Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga yang mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Keberadaannya penting karena akta notaris menyangkut kepastian hukum banyak orang.
Banyak masyarakat tidak tahu ke mana harus mengadu ketika merasa dirugikan oleh notaris. Sebagian langsung membawa masalah ke aparat, padahal ada jalur khusus yang tersedia.
Sebagai praktisi yang kerap berurusan dengan akta dan dokumen kenotariatan, saya sering menerima pertanyaan serupa. Klien ingin tahu, apa yang bisa dilakukan bila notaris lalai?
Di artikel ini kita bahas tugas, susunan, kewenangan, dan cara mengadukan notaris kepada majelis pengawas secara runtut.
Majelis Pengawas Notaris: Pengertian dan Dasar Hukumnya
Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang punya kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris. Lembaga ini dibentuk oleh menteri yang membidangi urusan hukum.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya. Aturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan menteri tentang tata cara pengangkatan anggota dan pemeriksaan majelis pengawas.
Karena regulasi bisa diperbarui, cek ketentuan terbaru sebelum mengajukan pengaduan.

Fungsi Pengawasan terhadap Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Karena fungsinya vital, perilaku dan pelaksanaan jabatannya perlu diawasi.
Pengawasan mencakup perilaku notaris dan pelaksanaan jabatannya. Tujuannya menjaga agar notaris tetap bekerja sesuai hukum dan kode etik.
Menurut saya, pengawasan ini justru melindungi masyarakat dan notaris yang jujur. Notaris yang patuh mendapat kepastian, sedangkan yang melanggar bisa ditindak.
Perbedaan dengan Dewan Kehormatan
Majelis pengawas sering tertukar dengan dewan kehormatan notaris. Padahal, dua lembaga ini berbeda asal dan fokusnya.
Majelis pengawas dibentuk pemerintah dan mengawasi pelaksanaan jabatan notaris. Dewan kehormatan berada di bawah organisasi profesi dan menjaga kode etik internal.
Kedua lembaga bisa saling melengkapi. Dalam praktiknya, satu kasus kadang melibatkan keduanya.
Susunan dan Tingkatan Majelis Pengawas Notaris
Majelis pengawas terdiri atas tiga tingkatan. Setiap tingkatan memiliki wilayah dan kewenangan berbeda.
Pembagian ini memudahkan penanganan laporan dari berbagai daerah.
Majelis Pengawas Daerah
Majelis Pengawas Daerah atau MPD dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. Lembaga ini menjadi garda terdepan pengawasan.
Anggotanya berasal dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi. Komposisi ini menjaga keseimbangan pandangan.
MPD menerima laporan masyarakat dan melakukan pemeriksaan awal terhadap notaris di wilayahnya.
Majelis Pengawas Wilayah dan Pusat
Majelis Pengawas Wilayah atau MPW dibentuk di tingkat provinsi. Lembaga ini memeriksa dan memutus laporan pada tingkat pertama untuk perkara tertentu, serta menerima banding atas keputusan MPD.
Sementara itu, Majelis Pengawas Pusat atau MPP berkedudukan di ibu kota negara. MPP memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi untuk perkara tertentu.
Pembagian ini menciptakan mekanisme berjenjang. Pihak yang tidak puas bisa menempuh upaya selanjutnya sesuai ketentuan.
Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris
Majelis pengawas memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas. Kewenangan itu berbeda di setiap tingkatan.
Berikut gambaran yang relevan bagi masyarakat.
Tugas Pembinaan dan Pengawasan
Tugas utama majelis adalah membina dan mengawasi notaris. Pembinaan dilakukan agar notaris menjalankan jabatan sesuai peraturan.
Pengawasan mencakup pemeriksaan protokol notaris secara berkala. Protokol itu berisi kumpulan dokumen negara yang disimpan notaris.
Selain itu, majelis menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Laporan inilah yang paling sering dimanfaatkan warga.
Kewenangan Menjatuhkan Sanksi
Majelis pengawas dapat menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kewenangannya. Bentuknya bervariasi mulai dari teguran hingga usulan pemberhentian.
Berikut contoh sanksi yang dikenal dalam sistem kenotariatan:
- Teguran lisan atau tertulis.
- Pemberhentian sementara.
- Pemberhentian dengan hormat.
- Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pemberhentian tetap diputuskan oleh menteri berdasarkan usul majelis. Rincian kewenangan tiap tingkatan mengikuti peraturan yang berlaku.
Persetujuan Pemeriksaan oleh Penegak Hukum
Dalam kondisi tertentu, penyidik atau penuntut umum perlu meminta persetujuan majelis untuk memanggil notaris. Ketentuan ini berkaitan dengan perlindungan jabatan notaris.
Namun, ketentuan ini pernah mengalami perubahan setelah pengujian di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, periksa aturan terbaru sebelum mengandalkannya.
Saya menyarankan kamu berkonsultasi dengan praktisi hukum bila perkaramu menyentuh ranah pidana.
Dugaan Pelanggaran Notaris yang Dapat Diadukan
Tidak semua ketidakpuasan layak diadukan. Pengaduan sebaiknya menyangkut dugaan pelanggaran jabatan atau kode etik.
Berikut contoh hal yang bisa kamu laporkan.
- Notaris membuat akta tanpa kehadiran para pihak.
- Notaris membocorkan isi akta atau rahasia klien.
- Notaris tidak menyimpan minuta akta dengan baik.
- Notaris memungut honorarium di luar kewajaran.
- Notaris menolak memberi salinan akta tanpa alasan sah.
- Notaris membuat akta yang melanggar ketentuan hukum.
Perbedaan antara pelanggaran jabatan dan sengketa perdata perlu dipahami. Sengketa soal isi perjanjian antar para pihak biasanya ranah pengadilan, bukan majelis pengawas.
Karena itu, pastikan pokok pengaduanmu menyangkut perilaku atau pelaksanaan jabatan notaris.
Cara Mengadukan Notaris kepada Majelis Pengawas
Prosedur pengaduan relatif sederhana bila bukti sudah siap. Kamu tidak perlu menunjuk kuasa hukum, meski bantuan praktisi tetap boleh dipakai.
Berikut langkah umum yang bisa kamu ikuti.
Persiapan dan Pengajuan Laporan
- Kumpulkan bukti, seperti salinan akta, kuitansi, dan korespondensi.
- Susun kronologi kejadian secara singkat dan runtut.
- Tulis surat pengaduan yang ditujukan kepada majelis pengawas yang berwenang.
- Ajukan laporan ke Majelis Pengawas Daerah di wilayah notaris.
- Simpan tanda terima laporan sebagai bukti pengajuan.
Pastikan identitas pelapor dan terlapor ditulis lengkap. Sertakan juga tuntutan atau harapanmu.
Menurut saya, surat pengaduan yang ringkas dan berbasis fakta lebih mudah diproses daripada surat panjang bernada emosional.
Proses Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Setelah laporan diterima, majelis memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan sesuai tata cara yang diatur peraturan.
Majelis kemudian menyusun hasil pemeriksaan dan memutuskan tindak lanjutnya. Bila terbukti melanggar, notaris dapat dikenai sanksi.
Pihak yang tidak puas bisa menempuh upaya berjenjang ke tingkat wilayah atau pusat sesuai ketentuan. Perhatikan batas waktu pengajuannya.
Tips Agar Pengaduan Diproses dengan Baik
Beberapa kebiasaan berikut meningkatkan peluang pengaduanmu ditanggapi serius.
- Simpan semua dokumen sejak awal transaksi.
- Adukan secepat mungkin setelah mengetahui pelanggaran.
- Gunakan bahasa sopan dan faktual.
- Hindari mengumbar tuduhan di media sosial.
- Tindak lanjuti secara berkala bila belum ada respons.
Poin keempat sangat penting. Tuduhan terbuka tanpa bukti bisa berbalik menjadi masalah hukum bagimu.
Sementara itu, tetap tenang dan objektif sepanjang proses. Sikap ini memperkuat kredibilitasmu.

FAQ Seputar Majelis Pengawas Notaris
Apa tugas Majelis Pengawas Notaris?
Tugas utamanya adalah membina dan mengawasi perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris. Majelis juga menerima laporan masyarakat dan dapat menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya.
Ke mana saya mengadukan notaris yang merugikan?
Pengaduan umumnya diajukan ke Majelis Pengawas Daerah di kabupaten atau kota tempat notaris berkedudukan. Tingkat lanjutan tersedia melalui majelis wilayah dan pusat.
Apakah mengadukan notaris dikenai biaya?
Ketentuan biaya mengikuti peraturan yang berlaku. Tanyakan langsung ke majelis pengawas setempat untuk informasi terbaru.
Kesimpulan
Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga yang menjaga agar notaris bekerja sesuai hukum dan kode etik. Strukturnya berjenjang dari daerah, wilayah, hingga pusat, dengan kewenangan yang berbeda.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Kumpulkan bukti, susun kronologi, lalu ajukan pengaduan ke majelis pengawas daerah tempat notaris berada.
Dari pengalaman saya, pengaduan yang rapi dan berbasis dokumen jauh lebih mudah ditindaklanjuti. Ketelitian di awal menghemat waktu panjang.
Jika kamu membutuhkan bantuan menyusun pengaduan kepada majelis pengawas notaris atau mengurus dokumen kenotariatan, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Kami siap mendampingi kamu menempuh langkah yang tepat.
Ringkasan
- Majelis Pengawas Notaris membina dan mengawasi notaris di Indonesia.
- Dasarnya adalah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya.
- Majelis terdiri atas tingkat daerah, wilayah, dan pusat.
- Anggotanya berasal dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi.
- Majelis dapat menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kewenangannya.
- Pengaduan umumnya diajukan ke Majelis Pengawas Daerah.
- Bukti dan kronologi yang jelas mempercepat pemeriksaan.
- Dewan kehormatan notaris berbeda dari majelis pengawas.
Referensi
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Pengawas Notaris.
- Kode Etik Notaris yang ditetapkan organisasi profesi notaris.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, informasi layanan kenotariatan.





