Bisnis tanaman hias kelihatan gampang dimulai. Cukup siapkan bibit, media tanam, dan sepetak lapak. Urusan legalitas biasanya baru dipikirkan belakangan, dan di situlah masalah mulai muncul.
Singkatnya, usaha ini sah dijalankan kalau kamu punya NIB, memakai bibit yang legal, dan mematuhi aturan karantina. Pajak juga harus dibayar sesuai omzet.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai kesalahan terbesar pemula adalah menjual jenis tumbuhan yang dilindungi. Satu transaksi yang terasa sepele bisa berbuntut panjang.
Tulisan ini mengurai peluang pasar, izin, aturan karantina, pajak, dan langkah memulai.
Peluang dan Pasar Bisnis Tanaman Hias
Pasar tanaman hias terus bergerak. Tanaman kini jadi bagian dari dekorasi rumah, kantor, dan kafe, sehingga pembelinya datang dari banyak kalangan. Kamu tinggal memilih segmen yang paling cocok dengan modalmu.
Segmen yang lazim dijalani pelaku usaha:
- Pembeli rumahan: tanaman daun, kaktus, dan sukulen untuk koleksi pribadi.
- Pelaku landscape: kontraktor taman, hotel, dan perkantoran yang membeli dalam jumlah besar.
- Reseller online: penjual di marketplace dan media sosial.
- Eksportir: pelaku yang mengirim tanaman ke luar negeri.
Pasar Domestik
Pasar domestik paling ramah bagi pemula. Kamu bisa berjualan lewat pasar tanaman, lapak sendiri, dan platform online. Kerja sama dengan jasa taman dan dekorator juga bisa mendatangkan pesanan yang lebih stabil.
Satu saran praktis. Mulailah dari satu atau dua jenis unggulan. Dengan begitu, biaya perawatan lebih terkendali dan kualitas tanaman lebih mudah dijaga.
Pasar Ekspor
Ekspor menjanjikan margin yang lebih besar. Data Kementerian Pertanian menunjukkan sertifikasi kesehatan tumbuhan untuk ekspor didominasi kaktus, anggrek, dracaena, dan keluarga Araceae seperti philodendron, anthurium, dan aglaonema.
Dokumennya, di sisi lain, ketat sekali. Pelajari dulu persyaratan negara tujuan sebelum kamu menerima pesanan.

Izin Usaha Tanaman Hias: NIB dan KBLI
Izin usaha tanaman hias berawal dari Nomor Induk Berusaha (NIB) di sistem OSS. NIB sudah menggantikan SIUP dan TDP yang dulu berlaku. Payung hukum umumnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko.
Pilih KBLI yang cocok dengan kegiatanmu. Beberapa kode yang selama ini dipakai:
- 47762: perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan, dan tanaman obat.
- 46203: perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
- 47819: perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditas tanaman hias.
- 47764: perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, misalnya pot dan media tanam.
Ada satu catatan. OSS mulai memakai taksonomi KBLI 2025 untuk pendaftaran baru sejak 16 Juni 2026, jadi kode di atas bisa saja berubah. Cek pilihan terbarunya di OSS sebelum mengisi data.
Langkah Mengurus NIB
Prosesnya cukup singkat:
- Siapkan KTP dan NPWP. Untuk badan usaha, siapkan pula akta dan SK pengesahan.
- Daftar atau login di OSS, lalu isi data usaha dan pilih KBLI.
- Lengkapi persyaratan sesuai tingkat risiko usahamu.
- Unduh NIB dan simpan sebagai bukti legalitas.
Kalau usahamu berisiko menengah atau tinggi, OSS akan meminta sertifikat standar atau izin tambahan. Baca hasil penilaian risikonya dengan teliti.
Aturan Karantina dan Tanaman Dilindungi
Dua aturan ini sering menjebak pelaku usaha tanaman hias. Keduanya mengatur perpindahan tumbuhan dan jenis yang boleh diperdagangkan.
Sertifikat Karantina Tanaman Hias
UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melarang pemasukan atau pengeluaran media pembawa antar area tanpa sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan. Tumbuhan termasuk media pembawa.
Dalam praktik, perhatikan tiga hal berikut:
- Ekspor memerlukan sertifikat kesehatan tumbuhan.
- Pengiriman antar area, misalnya antar pulau, bisa memerlukan sertifikat kesehatan tumbuhan antar area.
- Tumbuhan harus lewat tempat pengeluaran yang ditetapkan dan dilaporkan ke petugas karantina.
Pelanggaran aturan karantina dapat berujung pidana dan denda besar. Hubungi balai karantina setempat sebelum kamu mengirim barang.
Tanaman Hias Dilindungi
Tidak semua tumbuhan boleh dijual bebas. Permen LHK P.106/2018, perubahan atas P.20/2018, mengatur jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Daftar sebelumnya memuat 919 jenis tumbuhan dan satwa, dan beberapa anggrek kasut ada di dalamnya.
Untuk ekspor tumbuhan yang masuk daftar CITES, pelaku usaha memerlukan izin CITES. Ketentuan ekspor tumbuhan alam yang tidak dilindungi tetapi tercantum dalam CITES diatur dalam Permendag 122/2018.
Sebagai pegangan, beli bibit dari penangkar atau pembudidaya yang jelas identitasnya. Untuk jenis langka, minta bukti asal-usul.
Pajak Bisnis Tanaman Hias
Pelaku UMKM tanaman hias umumnya memakai PPh final UMKM 0,5% dari omzet bruto. Rujukannya sekarang PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah PP 55/2022. Fasilitas ini berlaku bagi orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun.
Wajib pajak orang pribadi mendapat fasilitas Rp500 juta pertama bebas PPh final. Ambil contoh omzet Rp700 juta setahun. Pajaknya 0,5% Γ Rp200 juta, yaitu Rp1 juta.
Rekap omzet tiap bulan, setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lalu laporkan di SPT Tahunan. Omzet di bawah Rp500 juta pun tetap harus dilaporkan.
Bentuk usaha ikut menentukan hak atas fasilitas ini. Kalau kamu memakai CV atau firma, tanyakan ke KPP karena kriteria penerimanya sudah berubah.
Cara Memulai Bisnis Tanaman Hias
Urutan berikut saya sarankan supaya usahamu rapi sejak awal:
- Tentukan segmen dan jenis unggulan. Sesuaikan dengan modal, lahan, dan pasar di sekitarmu.
- Pastikan sumber bibit legal. Beli dari penangkar atau pembudidaya yang jelas, dan jauhi jenis yang dilindungi.
- Urus NIB dan NPWP. Daftarkan usaha lewat OSS dengan KBLI yang tepat.
- Siapkan lokasi dan perawatan. Cahaya, air, dan media tanam menentukan mutu tanaman.
- Bangun kanal penjualan. Gabungkan lapak, marketplace, dan media sosial.
- Catat omzet dan biaya. Catatan yang rapi memudahkan urusan pajak dan evaluasi.
- Pelajari aturan karantina. Lakukan sebelum mengirim tanaman antar area atau ke luar negeri.
Menurut saya, langkah kedua dan ketiga sering tertukar. Banyak pemula berjualan lebih dulu, lalu menyadari belakangan bahwa asal bibitnya bermasalah.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah bisnis tanaman hias perlu izin usaha?
Perlu. Kamu harus punya NIB lewat OSS dengan KBLI yang sesuai. Usaha berisiko menengah atau tinggi mungkin membutuhkan sertifikat standar atau izin tambahan.
Apakah mengirim tanaman hias antar pulau memerlukan sertifikat karantina?
Umumnya ya. UU 21/2019 mengatur kewajiban sertifikat kesehatan untuk perpindahan media pembawa antar area. Hubungi balai karantina setempat untuk persyaratan terbarunya.
Apakah semua tanaman hias boleh dijual?
Tidak semuanya. Jenis yang masuk daftar tumbuhan dilindungi tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Cek daftar terbaru di situs KSDAE sebelum membeli atau menjual jenis langka.
Kesimpulan
Bisnis tanaman hias menyimpan peluang di pasar domestik dan ekspor. Syaratnya jelas: NIB, sumber bibit yang legal, kepatuhan karantina, dan pajak yang tertib.
Saran saya, pilih segmen dulu, urus NIB, verifikasi bibit, lalu catat omzet sejak hari pertama. Kalau kamu berencana mengirim antar pulau atau ekspor, pelajari aturan karantina lebih awal.
Pendapat saya, usaha yang legal sejak awal lebih mudah tumbuh. Legalitas yang rapi juga mempermudah kerja sama dengan hotel, kontraktor, dan eksportir.
Masih ragu soal izin atau pajak usaha tanaman hiasmu? Jangan menunggu sampai masalah datang. Klik poster yang tersedia atau tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website ini. Kami siap mendampingi kamu dengan tenang.
Ringkasan
- Bisnis tanaman hias punya peluang di pasar domestik dan ekspor dengan beragam segmen pembeli.
- Izin usaha dimulai dari NIB lewat OSS dengan KBLI yang sesuai, dan kodenya perlu dicek ulang karena adopsi KBLI 2025.
- Pengiriman antar area dan ekspor tumbuhan memerlukan sertifikat kesehatan sesuai UU 21/2019.
- Jenis tumbuhan dilindungi diatur dalam Permen LHK P.106/2018, dan ekspor jenis CITES perlu izin khusus.
- Beli bibit dari sumber yang jelas dan jauhi jenis tumbuhan yang dilindungi.
- Pelaku UMKM umumnya memakai PPh final 0,5% menurut PP 20/2026 dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar.
- Wajib pajak orang pribadi mendapat fasilitas Rp500 juta pertama bebas PPh final.
- Rekap omzet bulanan, setor paling lambat tanggal 15, dan laporkan di SPT Tahunan.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (perubahan atas P.20/2018). Daftar jenis dilindungi
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Termasuk dalam Daftar CITES.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang PPh Final UMKM. Penjelasan DJP
- Kementerian Pertanian, βTanaman Hias Tak Lekang oleh Zamanβ, repository.pertanian.go.id.





