Fabby Daraja, Author at LegalMP

Syarat Mendirikan Firma dan Prosedur Legalitasnya yang Perlu Disusun dari Awal

November 25, 2025

Pada beberapa sektor, para profesional cenderung memilih menjalankan usaha bersama dengan rekan seprofesinya. Caranya yaitu dengan mendirikan badan usaha firma. Contohnya firma hukum yang berisi para profesional yang ahli di bidang hukum sesuai namanya. Firma sendiri merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kenapa para profesional ini memilih firma? Karena bentuk badan usaha ini ada pembagian tanggung jawab yang merata antar sekutunya. Ini bisa membuat pengelolaan usahanya menjadi lebih fleksibel dan adil. Saat ini, proses pendaftaran firma dapat dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Dengan sistem ini, proses pendirian firma kini jauh lebih efisien dan mudah dibandingkan mendaftarkannya secara manual di Pengadilan Negeri. Apalagi, biaya pendirian firma jika dilakukan sendiri bisa menembus angka Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000. Itu untuk pembuatan akta dan pendaftarannya saja. Belum kelengkapan dokumen legalitas lainnya. Untungnya, saat ini sudah ada jasa layanan pengurusan firma dengan jauh lebih cepat pengerjaannya tapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Dan kamu juga bisa mendapatkan layanan ini. Namun, sebelum itu kamu harus memenuhi persyaratan pendirian firma dan prosedur pendaftaran legalitasnya seperti apa. Syarat Pendirian Firma yang Dipenuhi Dulu Sebelum memulai pendaftarannya, kamu perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan hukum yang telah ditetapkan, seperti: 1. Persyaratan Pendiri Pendiri firma harus merupakan warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun, dengan minimal dua orang pendiri yang memiliki keahlian atau profesi yang sejalan. Setiap pendiri wajib melampirkan dokumen identitas berupa KTP dan NPWP pribadi sebagai syarat administrasi dasarnya. 2. Persyaratan Nama Firma Nama firma harus belum dipakai secara sah oleh CV, firma, atau persekutuan perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Selain itu, nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional kecuali mendapat izin dari lembaga terkait. Berdasarkan Permenkumham 17/2018, pemilihan nama firma harus dilakukan melalui pengajuan ke Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. 3. Persyaratan Modal dan Usaha Firma tidak memiliki ketentuan minimal modal dasar secara spesifik. Modal dalam firma bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian. Setiap pendiri menyerahkan modal sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akta. 4. Persyaratan Domisili Kondisi fisik perusahaan harus berbentuk gedung untuk memenuhi standar pengesahan akta. Firma harus memiliki alamat usaha yang jelas dan resmi untuk kegiatan operasional, yang nantinya akan menjadi domisili resmi dalam dokumen legalitas. 5. Persyaratan Dokumen Pendukung Dokumen yang perlu disiapkan meliputi: 6. Kesepakatan Pembagian Keuntungan Sesuai Pasal 17-18 KUHD, pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil kepada seluruh anggota dan diatur secara jelas dalam akta pendirian. Kesepakatan ini berisi hak dan kewajiban masing-masing sekutu, termasuk mekanisme pengambilan keputusan. Prosedur Legalitas dan Pendaftaran Firma Kalau sudah memenuhi syaratnya, langkah selanjutnya untuk prosedur pendaftaran firma yaitu: Tahap 1: Pemesanan dan Pengecekan Nama Firma Langkah pertama adalah memastikan nama yang dipilih belum digunakan firma lain. Sebaiknya kamu menyiapkan tiga nama cadangan saat pengecekan nama firma. Pemesanan nama bisa kamu lakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham secara online. Jika nama yang diajukan tersedia, maka dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan akta. Tahap 2: Pembuatan Akta Pendirian di Notaris Setelah nama firma disetujui, para pendiri harus menghadap notaris untuk membuat Akta Pendirian Firma. Dalam penandatanganan akta notaris, semua pihak harus hadir. Kalau dikuasakan, perlu melengkapi surat kuasa yang dibubuhkan dengan materai. Akta pendirian ini berisi beberapa informasi penting seperti nama firma, identitas para sekutu, tujuan usaha, pembagian modal, hak dan kewajiban para sekutu, serta mekanisme pengambilan keputusan. Tahap 3: Pendaftaran dan Pengesahan SKT Notaris akan memproses pengesahan pendaftaran badan usaha firma dan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk memperoleh keabsahan. Berdasarkan Permenkumham 17/2018, pendaftaran ini dilakukan secara online dan lebih cepat dibandingkan sistem lama yang melalui Pengadilan Negeri. Tahap 4: Pengurusan NPWP Firma Setelah memiliki akta dan SKT, pendiri firma wajib mengurus NPWP di kantor pajak. Kenapa begitu? Pada dasarnya semua badan usaha harus memiliki NPWP sebagai nomor kewajiban pajak. Kemudian melaporkan penghasilan firma setiap tahunnya. Karena firma itu termasuk badan usaha, maka perlu juga mengurus NPWP badannya. Pengurusan NPWP badan dapat kamu lakukan secara online melalui sistem e-registration Direktorat Jenderal Pajak. Tahap 5: Pendaftaran NIB melalui OSS RBA Setiap firma wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha. Sistem OSS RBA membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha, mulai dari risiko rendah yang hanya memerlukan NIB, hingga risiko tinggi yang memerlukan NIB dan izin operasional. Tahap 6: Pengurusan Sertifikat Standar (jika diperlukan) Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah atau tinggi, firma perlu mengurus Sertifikat Standar yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA setelah pelaku usaha membuat pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Tahap 7: Perizinan Tambahan Sesuai Bidang Usaha Tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, firma mungkin memerlukan izin tambahan seperti izin lingkungan, izin operasional khusus, atau sertifikasi tertentu yang relevan dengan bidang usahanya. Biaya dan Tahap Finalisasi Pendirian Firma Berdasarkan data terkini, biaya pembuatan Akta Pendirian Firma di notaris berkisar antara Rp 3.000.000 sampai Rp 10.000.000 termasuk biaya pendaftaran Akta dilansir dari QP Office. Untuk firma hukum atau firma dengan struktur yang lebih kompleks, biaya pendirian bisa lebih tinggi. Pembuatan akta notaris untuk firma hukum umumnya memerlukan biaya antara Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000, dan biaya untuk mendapatkan izin usaha serta pengurusan ke Kemenkumham berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000. Bantuan Layanan Pendirian Firma Terima Beres, Lebih Mudah dan Cepat Solusi yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendirikan firma yaitu kamu bisa memercayakannya ke jasa pengurusan legalitas usaha di Legal MP. Fasilitas lengkap yang kamu dapatkan: 1. Pesan Nama FirmaKami membantu pengecekan dan pemesanan nama firma melalui sistem SABU Kemenkumham untuk memastikan nama yang kamu pilih tersedia dan sesuai ketentuan. 2. Akta PendirianPembuatan akta pendirian firma yang sah di hadapan notaris dan memuat seluruh kesepakatan para

SELENGKAPNYA

Jasa Pembuatan SBU Murah dengan Konsultan Profesional

November 23, 2025

Industri konstruksi di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Bahkan, jadi salah satu penumpu ekonomi nasional. Sektor ini sukses berkontribusi rata-rata hingga 10.31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Tiap tahunnya lahir banyak perusahaan konstruksi baru. Harapannya bisa dapat cipratan proyek di daerah maupun nasional yang lagi gencar melakukan pembangunan. Sayangnya harapan itu bisa sirna sekejap. Membuat perusahaan konstruksi, tidak cukup modal akta PT dan CV semata. Harus juga mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU). Dari sekitar 142.000 badan usaha konstruksi yang terdaftar, cupa 65% saja yang punya SBU aktif dan valid menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal, data dari Kementerian PUPR juga menyebutkan kalau lebih dari 60% proyek infrastruktur mensyaratkan SBU aktif sebagai prasyarat utamanya. Kalau tidak punya SBU, sama saja tidak bisa kena cipratan proyek. Memang, mengurus SBU itu prosesnya cukup rumit dan panjang. Kalau dilakukan sendiri bisa muncul banyak kendala dan masalah yang menghambat perusahaan. Regulasi terkini yang mengatur tentang SBU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi. Kendala dan Masalah Membuat SBU secara Mandiri Kompleksitas regulasi, persyaratan teknis yang ketat, dan keterbatasan pemahaman tentang prosedur menjadi hambatan utama yang dapat menghambat proses bisnis perusahaan. Berikut adalah kendala-kendala umum yang sering dihadapi pengusaha saat mengurus SBU secara mandiri: 1. Tidak Paham tentang Regulasi dan Persyaratan Terbaru Perubahan regulasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang diberlakukan tahun 2025 membawa banyak terhadap usaha di Indonesia. Adanya sistem OSS (Online Single Submission) membuat pengajuan dan penerbitan SBU akan dilakukan melalui online single submission. Banyak pengusaha tidak mengikuti update regulasi terbaru seperti PP 5/2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Alhasil, mereka mengajukan dokumen yang tidak sesuai standar atau menggunakan format lama yang sudah tidak berlaku. Perubahan sistem ke digital ini juga membuat bingung pelaku usaha yang tidak melek teknologi. 2. Salah dalam Memilih Bentuk Badan Usaha Konsultasi Gratis Jasa Pembuatan SBU Langsung Klik Disini Salah satu kendala krusial yang sering tidak disadari pengusaha salah memilih legalitas usaha. Contohnya, mereka memilih PT Perorangan. Padahal, PT Perorangan tidak bisa mengajukan SBU untuk klasifikasi tertentu. PT Perorangan bisa membuat SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan catatan PT Perorangan hanya bisa mengajukan SBU untuk klasifikasi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan perizinan berusaha aktivitas arsitek, syarat-syaratnya diperuntukkan untuk badan usaha, bukan orang perseorangan. Hal ini menjadi masalah serius karena banyak pengusaha yang sudah mendirikan PT Perorangan biar biayanya lebih hemat, namun ternyata kemudian terkendala saat ingin mengajukan SBU dengan klasifikasi menengah atau besar. Akibatnya, mereka harus melakukan konversi atau upgrade ke PT Umum terlebih dahulu, yang memakan waktu dan biaya tambahan. Untuk kualifikasi besar dan proyek-proyek strategis, badan usaha harus berbentuk PT Umum atau CV yang memiliki struktur organisasi lengkap. Apalagi, penyelenggara tender cenderung lebih percaya terhadap badan usaha PT Umum dan CV daripada usaha perseorangan seperti PT Perorangan. 3. Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai Standar Proses mengurus SBUJK dimulai dari mengajukan permohonan, membayar biayanya, lalu masuk ke tahap pengecekan data dan dokumen oleh lembaga terkait. Setelah dicek, permohonan bisa disetujui atau ditolak. Semua persyaratan ini mengacu pada PP No. 5/2021 seperti: Kesalahan yang paling sering bikin pengurusan SBUJK gagal adalah: 4. Keterbatasan Tenaga Kerja yang Bersertifikat Untuk bisa melakukan registrasi SBU, badan usaha wajib memiliki tenaga kerja yang telah bersertifikat Akreditasi LPJK PUPR, yaitu SKK – Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan Konstruksi. Persyaratan tenaga ahli ini menjadi kendala karena: 5. Salah Menentukan Klasifikasi dan Sub-Klasifikasi Memilih Sub Klasifikasi SBU harus disesuaikan dengan kemampuan pekerjaan yang kamu lakukan. Sesuaikan juga dengan nilai aset yang dimiliki, serta peralatan kerja untuk subklasifikasi tersebut. Salah memilih klasifikasi akan berakibat: 6. Proses Verifikasi dan Validasi yang Rumit Proses verifikasi oleh LPJK sangat ketat dan detail. LPJK PUPR akan memverifikasi pengajuan SBU Konstruksi. Apabila pengajuan telah selesai, maka pegiat usaha tinggal menunggu nomor yang ada dalam SBU dan akan diterbitkan dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada satu dokumen saja yang tidak sesuai, seluruh proses bisa tertunda atau bahkan ditolak, mengharuskan pengajuan ulang dari awal. 7. Konsekuensi Keterlambatan atau Tidak Memiliki SBU Menurut PP No. 5/2021, perusahaan jasa konstruksi wajib punya SBUJK. Kalau tidak punya, ada denda yang harus dibayar, yaitu 10% dari nilai kontrak untuk perusahaan nasional dan PMA, serta 20% dari nilai kontrak untuk kantor perwakilan perusahaan asing. Kalau setelah diberikan peringatan tertulis dan denda perusahaan tetap tidak mengurus kewajiban ini dalam waktu 30 hari, maka pemerintah bisa memberikan sanksi yang lebih tegas berupa penghentian sementara kegiatan usaha sampai perusahaan menyelesaikan semua kewajibannya. Peran dan Manfaat Menggunakan Konsultan SBU Profesional Menggunakan jasa konsultan SBU profesional memberikan solusi efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pengurusan sertifikasi badan usaha. Peran dan manfaatnya antara lain: 1. Pemahaman Mendalam tentang Regulasi Terbaru Konsultan SBU selalu mengikuti aturan dan pembaruan terbaru dari pemerintah. Mereka memantau perubahan regulasi seperti PP 5 Tahun 2021, Permen PUPR 8 Tahun 2022, serta update sistem OSS dan SIJK. Ini bisa membantu perusahaan menyiapkan semua dokumen sesuai standar yang berlaku. Dengan begitu, risiko salah dokumen atau berkas ditolak dapat ditekan sejak awal. Perusahaan dapat bergerak lebih tenang karena semua persyaratan telah disesuaikan oleh ahlinya. 2. Efisiensi Waktu dan Tenaga Mengurus SBU membutuhkan waktu panjang dan banyak proses administratif. Konsultan membantu mulai dari persiapan dokumen, pengisian formulir, hingga komunikasi dengan LSBU dan LPJK. Proses upload dan revisi di OSS juga ditangani langsung oleh tim konsultan. Pemilik usaha tidak perlu bolak balik mengurus hal teknis yang menyita tenaga. Perusahaan dapat fokus mengurus kegiatan operasional karena proses SBU sudah ditangani secara penuh. 3. Minim Risiko Kesalahan dan Penolakan Kesalahan kecil pada dokumen sering menyebabkan pengajuan SBU tertunda. Konsultan memastikan setiap berkas lengkap dan sesuai persyaratan sebelum diajukan. Mereka juga membantu menyusun dokumen secara berurutan agar mudah diverifikasi oleh lembaga terkait. Proses pengisian formulir dilakukan dengan panduan yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan. Dengan dukungan konsultan, risiko penolakan bisa diminimalkan sehingga proses berjalan lebih lancar. 4. Konsultasi Strategi Pemilihan Klasifikasi Pada tahap awal, konsultan akan

SELENGKAPNYA

Jasa Sertifikasi ISO Dibantu Konsultan Profesional

November 22, 2025

Kamu sudah terpikirkan untuk mengurus sertifikasi ISO? Selamat! Kamu sudah satu langkah lebih di depan daripada kebanyakan pengusaha lainnya. Sertifikasi ISO itu salah satu dokumen untuk meningkatkan citra perusahaan. Karena, dokumen ini jadi bukti kalau perusahaanmu kredibel dengan operasional kerja yang layak. Pengurusan ISO ini makin hari makin naik. Pengusaha sudah mulai banyak sadar apa kegunaan dari sertifikat ini. Bahkan, jumlah sertifikasi ISO global meningkat lebih dari 13% untuk standar manajemen risiko, keamanan informasi, dan manajemen mutu menurut data International Organization for Standardization (ISO Survey 2023). Kalau di Indonesia, sertifikasi ISO sering dibutuhkan untuk kewajiban tender (mengacu ke Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta syarat kerjasama B2B, terutama ISO 9001 (Mutu), ISO 14001 (Lingkungan), dan ISO 45001 (K3). Mungkin kamu salah satunya mengapa mulai menyadari kalau butuh sertifikasi ISO. Sayangnya, sertifikat ini jangan kamu urus sendiri. Akan banyak kendala. Bahkan, jadi masalah yang berbahaya. Butuh pemahaman yang jelas tentang aturan ISO, kemampuan menyusun dokumen yang cukup banyak, menjalankan sistem manajemen secara konsisten, sampai mempersiapkan perusahaan menghadapi audit dari lembaga penilai. Di sinilah konsultan ISO berperan penting karena mereka membantu perusahaan melalui semua tahapan sertifikasi agar prosesnya lebih mudah, teratur, dan efisien. Kendala dan Bahaya Mengurus Sertifikasi ISO Sendiri Sudah banyak kasus perusahaan yang terhambat mengurus sertifikasi ISO secara mandiri. Mereka jadi boros waktu, tenaga, sumber daya, sampai biaya yang jadi sia-sia. Alasannya bermacam-macam, seperti: 1. Salah Menafsirkan Persyaratan Standar ISO Kasus yang sering terjadi yaitu perusahaan gagal pada tahap auditnya. Mereka salah menyiapkan dokumen wajib seperti Context of the Organization, Risk & Opportunity Assessment, atau Operational Control. Misalnya pada ISO 9001:2015. Di sini jelas mengatur kewajiban management review dan internal audit (klausa 9.3 & 9.2). Namun sering tidak dijalankan sesuai aturan. Perusahaan cuma punya dokumennya, tapi tidak menjalankan praktiknya. Contohnya internal audit tidak benar-benar dilakukan, atau rapat tinjauan manajemen hanya formalitas tanpa bukti. Kegagalan ini biasanya langsung membuat perusahaan major non-conformity, atau pelanggaran besar yang otomatis menghentikan proses penerbitan sertifikat sampai diperbaiki. Padahal, dokumennya sudah sah. Tapi, yang bikin gagal karena ada antara dokumen “di atas kertas” dengan “di lapangan.” 2. Tidak Paham Regulasi Ketenagakerjaan dan K3 yang Terhubung ke ISO Tidak cukup hanya dengan memiliki sertifikat ISO saja. Pengurusan dokumen kelengkapannya masih belum selesai. Contohnya perusahaan mau mendapatkan ISO 45001:2018 atau standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Otomatis, perusahaan itu juga harus mematuhi aturan K3 yang juga berlaku di Indonesia. Standar ini tidak berdiri sendiri. Masih ada standar lainnya. Seperti HIRADC, SOP K3, dan struktur P2K3 harus mengikuti ketentuan dalam Permenaker No. 5/2018, PP No. 50/2012, serta aturan pengawasan ketenagakerjaan lainnya. Kalau dokumen atau praktik K3 gak sesuai regulasi nasional ini, maka auditor ISO otomatis bisa membatalkannya. Sederhananya, kalau aturan di Indonesia saja belum bisa kamu penuhi, apalagi sertifikasi ISO international. Pasti tertolak nantinya karena ISO mengharuskan fondasi legal perusahaan sudah kokoh dulu sebelum melangkah ke level global. 3. SDM Terbatas sehingga Prosesnya Berlarut-larut Tanpa pengalaman yang cukup, perusahaan akhirnya membuat SOP yang tidak relevan atau terlalu administratif sehingga tidak benar-benar mendukung kebutuhan operasional. Padahal, auditor ISO berpedoman pada ISO 19011:2018 yang menekankan efektivitas, kepatuhan proses, serta bukti objektif. Artinya, auditor hanya mencari dokumen yang benar-benar digunakan dan dijalankan. Ketika implementasi dilakukan sepenuhnya oleh tim internal, pekerjaannya cenderung berjalan lebih lama karena mereka tetap harus menangani tugas operasional harian. Kondisi ini cukup berat bagi perusahaan kecil yang punya keterbatasan tenaga dan waktu. Proses yang biasanya bisa selesai dalam 3 sampai 4 bulan jika didampingi konsultan, dapat berubah menjadi 8 sampai 12 bulan ketika dilakukan sendiri tanpa panduan yang terarah. 4. Salah Pilih Lembaga Sertifikasi dan Berakhir Tidak Diakui Banyak perusahaan tidak sadar bahwa lembaga sertifikasi untuk ISO itu harus memiliki akreditasi resmi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai ketentuan ISO/IEC 17021-1:2015. Jika tidak memeriksa status akreditasinya, perusahaan bisa saja menerima sertifikat dari lembaga yang tidak diakui. Sertifikat seperti ini tidak memiliki kekuatan untuk kebutuhan tender, audit pelanggan, maupun kerja sama B2B (Business-to-Business). Dampaknya cukup merugikan karena perusahaan harus mengulang seluruh proses sertifikasi dari awal agar hasilnya benar-benar sah dan dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan standar internasional. Peran dan Manfaat Konsultan ISO Profesional Sudah memahami apa saja kendala dan bahayanya mengurus sertifikasi ISO? Satu-satunya jalan keluarnya adalah menggunakan konsultan ISO profesional. Selain mempercepat proses pengerjaan, konsultan ini punya peran yang besar bagi perusahaan: 1. Menyusun Sistem Manajemen yang Sesuai Regulasi Indonesia Konsultan profesional akan menyesuaikan standar ISO dengan aturan sektoral yang berlaku di Indonesia. Misalnya: Ini berguna untuk memastikan dokumen otomatis compliance ready bagi regulator dan auditor. 2. Mempercepat Proses dan Mengurangi Risiko Non-Conformity Konsultan yang berpengalaman memahami pola audit berdasarkan ISO 19011 dan mengetahui area mana yang sering menjadi temuan major atau minor. Pengetahuan ini membuat proses implementasi lebih efektif sehingga perusahaan tidak perlu trial and error. Waktu menuju audit sertifikasi dapat dipangkas signifikan karena setiap langkah diarahkan langsung menuju pemenuhan standar yang dibutuhkan. 3. Menyediakan Template, SOP, dan Formulir yang Sudah Teruji Auditor Perusahaan tidak perlu membuat dokumen dari awal. Karena, konsultan telah menyediakan paket lengkapnya: Selanjutnya, dokumen akan disesuaikan dengan konteks operasional perusahaan agar tetap praktis dan dapat diterapkan oleh tim internal. 4. Mendampingi Saat Audit Hingga Lolos Sertifikasi Pada tahap audit eksternal, konsultan akan: Pendampingan ini mengikuti prinsip audit dalam ISO 19011:2018, sehingga proses audit berjalan lebih lancar dan perusahaan bisa mencapai kelulusan sertifikasi tanpa hambatan administratif atau teknis. Tips Memilih Konsultan ISO yang Benar-benar Bisa Dipercaya Jangan asal pilih penyedia jasa ISO yang kamu temukan. Sekarang, jumlahnya semakin banyak. Sayangnya, tidak semuanya bisa dipercaya. Konsultan yang bagus, harus bisa benar-benar bekerja dengan standar profesional dan memahami konteks regulasi di Indonesia. Untuk menyaringnya, kamu bisa menggunakan cara ini untuk memilih konsultan ISO: 1. Pastikan Konsultan Memahami Regulasi Nasional yang Berlaku Konsultan yang kompeten harus mampu menjelaskan hubungan antara standar ISO dengan aturan sektoral seperti PP 22/2021 tentang lingkungan, Permenaker 5/2018 serta PP 50/2012 untuk K3, hingga Perpres 12/2021 terkait pengadaan pemerintah. Mereka harus bisa menjelaskan kaitan regulasi dengan penerapan ISO untuk menunjukkan bahwa dokumen yang disusun akan sesuai kebutuhan regulator maupun auditor. Jika konsultan tidak memahami regulasi ini, perusahaan bisa-bisa

SELENGKAPNYA

5 Syarat Mitra MBG Terbaru dan 6 Langkah Daftarnya dari Awal

November 21, 2025

Inspiratif sekali sosok Yasika Aulia Ramadhani. Usianya baru 20 tahun. Tapi, sudah sukses jadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Gak tanggung-tanggung, Ia berhasil mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Selain karena kerja kerasnya, saya yakin dukungan semangat dari sang ayah tercinta juga turut membantunya untuk bisa mengelola puluhan dapur MBG ini. Yasika sendiri merupakan Anak dari Wakil Ketua II DPRD Sulsel Yasir Mahmud dan Andi Tenri Engka. Lewat Yayasan Yasika Group, Yasika saat ini menjalankan 41 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan dengan sebaran 16 dapur di Makassar, 3 di Parepare, 2 di Gowa, serta 10 dapur baru di Kabupaten Bone. Selain itu, masih ada 3 dapur lagi yang hampir rampung di beberapa kecamatan seperti Tanete Riattang hingga Kajuara. Dari total 17 dapur yang sudah aktif, sekitar 50 pekerja di tiap unit terlibat, sehingga keseluruhan tenaga kerja mencapai 850 orang. Kamu bisa mengikuti kisah sukses anak muda inspiratif ini menjadi mitra MBG. Anak muda saja bisa. Tentu kalau kamu berusia di atasnya, apalagi punya pengalaman mengelola organisasi atau perusahaan, saya yakin kamu pasti mampu menjadi mitra MBG untuk berperan dalam memperbaiki gizi generasi penerus bangsa kita. Program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan makanan sehat secara gratis bagi kelompok sasaran utama. Kini, keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk lewat Perpres Nomor 83 Tahun 2024 membuat pengelolaan dan kerja sama dalam program ini semakin kuat dan terarah secara resmi dilansir dari Setkab.go.id. Selama kamu sudah memenuhi syarat-syaratnya dan prosedur pendaftaran apa saja yang harus dilalui, nanti bisa jadi mitra MBG. Apa saja itu? Mari kita bahas lengkap di artikel ini! Jenis-jenis Mitra Program Makan Bergizi Gratis Sebelum bergabung, ada baiknya kamu memahami lebih dulu kategori mitra yang tersedia dalam program MBG. Tujuannya agar posisi kamu maupun perusahaan bisa sesuai dan peluang kolaborasi dapat dimaksimalkan. 1. Mitra Non-Yayasan Kategori ini mencakup berbagai bentuk usaha seperti PT, CV, koperasi, BUMDes, UMKM, usaha dagang, hingga instansi pemerintah. Model ini memberi keleluasaan dalam pengelolaan serta peluang penyediaan bahan atau penyajian menu bergizi dalam jumlah yang cukup besar. Karena cakupannya yang luas, calon mitra diharapkan memiliki legalitas yang lengkap dan kesiapan operasional yang terstruktur dirangkum dari Infiniti.id. 2. Mitra Yayasan Kategori ini terdiri dari yayasan yang berperan sebagai penghubung antara penyalur anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mitra dalam kategori ini biasanya menjalankan fungsi pengelolaan program, pendampingan, serta monitoring. Banyak yayasan mengelola beberapa lokasi sekaligus sehingga cocok bagi organisasi yang memiliki jaringan luas dan rekam pengalaman sosial. 3. Mitra Penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Penyedia Makanan dan Bahan Pangan Lokal Kategori ini mencakup pengelola dapur layanan atau UMKM yang menyediakan bahan pangan lokal bagi pelaksanaan program MBG. Peran ini berguna untuk mendukung rantai pasok daerah, menggerakkan ekonomi komunitas, serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah mengenai penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu dilansir dari Indonesia.go.id. Syarat Menjadi Mitra Program MBG yang Baru Setelah mengetahui macam mitra yang tersedia, berikut adalah daftar syarat terbaru yang perlu dipenuhi oleh calon mitra. Pastikan seluruh poin ini kamu penuhi agar proses peninjauan berjalan lancar. 1. Badan Hukum atau Status Usaha yang Sah Calon mitra harus memiliki bentuk usaha atau lembaga yang diakui secara hukum seperti PT, CV, koperasi atau yayasan. Bila masih berupa individu atau komunitas, dapat melampirkan surat rekomendasi dari lembaga yang kredibel. Ketentuan ini membantu memastikan komitmen jangka panjang serta tanggung jawab pelaksanaan penyediaan makanan bergizi. Konsultasi Gratis Bikin Yayasan Tinggal Klik Link Disini 2. Menggunakan Bahan Pangan Lokal Calon mitra diharuskan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai komponen utama menu yang disajikan. Ketentuan ini bukan sekadar syarat administratif, namun menjadi bagian dari strategi untuk menguatkan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan. Contohnya, kamu bisa bekerja sama dengan UMKM setempat yang memasok sayur, ikan atau lauk berbasis produk daerah ke dapur MBG. 3. Dokumen Legalitas: KTP, NPWP, NIB, Akta Usaha Dokumen legal yang biasanya diminta meliputi KTP penanggung jawab, NPWP badan usaha, NIB, serta akta pendirian dan perubahan yang sesuai dengan bentuk usaha. Dokumen ini dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran online dan proses verifikasi lapangan oleh BGN atau pihak pengelola program dilansir dari Legalitas.org. 4. Alamat Usaha dan Data Kontak yang Jelas Calon mitra perlu mencantumkan alamat usaha lengkap untuk domisili dan lokasi produksi, alamat email resmi, nomor telepon atau HP, serta logo atau identitas usaha bila tersedia. Ketersediaan data ini mendukung kegiatan pemantauan serta pelaporan selama kerja sama berjalan. 5. Komitmen Operasional dan Volume Penyediaan Walaupun tidak selalu tercantum angka tertentu, calon mitra diharapkan memiliki kapasitas penyediaan makanan bergizi yang konsisten serta sesuai standar operasional yang berlaku. Misalnya keteraturan distribusi, kondisi kebersihan dapur, dan kesiapan logistik. Ketentuan ini berguna untuk membantu menghindari calon mitra yang belum memiliki kemampuan nyata untuk mengelola kegiatan program. Langkah dan Cara Mendaftar Menjadi Mitra Resmi MBG Proses pendaftaran mitra kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui portal daring yang telah disediakan. Kamu bisa mengikuti rangkaian langkahnya secara runtut agar prosesnya terasa lebih rapi dan mudah diikuti. 1. Akses Portal Mitra BGN Langkah pertama, bukalah laman pendaftaran mitra di situs Badan Gizi Nasional melalui https://mitra.bgn.go.id. Setelah halaman terbuka, cek kembali apakah alamat web yang kamu akses sudah benar. Gunakan browser telah diperbarui atau versi terbaru agar formulir tidak mengalami gangguan ketika diisi. Pastikan koneksi internet kamu stabil untuk membantu proses pengisian berjalan lebih mulus. Dengan persiapan sederhana ini, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa kendala teknis. 2. Membuat Akun Baru atau Masuk ke Akun yang Sudah Ada Jika kamu belum memiliki akun, pilih menu Buat Akun Baru. Lalu isi informasi dasar seperti nama usaha atau lembaga, jenis badan, email aktif, nomor telepon, dan kata sandi. Proses ini membantu sistem mengenali identitasmu sehingga data pendaftaran bisa tercatat dengan benar. Kalau sudah pernah mendaftar, cukup login menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Setelah masuk, kamu dapat melanjutkan pengisian formulir lanjutan yang lebih detail. Tahapan ini menjadi pintu awal sebelum mengunggah dokumen yang diperlukan. 3. Mengisi Formulir dan Mengunggah Dokumen Persyaratan Pada tahap berikutnya, kamu diminta melengkapi formulir berisi data lembaga, informasi kontak, jenis kemitraan, serta lokasi layanan bila kamu mengelola SPPG. Setiap

SELENGKAPNYA

Syarat Izin Usaha Pertambangan dan Cara Mengurusnya sampai Terbit

November 20, 2025

Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam mineral dan batubara. Jumlahnya sangat melimpah di dalam tanah kita. Dan yang berhasil diproduksi juga sangat banyak. Produksi batu bara Indonesia hingga Juni 2025, sudah mencapai 35,7 ton menurut data Kementerian ESDM. Capaian ini sudah 48,34% dari target APBN sebesar 739,67 juta ton. Untuk mencapai target ini, perlu melibatkan sampai 587 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di seluruh nusantara. Selain itu, investasi di sektor mineral dan batu bara terus menunjukkan tren yang sangat positif. Sangat menguntungkan bagi negara. Realisasi investasi meningkat dari 2,4 juta USD (sekitar Rp 38,4 miliar) pada semester pertama 2024 menjadi 3,1 juta USD (sekitar Rp 49,6 miliar) pada semester pertama 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah perusahaan pertambangan besar di Indonesia terus bertambah untuk turut mengambil keuntungan ini. Ini jadi bukti kalau industri tambang kita semakin berkembang dan aktif. Namun, jalan perusahaan untuk bisa ikut menambang tidak semulus itu. Tidak semudah UMKM yang berjualan. Untuk dapat beroperasi secara legal di sektor pertambangan, setiap badan usaha, koperasi, atau perorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih dulu. Izin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis-jenis IUP atau Izin Usaha Pertambangan yang Ada Apa Itu Izin Usaha Pertambangan (IUP)? IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mencakup tahapan kegiatan dari eksplorasi hingga pascatambang. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batu bara secara resmi dan legal. Ada beberapa jenis IUP yang saat ini berlaku di Indonesia: 1. IUP Eksplorasi IUP Eksplorasi diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Tujuan utamanya adalah mengetahui potensi dan cadangan mineral atau batubara di lokasi tambang. Masa berlaku IUP Eksplorasi bervariasi tergantung jenis komoditas: mineral logam berlaku selama 8 tahun, mineral bukan logam selama 3 tahun, mineral bukan logam khusus selama 7 tahun, batuan selama 3 tahun, dan batubara selama 7 tahun. Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan kegiatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi diberikan kepada perusahaan yang telah menyelesaikan tahap eksplorasi dan studi kelayakan, serta siap melanjutkan ke tahap operasi produksi. Kegiatan yang tercakup meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang. Masa berlaku IUP Operasi Produksi untuk mineral logam adalah 20 tahun dan batubara 20 tahun, dengan perpanjangan dapat diberikan dua kali masing-masing 10 tahun. 3. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Izin ini diberikan khusus untuk kegiatan distribusi dan penjualan hasil tambang. Jangka waktu izin ini adalah 5 tahun dengan perpanjangan hingga 5 tahun sekali perpanjang. Untuk area operasi dalam provinsi, izinnya dikeluarkan oleh Gubernur. Sedangkan untuk cakupan wilayah antar provinsi, izin dikeluarkan oleh Menteri ESDM. 4. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian IUP Khusus ini diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang yang telah diperoleh dari IUP Operasi Produksi. Izin ini mendukung program hilirisasi nasional dan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara di dalam negeri. 5. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK diberikan untuk usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), termasuk sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah berakhir. IUPK dapat diberikan melalui lelang atau penunjukan langsung kepada BUMN atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Masa berlaku IUPK untuk mineral logam adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. 6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) IPR diberikan untuk kegiatan pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas maksimal 5 hektare dan teknologi sederhana. Hanya dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, atau koperasi. Masa berlaku IPR adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan IUP Tambang Emas Salah satu sektor tambang yang cukup diminati saat ini adalah tambang emas. Tambang emas sendiri masuk dalam kategori pertambangan mineral logam. Untuk mendapatkan IUP tambang emas. pemohon wajib memenuhi empat kelompok syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Baik untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Berikut daftar lengkap syarat yang harus disiapkan: 1. Persyaratan Administratif Untuk perusahaan yang ingin mengajukan IUP Eksplorasi mineral logam (termasuk emas), wajib menyiapkan: 2. Persyaratan Teknis Syarat teknis yang wajib dipenuhi mencakup: 3. Persyaratan Lingkungan Syarat lingkungan yang harus dipenuhi antara lain: 4. Persyaratan Finansial Syarat finansial yang perlu dipenuhi meliputi: Proses Perizinan IUP Eksplorasi Proses pengajuan IUP Eksplorasi harus melalui dua tahap utama yang dijalankan secara berurutan. Pemahaman yang baik tentang alur ini membantu pemohon menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mempercepat proses terbitnya izin. Berikut setiap tahapan untuk mengurus perizinan IUP Eksplorasi: 1. Tahap Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Perusahaan, koperasi, atau perorangan mengajukan permohonan wilayah untuk memperoleh WIUP kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan ditentukan oleh letak wilayah dan seberapa luas wilayah yang diminta, yaitu: 2. Verifikasi dan Rekomendasi Sebelum WIUP diberikan, Menteri harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur atau Bupati atau Walikota. Gubernur juga wajib memperoleh rekomendasi dari Bupati atau Walikota. Gubernur memeriksa kesesuaian usulan WIUP dengan rencana tata ruang untuk memastikan wilayah tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat rekomendasi. 3. Prioritas Permohonan Permohonan WIUP yang lebih dulu melengkapi syarat titik koordinat lintang dan bujur sesuai ketentuan Sistem Informasi Geografis nasional serta telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta akan mendapat prioritas pertama dalam proses pemberian WIUP. 4. Keputusan Permohonan WIUP Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Keputusan penerimaan disampaikan bersama peta WIUP yang berisi batas wilayah dan titik koordinat. Jika ditolak, keputusan disampaikan secara tertulis kepada pemohon berikut alasan penolakan. 5. Tahap Permohonan IUP Eksplorasi Setelah WIUP diterima, pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif,

SELENGKAPNYA

Cara Membuat PT Perorangan, Prosedur dari Awal sampai Selesai yang Mudah

November 19, 2025

Pemerintah sepertinya semakin terlihat memerhatikan kebaikan para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Mulai rutin memberikan bantuan, pelatihan, dan insentif pajak. Semua ini agar pelaku UMK bisa berkembang dan terus maju. Salah satu cara lainnya untuk membantu pelaku UMK yaitu ketika pemerintah membuat dan memperkenalkan bentuk legalitas usaha baru. Yaitu, PT Perorangan. PT Perorangan lahir sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya, pelaku UMK bisa punya status PT bagi bisnisnya dengan lebih mudah dan murah. Sebab, untuk bisa membuat PT Umum seperti sebelumnya itu sangat susah. Belum lagi harganya sangat mahal. Pelaku UMK tentu susah menggapainya. Apa Beda PT Umum vs PT Perorangan? Meski sama-sama statusnya PT, tapi apa perbedaan antara PT Umum dengan PT Perorangan? Perbedaannya bisa kita lihat dari berbagai aspek dan struktur legalitas usaha itu sendiri: 1. Jumlah Pendiri dan Struktur Kepemilikan Sebelum memilih bentuk PT Perorangan, ada baiknya memahami perbedaan dasarnya dengan PT Umum. PT Umum adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh minimal dua orang karena dianggap sebagai wadah kerja sama modal. Setiap pendiri wajib punya bagian saham sejak awal dan semuanya dicatat dalam akta resmi. PT Perorangan berbeda, karena cukup didirikan oleh satu orang saja. Pendiri langsung menjadi pemegang saham tunggal sekaligus direktur, tanpa posisi komisaris. Bentuk ini cocok bagi usaha yang masih berada pada kategori usaha mikro dan kecil. Seluruh pengaturannya ini bersumber dari UU PT yang diperbarui melalui UU Cipta Kerja serta PP 8 Tahun 2021. 2. Proses Pendirian dan Dokumen Legalitas Untuk PT Umum, proses pendiriannya harus lewat notaris dan dituangkan dalam akta resmi berbahasa Indonesia. Setelah itu, akta tersebut diajukan untuk disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar statusnya menjadi badan hukum yang sah. Untuk PT Perorangan, pendiri cukup membuat surat pernyataan pendirian yang berisi tujuan, kegiatan usaha, modal, dan informasi dasar lainnya. Dokumen ini cukup didaftarkan secara online melalui SABH tanpa harus ke notaris. Seluruh proses ini mengikuti aturan pendaftaran badan hukum untuk usaha mikro dan kecil sesuai PP 8 Tahun 2021. 3. Kriteria Skala Usaha PT Umum bisa dipakai oleh semua skala usaha, baik yang kecil, menengah, maupun besar. Tidak ada batasan omzet atau nilai modal tertentu. Biasanya format ini dipilih untuk bisnis yang butuh struktur lebih lengkap dan pembagian peran yang lebih luas. PT Perorangan hanya diperbolehkan untuk usaha yang masuk kategori mikro atau kecil. Ukurannya dilihat dari modal usaha maupun omzet tahunan. Usaha mikro memiliki modal maksimal Rp 1 miliar atau omzet maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan usaha kecil berada pada kisaran modal lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar atau omzet tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai Rp 15 miliar. Ketentuan ini merujuk pada PP 7 Tahun 2021 tentang UMKM. 4. Modal Dasar dan Persyaratan Permodalan Modal dasar PT Umum ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Tidak ada batas minimal, kecuali untuk PT PMA yang wajib memiliki modal dasar minimal Rp 10 miliar. Dari modal dasar tersebut, minimal 25% harus ditempatkan dan disetor, dan penyetorannya wajib dibuktikan dengan dokumen yang sah. Pada PT Perorangan, modal dasar juga ditentukan sendiri oleh pendiri. Namun modal tersebut harus langsung ditempatkan dan disetor minimal 25% dan bukti penyetorannya wajib diunggah secara online maksimal 60 hari setelah mengisi pernyataan pendirian. Semua ini diatur dalam PP 8 Tahun 2021 dan UU PT yang sudah diperbarui melalui UU Cipta Kerja. 5. Kewajiban Pelaporan Baik PT Umum maupun PT Perorangan tetap punya kewajiban menyusun laporan keuangan setiap tahun. Untuk PT Perorangan, laporan keuangan wajib dikirimkan secara elektronik melalui sistem SABH dan nantinya akan diberikan bukti penerimaan. Batas waktu pengirimannya maksimal enam bulan setelah periode akuntansi berakhir. Aturan ini mengikuti ketentuan dalam Permenkumham 21 Tahun 2021. Syarat Mendirikan PT Perorangan yang Harus Dipenuhi Untuk mendirikan PT Perorangan, ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi terbaru, antara lain: 1. Status Kewarganegaraan PT Perorangan hanya boleh dibuat oleh Warga Negara Indonesia, karena prosesnya mengharuskan pengisian Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia dan hanya WNI yang diizinkan menjadi pendirinya. Orang asing tidak bisa memakai skema ini karena pemerintah ingin memastikan fasilitas ini benar-benar digunakan untuk pelaku usaha mikro dan kecil lokal. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PP 8 Tahun 2021. 2. Syarat Usia dan Kecakapan Hukum Untuk bisa mendirikan PT Perorangan, seseorang harus berusia minimal 17 tahun dan memenuhi syarat kecakapan hukum. Maksudnya, pendiri tidak berada dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, dan mampu melakukan tindakan hukum secara penuh. Syarat ini dipakai untuk memastikan pendiri dapat bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 8 Tahun 2021. 3. Batasan Pendirian dalam Satu Tahun Satu orang hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun, sehingga tidak bisa membuat beberapa perseroan sekaligus dalam periode yang sama. Batasan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kemudahan pendirian dan agar pendiri tetap fokus mengelola usaha yang dibangun. Aturan ini tercantum dalam Pasal 153B ayat (3) UU PT setelah perubahan UU Cipta Kerja. 4. Dokumen Identitas yang Diperlukan Untuk mendaftar PT Perorangan, pendiri wajib menyiapkan dokumen identitas dasar seperti KTP yang masih berlaku, NPWP pribadi yang aktif, dan email yang bisa digunakan untuk menerima notifikasi dari sistem. Semua dokumen ini nantinya diperlukan untuk proses pendaftaran secara online melalui SABH sesuai mekanisme administrasi yang berlaku. 5. Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Perorangan hanya bisa dibentuk jika usaha kamu masih masuk kategori mikro atau kecil, yang ditentukan dari modal usaha dan omzet tahunan. Usaha mikro memiliki modal maksimal Rp 1 miliar atau omzet tahunan maksimal Rp 2 miliar, sementara usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Kalau modal usahanya melebihi batas itu, maka format PT Perorangan tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi ketentuan UMK sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PP 7 Tahun 2021. 6. Pernyataan Pendirian yang Lengkap Dalam mendirikan PT Perorangan, pendiri harus mengisi pernyataan pendirian yang berisi data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, NIK, dan NPWP sebagai direktur sekaligus pemegang saham. Selain itu, pernyataan juga harus memuat nama dan domisili PT, jangka waktu berdiri, kegiatan usaha, detail modal dasar dan modal disetor, jumlah serta nilai saham, dan alamat lengkap perusahaan. Format ini

SELENGKAPNYA

6 Legalitas Bisnis Kafe Wajib, Izin Lainnya Tidak Perlu Dulu

November 18, 2025

Anak sekolah, kuliah, karyawan, orang tua, semua kalangan suka ngopi. Entah itu mereka butuh tempat ngopi di kafe buat melepas lelah, atau memang wajib minum kopi agar lebih kuat beraktivitas. Makanya, pertumbuhan bisnis kafe di Indonesia begitu pesatnya. Konsumsi kopi di Indonesia pada periode 2024/2025 diperkirakan meningkat sebesar 10.000 kantong. Sebelumnya dari 4,45 juta kantong pada periode 2020/2021 menjadi 4,8 juta kantong pada akhir tahun 2025 dilansir dari Bizsense.id. Dari konsumsi ini, wajar kalau nilai pasar kopi kita sangat besar. Pada tahun 2025, diperkirakan mencapai 11,58 miliar dollar AS atau sekitar Rp 194,0 triliun dikutip dari Kompas dengan jumlah outlet coffee shop lebih dari 20.000 outlet. Namun, peluang bisnis yang menjanjikan ini gak sejalan dengan kesiapan para pengusaha yang ikut-ikutan punya bisnis kafe. Ada banyak yang usianya seumur jagung. Baru jalan 6 bulan udah berhenti. Syukur-syukur bisa bertahan 1 tahun. Salah satu alasannya adalah karena mereka gak mengurus legalitas usaha untuk bisnis kafenya. Dampak Bisnis Kafe yang Tidak Punya Legalitas Usaha Kondisi bisnis kafe yang tidak punya legalitas bisa menimbulkan risiko yang nyata. Sangat memengaruhi keberlanjutan bisnisnya. 1. Sanksi Administratif Bertahap hingga Penutupan Usaha Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran perizinan di sektor pariwisata, pelaku usaha dapat menerima sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi dimulai dari teguran pertama sampai teguran ketiga, dan dalam tiga hari kerja dapat dilanjutkan dengan pembatasan operasional sebagaimana diinformasikan. 2. Penyegelan Tempat Usaha Restoran atau kafe yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan dapat dikenai tindakan penyegelan oleh otoritas. Pemilik usaha tidak dapat mengakses tempat usaha dan mengalami kerugian finansial karena operasional terhenti, berdasarkan informasi SIP Law Firm. Beberapa kafe di berbagai daerah telah mengalami penutupan akibat izin yang tidak lengkap. 3. Kerugian Finansial Bertambah Besar Selain denda administratif yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, penghentian operasional menimbulkan kerugian lain seperti tetap membayar sewa tempat, menggaji karyawan, dan menanggung bahan baku yang tidak terpakai. Tidak ada pemasukan saat usaha berhenti, sehingga kerugiannya bisa lebih besar dibanding biaya pengurusan izin. 4. Reputasi Bisnis Menurun Restoran yang terkena tindakan hukum biasanya mengalami penurunan jumlah pelanggan karena nama baiknya menurun. Di era digital, informasi mengenai penutupan usaha atau pelanggaran izin cepat menyebar di media sosial dan langsung bisa menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan serta mitra kerja. 5. Hambatan untuk Mengembangkan Usaha Kafe tanpa legalitas lengkap akan sulit memperluas bisnis. Beberapa peluang yang sulit diakses adalah membuka cabang baru, memperoleh pinjaman modal dari bank, bekerja sama dengan platform digital, atau menggunakan rekening bisnis. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB juga dapat mengalami kendala dalam mengurus berbagai dokumen administrasi. 6. Potensi Sanksi Pidana untuk Situasi Tertentu Sanksi pidana tidak diterapkan pada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dengan risiko rendah atau menengah dilansir dari BPLawyers. Namun, jika usaha menimbulkan gangguan bagi masyarakat seperti kebisingan atau ketertiban, pelaku usaha bisa dikenai pidana kurungan hingga tiga hari atau denda sebagaimana diberitakan Detik. Cara Urus Legalitas Bisnis Kafe yang Wajib Dilengkapi Dulu Setelah memahami risiko beroperasi tanpa legalitas, saatnya kamu mengetahui 6 legalitas wajib yang harus diurus terlebih dahulu. Kalau kamu lihat di Google, ada banyak sekali izin yang perlu diurus untuk bisnis kafe. Menurut saya itu benar tapi sangat memberatkan. Ada beberapa legalitas yang perlu dilengkapi di awal. Sisanya, bisa tidak perlu diurus lebih dulu. Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan regulasi terbaru: 1. Badan Usaha CV atau PT Perorangan Langkah pertama untuk melegalkan bisnis kafe yaitu dengan mendirikan bentuk legalitas usahanya. Rekomendasi terbaik buat bisnis kafe adalah badan usaha CV atau usaha perorangan berbentuk PT Perorangan. Apa bedanya? CV (Commanditaire Vennootschap) adalah badan usaha yang merupakan bentuk persekutuan dan bukan badan hukum. CV tidak memiliki pemisahan harta antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha, sehingga jika terjadi utang atau masalah hukum, harta pribadi pemilik bisa digunakan untuk menyelesaikan kewajiban usaha. Setelah pendirian, kamu akan mendapatkan Akta Pendirian atau Akta Notaris yang dibuat oleh notaris sebagai bukti pendirian CV. PT Perorangan adalah usaha perorangan yang memiliki status badan hukum. Keunggulan utama PT Perorangan adalah adanya pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Artinya, jika terjadi masalah pada usaha, harta pribadi Anda tetap terlindungi. Untuk PT Perorangan, kamu akan mendapatkan Pernyataan Pendirian Kemenkumham yang diterbitkan oleh sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Mana yang terbaik buat bisnis kafe? Pilih CV atau PT Perorangan? Semua itu tergantung pada skala bisnis kamu. Lalu juga kebutuhan perlindungan hukum serta pengembangan usahanya. Untuk kafe skala kecil-menengah dengan satu pendiri, PT Perorangan bisa menjadi pilihan yang lebih praktis dan aman. Sementara kalau pilih CV, lebih cocok kalau kamu menjalankan usaha bersama rekan lain dan ingin struktur yang lebih fleksibel. 2. SK Kemenkumham Surat Keputusan (SK) Kemenkumham adalah dokumen resmi yang menegaskan pengesahan badan usaha Anda di mata hukum Indonesia. SK ini diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Baik CV maupun PT Perorangan sama-sama membutuhkan dan akan mendapatkan SK Kemenkumham setelah proses pendaftarannya selesai. Untuk CV, SK Kemenkumham berfungsi sebagai pengesahan akta pendirian yang telah dibuat notaris. Sedangkan untuk PT Perorangan, SK Kemenkumham menjadi bukti bahwa pernyataan pendirian kamu telah disetujui dan disahkan oleh negara. Dokumen ini jadi bukti kalau usahamu sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. SK Kemenkumham juga dipakai sebagai syarat untuk mengurus berbagai perizinan lanjutan seperti NPWP Badan, NIB, dan dokumen legalitas lainnya. Proses penerbitan SK Kemenkumham kini telah terintegrasi secara digital melalui sistem AHU Online, sehingga prosesnya lebih cepat dan transparan. Biasanya, SK ini akan terbit bersamaan atau segera setelah pendirian badan usaha selesai diproses oleh notaris. 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Badan) NPWP Badan adalah identitas perpajakan untuk badan usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku bisnis untuk bisa mengakses berbagai kebutuhan soal perpajakan. Berbeda dengan NPWP pribadi, NPWP Badan khusus untuk entitas bisnis seperti CV atau PT Perorangan Anda. Sesuai regulasi perpajakan Indonesia, setiap badan usaha wajib memiliki NPWP Badan untuk keperluan administrasi perpajakan. NPWP Badan nanti juga dipakai untuk melaporkan penghasilan usaha, membayar pajak, membuat faktur pajak, dan berbagai keperluan administrasi keuangan lainnya. Untuk bisnis kafe, NPWP Badan bisa berfungsi sebagai: 4. NIB

SELENGKAPNYA

Syarat Koperasi Simpan Pinjam Bisa Berdiri dan Ketentuan Bunganya Menurut Regulasi

November 15, 2025

Koperasi simpan pinjam (KSP) ada di mana-mana. Karena, hampir semua koperasi yang berdiri di Indonesia, itu bentuknya adalah koperasi simpan pinjam. Meskipun masih banyak jenis koperasi yang lain. Seperti koperasi produksi, konsumen, jasa, pemasaran, dan sebagainya. Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif di Indonesia tercatat sebanyak 131.617 unit, berdasarkan data dari IndonesiaBaik.id. Hampir 70 persen koperasi bergerak di sektor simpan pinjam, sementara koperasi yang berfokus pada sektor riil masih di bawah 20 persen, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang dilansir dari Tempo.co. Kenapa koperasi simpan pinjam lebih diminati? Dibandingkan koperasi produsen atau konsumen, koperasi simpan pinjam lebih unggul dalam menyediakan akses finansial yang cepat dan mudah. Koperasi simpan pinjam memberikan solusi keuangan praktis melalui simpanan dan pinjaman dengan prosedur yang lebih sederhana, serta menawarkan bunga yang lebih ringan daripada lembaga keuangan lainnya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali membutuhkan modal usaha dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Bagaimana Cara Kerja Koperasi Simpan Pinjam? Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang hanya menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya jenis usaha. Koperasi ini memiliki mekanisme operasional yang terstruktur dan berbasis pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dan pemberian pinjaman kepada anggota. Berikut penjelasan mengenai mekanisme operasional KSP: 1. Penghimpunan Dana Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana melalui dua jenis simpanan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi. Tabungan koperasi merupakan simpanan yang tidak terikat waktu dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota. Sedangkan simpanan berjangka koperasi adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan koperasi. Dana yang dihimpun melalui kedua jenis simpanan ini akan menjadi modal operasional KSP yang nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. 2. Penyaluran Dana Setelah dana dihimpun, koperasi akan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada anggota koperasi dan koperasi lain melalui perjanjian kerja sama. Proses penyaluran dana ini harus memenuhi beberapa prinsip penting, seperti memastikan pemberian pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon pinjaman. Selain itu, penyaluran dana harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang mencukupi dan adanya dukungan agunan yang memadai untuk menjaga keberlanjutan koperasi. 3. Pemberian Imbalan dan Penetapan Suku Bunga Koperasi Simpan Pinjam memberikan imbalan berupa bunga atau bentuk lain kepada anggota atas simpanan yang dilakukan, dengan besaran bunga simpanan maksimal 9% per tahun. Untuk pinjaman yang diberikan kepada anggota, koperasi mengenakan suku bunga yang tidak boleh melebihi 24% per tahun. Besaran suku bunga ini ditetapkan oleh rapat pengurus koperasi dalam rentang suku bunga yang telah disetujui oleh rapat anggota. Hal ini untuk memastikan bahwa suku bunga yang diterapkan tetap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh koperasi. 4. Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam wajib mengelola operasionalnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Baik dalam pengelolaan dana maupun dalam pemberian pinjaman kepada anggota. Koperasi juga harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk melayani anggota dengan baik dan transparan. Pengelolaan koperasi juga harus memperhatikan kesehatan koperasi dengan menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman. Selain itu, KSP dapat mengasuransikan simpanan anggota untuk memberikan perlindungan tambahan. Koperasi simpan pinjam tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di sektor riil untuk menjaga fokus pada usaha simpan pinjam saja. 5. Transformasi Menuju Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Dengan adanya regulasi terbaru dalam UU P2SK, ada peluang bagi Koperasi Simpan Pinjam untuk bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan (LJK). Jadi nanti diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika koperasi memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain adalah penghimpunan dana yang melibatkan pihak selain anggota koperasi, penyaluran pinjaman kepada non-anggota, pendanaan yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan, serta penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang melampaui sektor simpan pinjam. Transformasi ini memungkinkan KSP untuk bisa memperluas jangkauan layanannya dan membuat operasionalnya jadi lebih lancar serta efisien di masa depan. Apakah Koperasi Simpan Pinjam Itu Riba? Pertanyaan tentang status hukum Koperasi Simpan Pinjam dalam perspektif Islam, khususnya terkait riba, telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Berikut adalah analisis berdasarkan berbagai sumber dan kutipan: 1. Ijma Ulama tentang Bunga adalah Riba Menurut Republika Online, ijma ulama sepakat bahwa bunga adalah riba. Baik besar maupun kecil persentasenya, dan hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank pada akhir 2003. Diharamkannya riba atau bunga ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279 dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dan dua saksinya dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Keputusan Bahtsul Masail NU Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pesantren Ihya Ulumuddin, Kesugihan, Cilacap tahun 1987 memutuskan bahwa: 3.. Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai Alternatif Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa ini menyebutkan: Untuk menghindari riba, umat Islam disarankan untuk beralih ke koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), karena koperasi syariah yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah halal sesuai ketentuan syariah. Selain itu, sebaiknya hindari berpartisipasi dalam KSP konvensional. Bahkan kalau itu hanya sekedar sebagai penyimpan. Syarat dan Cara Mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018, berikut adalah syarat dan prosedur mendirikan KSP: Syarat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam dapat dibentuk dalam dua bentuk: A. KSP Primer Didirikan oleh minimal 9 orang (berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11/2020) atau 20 orang (berdasarkan Permenkop UKM No. 9/2018) individu sebagai pendiri dengan syarat: B. KSP Sekunder Didirikan oleh minimal 3 koperasi primer sebagai anggotanya dengan syarat: Dokumen yang Diperlukan Dokumen Umum: Dokumen Khusus KSP: Prosedur Pendirian KSP Langkah 1: Persiapan dan Rapat Pendirian Langkah 2: Pendaftaran Nama Koperasi Langkah 3: Pembuatan Akta Pendirian Langkah 4: Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Langkah 5: Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Langkah 6: Penerbitan Izin Usaha Izin usaha diterbitkan oleh: Persyaratan Khusus Operasional Setelah mendapat izin, KSP wajib: Pembukaan Jaringan Pelayanan KSP dapat membuka

SELENGKAPNYA

Panduan Pembentukan Koperasi Pertanian Desa dari Syarat sampai Modalnya

November 14, 2025

Koperasi pertanian desa saat ini gencar dibangun untuk membantu para petani agar lebih mandiri serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Harapannya, koperasi ini bisa membantu masalah klasik yang sering terjadi pada petani. Sulit mendapat modal, masih terlalu bergantung pada tengkulak, sampai terkendala menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Saat ini, pemerintah juga mendorong penguatan koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Targetnya yaitu membangun 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Lewat koperasi ini, pemerintah ingin petani bisa memperoleh kebutuhan produksi dengan harga lebih terjangkau, mengakses pinjaman dengan bunga ringan, dan menjual hasil panen secara bersama-sama sehingga harganya lebih menguntungkan. Kalau kamu salah satu pihak dari perangkat desa maupun pemangku kepentingan lainnya yang ingin membentuk koperasi pertanian desa, coba simak pelan-pelan dulu isi artikel ini agar tidak prosesnya jadi lancar tanpa kendala. Apa Saja Dukungan Koperasi untuk Modal Petani? Koperasi pertanian desa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah modal yang sering dihadapi petani. Lewat unit simpan pinjam koperasi, petani bisa mengakses pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Petani jadi bisa membeli bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian tanpa harus terjebak pada bunga tinggi atau praktik yang merugikan. Selain menyediakan pinjaman, koperasi juga memfasilitasi pengadaan sarana produksi pertanian secara kolektif. Dengan membeli bahan-bahan pertanian dalam jumlah besar, koperasi dapat mendapatkan harga yang lebih murah. Harga murah ini lalu disalurkan ke anggota sehingga biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan petani meningkat. Koperasi juga bisa membantu memasarkan hasil panen secara bersama-sama, sehingga petani tidak bergantung pada tengkulak yang sering menekan harga. Dampak bagi Perekonomian Desa Pembentukan koperasi pertanian memberikan manfaat bagi perekonomian desa, antara lain: • Meningkatkan daya beli masyarakat Akses modal yang lebih mudah dan harga bahan produksi yang lebih terjangkau memungkinkan petani meningkatkan hasil usaha mereka. Ketika pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat desa juga bertumbuh, yang berkontribusi pada perekonomian lokal. • Membuka lapangan kerja baru Koperasi yang mengelola usaha seperti toko sembako, cold storage, pengolahan hasil pertanian, dan layanan kesehatan desa dapat membuka kesempatan kerja baru bagi warga desa. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran serta mencegah urbanisasi. • Menstabilkan harga komoditas Koperasi yang memiliki fasilitas penyimpanan seperti gudang atau cold storage dapat mengatur waktu penjualan hasil panen. Dengan cara ini, petani dapat menjual produk mereka saat harga lebih menguntungkan dan tidak tergantung pada harga saat panen raya. • Mengurangi kemiskinan Dengan meningkatnya pendapatan petani dan terbukanya akses kepada berbagai layanan ekonomi, tingkat kemiskinan di desa dapat berkurang. Koperasi dapat menjadi alat untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata. • Memperkuat UMKM lokal Koperasi dapat mendukung pelaku UMKM di desa dengan menyediakan bahan baku, membantu pemasaran produk, dan memberikan akses modal. Kerjasama ini memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan. • Menjaga ketahanan pangan Dengan mengelola distribusi sembako dan hasil pertanian, koperasi memastikan ketersediaan pangan di desa dengan harga yang wajar, terutama ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi atau krisis pangan. • Memberdayakan perempuan dan pemuda Koperasi memberi kesempatan kepada perempuan dan pemuda untuk berperan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Mereka dapat terlibat sebagai anggota, pengurus, atau pengelola unit usaha koperasi. Syarat Pembentukan Koperasi Pertanian Desa Pembentukan koperasi pertanian desa harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam regulasi perkoperasian Indonesia. Regulasi yang menjadi landasan hukum untuk pembentukan koperasi antara lain: Persyaratan Dasar Untuk mendirikan koperasi pertanian desa yang sah secara hukum, beberapa syarat dasar berikut harus dipenuhi: Persyaratan Administrasi dan Legalitas Untuk mendapatkan status badan hukum, koperasi harus melengkapi dokumen-dokumen berikut: Cara Mendirikan Koperasi Pertanian Desa Proses pendirian koperasi pertanian desa melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan: A) Tahap Persiapan dan Sosialisasi Tahap awal pembentukan koperasi dimulai dengan sosialisasi dan persiapan yang matang: B) Tahap Musyawarah dan Pembentukan Setelah persiapan matang, dilakukan musyawarah desa untuk menyepakati pembentukan koperasi: C) Tahap Legalisasi Setelah musyawarah, langkah selanjutnya adalah melakukan legalisasi koperasi: D) Tahap Operasional Setelah memperoleh status badan hukum, koperasi dapat memulai operasional: Regulasi Terkait Kesimpulan Pembentukan koperasi pertanian desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti panduan dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam regulasi, masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan peluang yang tepat dengan dukungan pemerintah, yang mencakup pendampingan, pelatihan, dan alokasi dana. Keberhasilan koperasi awalnya sangat bergantung pada aspek legalitasnya lebih dulu. Kemudian harus dikuatkan lagi lewat komitmen pengurus dan partisipasi aktif anggota dalam menjalankan usaha bersama dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan profesionalitas. Dengan koperasi yang sehat, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

SELENGKAPNYA

Cara Daftar Koperasi Merah Putih: Gaji Pengurus, Struktur, Modal, dan Bidangnya

November 13, 2025

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lahir untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat yang paling bawah. Dalam hal ini dari sektor desa/kelurahan dan ke bawahnya. Model Koperasi Merah Putih ini menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33. Di situ dijelaskan kalau perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk bisa mewujudkannya, Presiden Ri Ke-8, Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025. Melalui Inpres itu, Prabowo ingin membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini resmi meluncur pada pada Hari Koperasi Nasional ke-78, tepatnya pada 21 Juli 2025. Sejak tanggal itu hingga sekarang, berbagai perangkat desa atau kelurahan mulai berbondong-bondong mendirikan Koperasi Merah Putih. Kalau kamu salah satu yang ingin mendirikannya, kita akan bahas lengkap bagaimana cara mendaftar Koperasi Merah Putih dalam artikel ini. Sejarah dan Tujuan Koperasi Merah Putih Inpres soal pembentukan Koperasi Merah Putih baru lahir saat Juli 2025. Namun, wacana ini sudah diterangkan Presiden Prabowo jauh-jauh hari sebelumnya ke semua kepala daerah. Yaitu saat retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025. Dalam retreat ini, Presiden Prabowo berbicara banyak ke semua kepala daerah betapa pentingnya Koperasi Merah Putih ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian program ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada Senin, 3 Maret 2025. Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih punya beberapa tujuan lain, seperti: Berapa Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih? Salah satu daya tarik dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini yaitu berapa besaran gaji pengurusnya. Sebab, pembentukan koperasi ini pastinya bisa membuka lapangan kerja baru. Wajar saja masyarakat sekitar tertarik untuk ikut mendaftar sebagai pengurus maupun pegawainya. Saking banyaknya orang yang tertarik, sampai muncul berita hoaks soal besaran gaji pengurus Koperasi Merah Putih. Isu di media sosial menyebut pengurus Koperasi Merah Putih menerima gaji Rp5–8 juta per bulan dan pengawas hingga Rp15 juta. Ternyata ini tidak benar. Pemerintah menegaskan informasi tersebut sebatas rumor. Menko Perekonomian Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kalau penetapan gaji belum dilakukan, sementara Wamen Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa proses rekrutmen saja belum berjalan karena fokus pemerintah masih pada pembentukan kelembagaan. Staf Khusus Menteri Koperasi Adi Sulistyowati juga menegaskan kalau pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan menetapkan gaji pengurus koperasi. Penetapan honor atau gaji sepenuhnya menjadi keputusan internal koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan tetap mengikuti aturan ketenagakerjaan. Besarannya mempertimbangkan kondisi finansial koperasi, kebutuhan operasional, hingga tingkat tanggung jawab pengurus. Tidak semua pengurus otomatis mendapat honor, semuanya bergantung pada hasil rapat dan kemampuan koperasi. Faktor penentuan gaji pengurus Skema kompensasi yang biasanya diterapkan koperasi Kisaran honor yang lazim di berbagai koperasi Honorarium ini bukan hak tetap. Jika keuangan koperasi belum stabil, pembayaran bisa dikurangi, ditunda, atau tidak diberikan sama sekali sesuai keputusan rapat anggota. Dengan kata lain, seluruh skema kompensasi bersifat fleksibel dan berbasis musyawarah internal dari koperasi itu sendiri, bukan keputusan pemerintah pusat. Koperasi Merah Putih Bisa Bergerak di Bidang Apa Saja? Koperasi secara umum, itu banyak jenisnya. Ada yang simpan pinjam, ada yang cuma fokus sektor konsumsi penyediaan kebutuhan sehari-hari, ada yang khusus produksi, ada yang fokus di pemasaran, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Sebenarnya kurang lebih sama. Apalagi namanya juga tetap koperasi. Jadi, bentuk badan usahanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan regulasi terkait. Dalam aturan itu, koperasi bisa menjalankan usaha di bidang produksi, distribusi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam. Koperasi bisa fokus pada satu bidang atau mengkombinasikan beberapa bidang usaha sekaligus. Semua tergantung pada keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi kalau ditanya, apakah Koperasi Merah Putih bisa bergerak di simpan pinjam saja? Jawabannya ya, Koperasi Merah Putih sangat bisa bergerak di bidang simpan pinjam. Bahkan, simpan pinjam merupakan salah satu bidang usaha koperasi yang paling umum dan populer di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) yang menjadi bagian dari koperasi serba usaha memiliki peran penting dalam memberikan akses permodalan kepada anggota dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Namun, untuk menjalankan usaha simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan tertentu. Seperti memiliki izin usaha simpan pinjam dari instansi berwenang dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan untuk melindungi kepentingan anggota. Dalam praktiknya: Prosedur Cara Daftar Koperasi Merah Putih Mendirikan koperasi di Indonesia membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari modal, struktur organisasi, hingga penyusunan dokumen legal. Seluruh proses ini diatur dalam berbagai regulasi, terutama UU No. 25 Tahun 1992, Permenkop UKM No. 10/2015, dan Permenkop UKM No. 9/2018. Berikut panduan lengkap yang dapat dijadikan acuan praktis bagi para pendiri “Koperasi Merah Putih”. A) Dasar Hukum Perkoperasian Koperasi beroperasi berdasarkan regulasi berikut: Regulasi ini menjadi pedoman utama mulai dari pendirian, pengesahan badan hukum, hingga pembinaan koperasi. C) Komponen Modal Koperasi Menurut Pasal 41 UU 25/1992, modal koperasi terbagi menjadi dua kelompok besar: 1. Modal Sendiri 2. Modal Pinjaman Tidak ada batas minimal modal untuk mendirikan koperasi, namun nominalnya harus realistis dengan rencana bisnis. D) Struktur Organisasi Koperasi Struktur koperasi ditentukan dalam UU No. 25/1992 Pasal 21–29, yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan tertinggi tetap berada di tangan anggota. E) Syarat Resmi Pendirian Koperasi Mengacu pada Permenkop UKM No. 9/2018, syarat pendirian meliputi: F) Prosedur Pendaftaran 1. Persiapan Dokumen Siapkan dokumen berikut: 2. Rapat Pembentukan 3. Pembuatan Akta Pendirian 4. Pengajuan Pengesahan Berdasarkan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018, ajukan permohonan pengesahan melalui: Sistem Online Simkop (Sistem Informasi Manajemen Perkoperasian): Atau ke Dinas Koperasi: 5. Proses Verifikasi 6. Penerbitan Badan Hukum 7. Pengurusan Pasca Pengesahan Setelah berbadan hukum, urus: G) Biaya H) Kewajiban Setelah Berdiri Catatan Penting: “Koperasi Merah Putih” bukan jenis koperasi khusus, melainkan nama yang dapat digunakan untuk koperasi dengan berbagai jenis usaha (konsumen, produsen, simpan pinjam, dll). Pastikan nama koperasi tidak sama dengan koperasi lain yang sudah terdaftar di wilayah yang sama. Kesimpulan Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 dan Inpres No. 9 Tahun 2025. Besaran gaji pengurus tidak ditetapkan pemerintah, tetapi diputuskan melalui Rapat Anggota berdasarkan kemampuan keuangan dan kebutuhan operasional koperasi. Bidang usahanya juga beragam, mencakup produksi, konsumsi, pemasaran, jasa, hingga simpan

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja