Bisnis pupuk organik makin diminati karena petani mencari alternatif pupuk kimia yang lebih ramah tanah. Namun, banyak pelaku usaha baru terkejut ketika produknya tidak boleh dijual karena belum memiliki izin edar. Secara sederhana, bisnis pupuk organik wajib mendaftarkan produknya ke Kementerian Pertanian agar memperoleh nomor pendaftaran, yang dalam praktik sering disebut izin edar.
Sebagai penulis yang menekuni hukum perizinan usaha, saya menilai izin edar adalah gerbang pertama sekaligus penentu keberlanjutan bisnis ini. Alasannya jelas, karena produk tanpa nomor pendaftaran tidak dapat dipasarkan secara legal. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan izin sejak tahap formulasi produk.
Artikel ini akan membahas pengertian dan jenis produk, dasar hukum, syarat pendaftaran, cara mengurus izin edar, hingga langkah memulai usaha secara legal. Dengan begitu, Anda dapat merencanakan bisnis pupuk organik dengan lebih matang.
Pengertian Bisnis Pupuk Organik dan Jenis Produknya
Bisnis pupuk organik adalah kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk yang berasal dari bahan organik. Pemerintah mengatur produk ini bersama pupuk hayati dan pembenah tanah dalam satu kerangka pendaftaran.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pendaftaran tiga kelompok produk. Ketiganya adalah pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan produknya masuk kelompok yang tepat.
Sebagai tambahan, Permentan tersebut menyatakan formula pupuk yang diproduksi dan diedarkan untuk sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan efektivitas. Produk juga harus berlabel dan terdaftar di Kementerian Pertanian.
Perbedaan Izin Edar dan Izin Usaha
Agar lebih jelas, berikut perbedaan dua izin yang sering tertukar.
- Izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan perusahaan sah menjalankan kegiatan usaha.
- Izin edar berupa nomor pendaftaran pupuk menunjukkan produk tertentu sudah lolos uji dan boleh diedarkan.

Dasar Hukum Izin Edar Pupuk Organik
Dasar hukum izin edar pupuk organik terdiri dari undang-undang pertanian dan peraturan menteri. Regulasi teknisnya mengatur syarat uji, label, dan masa berlaku nomor pendaftaran.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menjadi payung hukum sarana produksi pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, yang mengatur syarat dan tata cara pendaftaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi dasar pengurusan perizinan melalui sistem OSS.
Perlu dicatat, pendaftaran pupuk tersedia sebagai perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) dalam sistem OSS. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukannya secara daring.
Menurut pandangan saya, kewajiban pendaftaran melindungi petani dari produk berkualitas rendah. Sistem ini juga melindungi produsen jujur dari pesaing yang menjual produk tanpa uji.
Syarat Pendaftaran Izin Edar Pupuk Organik
Syarat pendaftaran izin edar pupuk organik mencakup dokumen administratif dan hasil pengujian. Berikut dokumen yang diminta berdasarkan Permentan Nomor 1 Tahun 2019.
- Rincian konsep label produk.
- Bukti pendaftaran merek atau sertifikat merek dari instansi berwenang.
- Laporan hasil uji efektivitas.
- Rincian deskripsi pupuk.
- Sertifikat atau laporan hasil uji mutu, atau SPPT-SNI bagi pupuk yang wajib SNI.
- Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen lengkap dan benar.
Sebagai tambahan, pemohon juga perlu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan layanan. Pelaku usaha perlu memeriksa rincian tarif dan dokumen terbaru pada sistem perizinan.
Menurut saya pribadi, syarat bukti pendaftaran merek sering terlupakan. Padahal, pelaku usaha perlu mendaftarkan merek dagang lebih dulu agar dokumen pendaftaran pupuk lengkap.
Uji Mutu
Uji mutu dilakukan pada lembaga uji yang terakreditasi atau ditunjuk. Pengujian mencakup kandungan karbon organik, rasio C/N, kadar air, logam berat, hara makro dan mikro, serta mikroba kontaminan seperti E. coli dan Salmonella.
Uji Efektivitas
Uji efektivitas adalah pengujian di lapangan atau rumah kaca untuk melihat pengaruh pupuk terhadap tanaman. Hasilnya dituangkan dalam laporan hasil uji efektivitas yang menjadi syarat pendaftaran.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan formula yang stabil sebelum menguji. Perubahan formula setelah uji dapat memaksa pengujian ulang.
Cara Mengurus Izin Edar Pupuk Organik
Cara mengurus izin edar pupuk organik dilakukan secara daring melalui sistem OSS dan layanan perizinan Kementerian Pertanian. Berikut tahapan umum yang dapat ditempuh.
- Memastikan perusahaan memiliki NIB dengan bidang usaha industri pupuk yang sesuai.
- Mendaftarkan merek dagang dan menyusun konsep label produk.
- Melakukan uji mutu dan uji efektivitas pada lembaga uji yang ditunjuk.
- Menyiapkan deskripsi pupuk dan surat pernyataan bermaterai.
- Mengajukan permohonan pendaftaran pupuk melalui sistem perizinan.
- Mengikuti evaluasi dokumen dan hasil uji oleh tim penilai.
- Menerima surat keputusan pendaftaran yang memuat nomor pendaftaran.
Sebagai tambahan, sumber praktisi memperkirakan tahap pengujian dapat memakan waktu sekitar empat sampai lima bulan. Perkiraan ini bisa berbeda tergantung jadwal lembaga uji.
Masa Berlaku dan Pendaftaran Ulang
Nomor pendaftaran berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat didaftar ulang. Apabila pendaftaran ulang sedang diproses tetapi masa berlaku nomor lama sudah habis, produksi dan peredaran wajib dihentikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengajukan pendaftaran ulang jauh sebelum tenggat.
Cara Memulai Bisnis Pupuk Organik secara Legal
Cara memulai bisnis pupuk organik secara legal dimulai dari legalitas usaha, bukan dari produksi. Urutan yang tepat akan menghemat biaya dan menghindari sanksi.
- Memilih bentuk usaha, misalnya CV, PT, atau koperasi, sesuai skala dan rencana pendanaan.
- Mengurus NIB melalui OSS dengan klasifikasi usaha industri pupuk.
- Memeriksa kesesuaian lokasi pabrik dengan tata ruang melalui KKPR.
- Memenuhi persyaratan lingkungan sesuai skala usaha dan risiko kegiatan.
- Mendaftarkan merek dagang agar produk terlindungi dan dokumen pendaftaran pupuk lengkap.
- Mengurus izin edar produk sebelum penjualan.
Perlu dicatat, peredaran pupuk yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi itu mencakup pencabutan nomor pendaftaran.
Menurut saya pribadi, pelaku usaha kecil sebaiknya memulai dengan satu atau dua formula. Dengan begitu, biaya uji tidak membebani modal awal.

FAQ Seputar Bisnis Pupuk Organik
Apakah pupuk organik wajib memiliki izin edar? Ya, Permentan Nomor 1 Tahun 2019 mewajibkan formula pupuk organik yang diedarkan untuk sektor pertanian terdaftar di Kementerian Pertanian.
Berapa lama masa berlaku izin edar pupuk? Nomor pendaftaran berlaku lima tahun dan dapat didaftar ulang sebelum masa berlakunya berakhir.
Apakah pupuk organik buatan sendiri untuk dijual boleh tanpa izin? Tidak boleh, pupuk yang dijual atau diedarkan kepada petani perlu terdaftar, sedangkan pemakaian untuk lahan sendiri berbeda ketentuannya.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, bisnis pupuk organik wajib mengantongi nomor pendaftaran atau izin edar dari Kementerian Pertanian sebelum produk diedarkan. Syaratnya meliputi label, merek, uji mutu, uji efektivitas, dan surat pernyataan, dengan masa berlaku lima tahun.
Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa pelaku usaha sebaiknya memperlakukan izin edar sebagai bagian dari perencanaan produk, bukan urusan administrasi di akhir. Langkah yang disarankan adalah mengurus NIB dan merek lebih dulu, lalu menguji formula pada lembaga yang ditunjuk.
Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait perizinan usaha pupuk, pendaftaran merek produk, atau legalitas usaha pertanian lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.
Ringkasan
- Bisnis pupuk organik wajib mendaftarkan produknya ke Kementerian Pertanian untuk memperoleh nomor pendaftaran atau izin edar.
- Permentan Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.
- Syarat pendaftaran mencakup label, bukti merek, uji mutu, uji efektivitas, deskripsi pupuk, dan surat pernyataan bermaterai.
- Uji mutu memeriksa antara lain karbon organik, rasio C/N, logam berat, dan mikroba kontaminan.
- Pengurusan izin dilakukan secara daring melalui OSS dan layanan perizinan Kementerian Pertanian.
- Nomor pendaftaran berlaku lima tahun, dan produksi wajib berhenti bila masa berlaku habis sebelum pendaftaran ulang selesai.
- Pelaku usaha perlu mengurus NIB, KKPR, persyaratan lingkungan, dan merek sebelum menjual produk.
Referensi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, psp.pertanian.go.id.
- Sistem Online Single Submission.





