Nama Domain ID: Syarat Pendaftaran dan Aturan Pengelolaan

Nama domain ID kini menjadi identitas digital bagi banyak bisnis, organisasi, dan individu di Indonesia.

Namun, banyak pemilik situs belum paham siapa yang mengatur pendaftarannya dan dokumen apa yang harus disiapkan.

Jawaban singkatnya: PANDI mengelola domain .id berdasarkan Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013, dan pendaftar wajib menyerahkan dokumen identitas atau legalitas yang sah.

Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, sengketa kepemilikan domain sebenarnya sering bisa dicegah sejak awal.

Oleh karena itu, daftarkan domain atas nama Anda atau badan usaha Anda sendiri, bukan atas nama pihak ketiga.

Artikel ini membahas dasar hukum, syarat pendaftaran, dan aturan pengelolaan agar Anda tidak salah langkah.

Dasar Hukum Pengelolaan Nama Domain ID

Pengelolaan nama domain ID bertumpu pada beberapa regulasi. Berikut landasan utamanya:

• UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008) mengakui hak setiap orang dan badan usaha memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
• Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013 mengatur pengelola, pendaftaran, penggunaan, dan pengalihan nama domain.
• SK Menkominfo Nomor 218 Tahun 2023 menetapkan PANDI sebagai registri domain .id.
• Permen Komdigi Nomor 5 Tahun 2025 menjadi rujukan layanan domain instansi pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo 23/2013 membagi pengelolaan menjadi tiga proses, yaitu pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

Peran PANDI sebagai Registri Domain .id

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bertindak sebagai registri domain.id.

Selain itu, IANA dan ICANN mendelegasikan pengelolaan domain .id kepada PANDI. Lembaga ini wajib mengikuti ketentuan domain internasional dan peraturan perundang-undangan.

Registrar domain .id kemudian melayani pendaftaran bagi publik. Dengan demikian, hanya PANDI yang berwenang mengawasi pendaftaran dan penggunaan domain .id.

Perlu dipahami pula pembagian peran di antara pihak-pihak tersebut. Registri mengelola basis data nama domain ID secara keseluruhan.

Sementara itu, registrar menjadi perantara yang menjual domain, menerima dokumen, dan menagih biaya.

Oleh karena itu, pastikan Anda hanya mendaftar melalui registrar resmi yang dilaporkan PANDI kepada Menteri.

Langkah ini melindungi Anda dari penipuan dan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Syarat Pendaftaran Domain .id yang Wajib Dipenuhi

Setiap pendaftar nama domain ID harus memenuhi persyaratan dari PANDI.

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 9.0 (30 September 2024) menjadi acuan utama, dan PANDI terus membuka uji publik atas pembaruannya.

Pada dasarnya, pendaftar harus memiliki dokumen identitas dan/atau legalitas, serta alamat domisili atau tempat usaha yang jelas.

Dokumen Berdasarkan Jenis Domain

Dokumen yang diminta berbeda untuk setiap ekstensi. Berikut gambaran umumnya:

• my.id dan web.id: KTP-el atau paspor untuk perorangan.
• co.id: dokumen legalitas usaha, seperti NIB, NPWP, atau SK Kemenkumham, serta identitas pengurus.
• ponpes.id: surat keterangan pimpinan pondok pesantren dan KTP atau paspor.
• sch.id: surat kuasa kepala sekolah kepada penanggung jawab.
• go.id dan desa.id: pengajuan lewat domain.go.id, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola desa.id.

Namun, ketentuan dapat berubah. Oleh karena itu, periksa kebijakan PANDI terbaru sebelum mendaftar.

Tahapan Pendaftaran

1. Pilih registrar domain .id yang resmi.
2. Periksa ketersediaan nama domain.
3. Isi data pendaftar sesuai dokumen asli.
4. Unggah dokumen persyaratan.
5. Bayar biaya, lalu tunggu verifikasi PANDI.

Selanjutnya, perhatikan kesesuaian data. PANDI memverifikasi dokumen yang Anda unggah, dan dapat menolak pendaftaran apabila dokumen tidak lengkap.

Oleh karena itu, pastikan nama pada dokumen identik dengan nama pendaftar. Selain itu, gunakan alamat email aktif karena registrar mengirim notifikasi penting ke alamat tersebut.

Dengan persiapan yang rapi, proses verifikasi nama domain ID berjalan lebih cepat.

Aturan Pengelolaan Nama Domain ID Setelah Terdaftar

Pendaftaran bukan akhir proses. Pemilik nama domain ID tetap memikul tanggung jawab hukum atas domainnya.

Berikut aturan pengelolaan yang perlu Anda patuhi:

• Perpanjangan: Lakukan perpanjangan domain .id sebelum masa berlaku berakhir. Domain yang lewat masa berlakunya berisiko dilepas dan didaftarkan pihak lain.
• Data kontak: Perbarui data registran, terutama email dan nomor telepon, agar pemberitahuan resmi sampai.
• Pengalihan: Ikuti prosedur dalam Kebijakan PANDI ketika Anda memindahkan domain ke pihak atau registrar lain.
• Penggunaan sah: Jangan gunakan domain untuk melanggar hukum atau hak pihak lain.

Sebagai gambaran, bayangkan sebuah usaha kecil yang memakai nama domain ID buatan pihak ketiga.

Pada saat kontrak kerja berakhir, pemilik usaha tidak memegang akses akun registrar.

Akibatnya, bisnis tersebut harus bernegosiasi untuk mendapatkan kembali domainnya.

Namun, masalah ini mudah dihindari bila pemilik mencatat data registran atas namanya sendiri sejak awal.

Jadi, simpan selalu akses akun registrar dan email pendaftar di tempat yang aman.

Kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

Selain itu, situs atau aplikasi Anda mungkin tergolong penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Dalam kondisi itu, Anda wajib mendaftarkan sistem elektronik sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 beserta perubahannya.

PANDI sendiri mendorong pengguna domain .id untuk mematuhi kewajiban tersebut.

Karena itu, jangan abaikan pendaftaran PSE.

Risiko Hukum dan Penyelesaian Sengketa Domain

Sengketa nama domain ID paling sering muncul karena benturan dengan merek. UU ITE mensyaratkan kepemilikan domain didasarkan pada itikad baik.

Selain itu, penggunaannya tidak boleh melanggar persaingan usaha yang sehat maupun hak orang lain.

Jika sengketa terjadi, mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) melalui panelis dapat menjadi jalurnya.

Meski demikian, pencegahan jauh lebih murah daripada penyelesaian.

Contohnya, seseorang mendaftarkan domain bernama merek terkenal tanpa hak untuk meminta tebusan.

Praktik semacam ini dapat melanggar prinsip itikad baik. Pemilik merek yang sah pun dapat mengajukan keberatan.

Sebaliknya, pendaftar yang beritikad baik dan berhak atas nama itu tetap terlindungi.

Beberapa langkah pencegahan yang saya sarankan:

• Periksa merek terdaftar sebelum memilih nama domain.
• Daftarkan domain atas nama pemilik bisnis yang sebenarnya.
• Simpan bukti pembayaran dan dokumen pendaftaran.
• Aktifkan perpanjangan otomatis bila tersedia.

Selain langkah tersebut, tinjau juga isi situs Anda. Domain yang memuat konten melanggar hukum dapat memicu teguran atau tindakan hukum.

Oleh karena itu, pemilik nama domain ID perlu memantau konten, memperbarui kebijakan privasi, dan menanggapi keluhan dengan cepat.

Pada akhirnya, kepatuhan yang konsisten melindungi reputasi sekaligus aset digital Anda.

FAQ tentang Nama Domain ID

Siapa yang berwenang mengelola nama domain ID?

PANDI berwenang sebagai registri domain .id berdasarkan penetapan Menteri. Registrar resmi kemudian melayani pendaftaran bagi publik.

Apakah pendaftaran nama domain ID memerlukan KTP?

Umumnya ya. Perorangan menyerahkan KTP-el atau paspor, sedangkan badan usaha menyerahkan dokumen legalitas seperti NIB atau akta sesuai jenis domain.

Apa risiko jika domain .id terlambat diperpanjang?

Domain dapat nonaktif dan berisiko didaftarkan pihak lain. Karena itu, catat tanggal berakhirnya dan perpanjang lebih awal.

Kesimpulan

Nama domain ID diatur oleh Permenkominfo 23/2013 dan dikelola PANDI melalui kebijakan registri.

Pendaftar wajib menyiapkan dokumen identitas atau legalitas sesuai jenis domain.

Selanjutnya, jaga data, perpanjangan, dan penggunaan domain tetap patuh hukum.

Langkah yang saya sarankan: pilih registrar resmi, daftarkan domain atas nama pemilik sebenarnya, dan catat masa berlakunya.

Menurut saya, domain adalah aset bisnis yang nilainya sering baru terasa ketika sengketa muncul. Karena itu, perlakukan domain seperti aset hukum lainnya.

Masih ragu soal dokumen atau status kepemilikan domain Anda?

Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan kami siap membantu dengan tenang.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• PANDI menjadi registri domain .id berdasarkan Permenkominfo 23/2013 dan SK Menkominfo 218/2023.
• UU ITE mengakui kepemilikan domain dengan prinsip pendaftar pertama dan itikad baik.
• Pendaftar wajib menyerahkan dokumen identitas atau legalitas sesuai jenis domain.
• Domain instansi seperti go.id dan desa.id diajukan melalui domain.go.id.
• Perpanjangan, pembaruan data, dan pengalihan harus mengikuti Kebijakan PANDI.
• Pemilik situs yang tergolong PSE wajib mendaftarkan sistem elektroniknya.
• Sengketa dapat diselesaikan melalui PPND, tetapi pencegahan jauh lebih baik.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, Berita Negara 2013 Nomor 1235.
• Keputusan Menteri Kominfo Nomor 218 Tahun 2023, penetapan PANDI sebagai registri.
• PANDI, Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 9.0.
• Komdigi, layanan nama domain instansi pemerintah.