Transaksi Elektronik: Dasar Hukum dan Syarat Sahnya

Transaksi elektronik kini hadir dalam keseharian kita, mulai dari belanja online hingga tanda tangan kontrak digital.

Namun, banyak orang masih ragu apakah kesepakatan lewat layar benar-benar mengikat.

Akibatnya, sengketa sering muncul ketika salah satu pihak mengingkari janji.

Jawaban singkatnya jelas: transaksi elektronik sah dan mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE, dan PP 71/2019.

Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, regulasi Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat.

Masalah utamanya ada pada praktik. Pelaku usaha sering mengabaikan dokumentasi, sedangkan konsumen jarang membaca syarat dan ketentuan.

Karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, syarat sah, dan langkah praktis agar Anda terlindungi.

Dengan memahaminya, Anda dapat bertransaksi lebih percaya diri.

Apa Itu Transaksi Elektronik dan Kontrak Elektronik?

Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang memakai komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Definisi ini sangat luas. Jual beli di marketplace, pinjaman online, hingga pembukaan rekening digital semuanya termasuk di dalamnya.

Selanjutnya, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, sebagaimana Pasal 1 angka 17 UU ITE.

Sebagai contoh, ketika Anda membeli barang di marketplace dan menekan tombol bayar, Anda sedang membuat kontrak elektronik.

Penjual menawarkan barang, lalu Anda menyetujui harga dan syaratnya. Pertemuan dua kehendak itulah yang melahirkan perjanjian.

Bentuk kontraknya pun beragam, misalnya klik “Saya Setuju” pada aplikasi, surel konfirmasi pesanan, atau dokumen dengan tanda tangan elektronik.

Oleh karena itu, anggapan bahwa kontrak harus selalu berupa kertas sudah tidak tepat lagi.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

Dasar Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia

Indonesia mengatur transaksi elektronik melalui beberapa regulasi utama berikut:

• UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024, sebagai payung utama.
• Pasal 18 ayat (1) UU ITE: transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE: informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
• Pasal 11 UU ITE: tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah jika memenuhi persyaratan.
• PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pelaksana.
• PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk transaksi dagang.
• Pasal 1338 KUHPerdata: perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Susunan aturan ini bersifat berlapis. UU ITE menjadi aturan khusus, sedangkan KUHPerdata menjadi aturan umum tentang perjanjian.

Oleh karena itu, kedua aturan tersebut harus dibaca bersama. Sebagai tambahan, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengelola sistem menjaga data pengguna.

Selain itu, Pasal 5 UU ITE mengatur pengecualian bagi dokumen tertentu yang menurut undang-undang wajib berbentuk khusus, seperti akta notariil.

Dokumen semacam itu tetap membutuhkan bentuk yang ditentukan undang-undang.

Syarat Sah Transaksi Elektronik Menurut Hukum

Syarat sah transaksi elektronik bersumber dari dua lapis aturan. Pertama, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian.

Kedua, Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019 menegaskan syarat serupa untuk kontrak elektronik. Keduanya saling menguatkan, dengan rincian berikut:

1. Kesepakatan para pihak. Persetujuan harus lahir dari kehendak bebas, misalnya klik setuju setelah membaca ketentuan.
2. Kecakapan atau kewenangan. Pihak harus cakap hukum atau berwenang mewakili pihak lain, termasuk badan usaha.
3. Hal tertentu. Objek, harga, dan hak kewajiban harus jelas.
4. Sebab yang halal. Objek tidak boleh melanggar peraturan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sebagai ilustrasi, anak di bawah umur yang membeli barang mahal tanpa izin wali tidak memenuhi syarat kecakapan.

Demikian pula, jual beli barang terlarang melalui aplikasi tidak memenuhi syarat sebab yang halal.

Karena itu, pelaku usaha perlu memverifikasi identitas dan objek transaksi.

Dua syarat pertama termasuk syarat subjektif. Jika dilanggar, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan.

Sebaliknya, pelanggaran syarat objektif membuat perjanjian batal demi hukum.

Sebagai tambahan, Pasal 47 ayat (1) PP 71/2019 mewajibkan kontrak elektronik untuk penduduk Indonesia memakai bahasa Indonesia.

Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya

Tanda tangan elektronik menjadi penanda persetujuan dalam banyak kontrak digital.

Pasal 11 UU ITE menyatakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan itu antara lain data pembuatan tanda tangan hanya terkait dengan penandatangan, dan perubahan setelah penandatanganan dapat diketahui.

Selanjutnya, PP 71/2019 membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.

Tanda tangan tersertifikasi memakai jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, sehingga identitas penandatangan lebih mudah dibuktikan.

Di pengadilan, hakim menilai bukti elektronik bersama alat bukti lain. Oleh karena itu, kontrak dengan tanda tangan tersertifikasi biasanya lebih kuat.

Sebaliknya, tangkapan layar tanpa metadata sering menimbulkan perdebatan soal keaslian.

Saya menyarankan pelaku usaha memakai tanda tangan tersertifikasi untuk kontrak bernilai besar, seperti perjanjian kerja sama dan pinjaman.

Isi Kontrak dan Cara Mengamankan Transaksi Elektronik

Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan transaksi terjadi saat penerima menyetujui penawaran, kecuali para pihak menentukan lain.

Karena itu, klik tombol “beli” atau “setuju” membawa akibat hukum nyata. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (3) PP 71/2019 mengatur isi minimal kontrak elektronik:

• identitas para pihak;
• objek dan spesifikasi;
• persyaratan transaksi, harga, dan biaya;
• prosedur pembatalan oleh para pihak;
• hak pengembalian barang jika terdapat cacat tersembunyi; dan
• pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Selain itu, Pasal 9 UU ITE mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat kontrak, produsen, dan produk.

Dengan demikian, konsumen dapat memutuskan secara sadar sebelum menekan tombol setuju.

Namun, kontrak yang lengkap belum cukup. Simpan tangkapan layar, surel, dan riwayat transaksi sebagai alat bukti.

Gunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk dokumen penting. Terakhir, pastikan platform yang Anda pakai terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.

FAQ Seputar Transaksi Elektronik

Apakah tanda tangan elektronik sah di Indonesia?

Ya, sah. Pasal 11 UU ITE memberikan kekuatan hukum bagi tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan.

Tanda tangan tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik memberi kepastian pembuktian yang lebih kuat.

Apakah syarat dan ketentuan aplikasi mengikat pengguna?

Ya, selama memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat dan ketentuan yang jelas, berbahasa Indonesia, dan disetujui pengguna dapat berstatus kontrak elektronik.

Apa yang terjadi jika salah satu pihak ingkar janji?

Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi melalui pengadilan. Bukti elektronik sah dipakai dalam proses tersebut.

Kesimpulan

Transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional.

Syaratnya sama: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Langkah yang saya sarankan sederhana.

Baca setiap ketentuan, simpan bukti, dan gunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk dokumen penting.

Menurut saya, risiko terbesar bukan pada hukumnya, melainkan pada kebiasaan mengklik tanpa membaca.

Satu klik bisa melahirkan kewajiban hukum yang besar. Karena itu, biasakan memeriksa isi kontrak sebelum menyetujuinya.

Dengan demikian, Anda dapat bertransaksi secara digital dengan lebih tenang dan percaya diri.

Jika Anda masih ragu menilai keabsahan kontrak digital Anda, jangan menunda.

Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu Anda.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang memakai komputer, jaringan, atau media elektronik.
• Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan kontrak elektronik mengikat para pihak.
• Keabsahan bergantung pada empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019.
• Kontrak elektronik untuk penduduk Indonesia harus berbahasa Indonesia.
• Dokumen elektronik dan hasil cetaknya menjadi alat bukti sah menurut Pasal 5 UU ITE.
• Tanda tangan elektronik tersertifikasi memberi pembuktian yang lebih kuat.
• Simpan bukti digital dan gunakan platform terdaftar untuk mengurangi risiko sengketa.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008.
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, JDIH Kemenkeu (jdih.kemenkeu.go.id).
• Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.
• JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital (jdih.komdigi.go.id), Wajah Baru UU ITE, Josua Sitompul.
• ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 7 (2025), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.