yang tepat.
Ringkasan
- Erga omnes berasal dari bahasa Latin dan berarti berlaku terhadap semua orang.
- Putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat secara umum.
- Dasar hukumnya adalah Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, antara lain Pasal 10, 47, dan 57.
- Erga omnes berbeda dengan inter partes yang hanya mengikat pihak berperkara.
- Putusan MK berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka.
- Contoh putusannya mencakup status anak luar kawin, calon perseorangan, UU Cipta Kerja, dan ambang batas pencalonan presiden.
- Putusan MK tidak bisa diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- Konsultasi hukum membantu kamu memahami dampak putusan terhadap hakmu.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Direktori Putusan.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.





