Legalitas Archives - Page 12 of 30

Beda Izin Peternakan Sapi Perah dan Potong serta Cara Daftarnya

December 4, 2025

Industri peternakan sapi di Indonesia merupakan jantung ketahanan pangan nasional. Alasannya, hasil dari peternakan sapi ini masih sering dan terus dikonsumsi oleh masyarakat. Baik itu untuk konsumsi pribadi atau digunakan untuk komersial seperti menjual pangan yang membutuhkan olahan dari sapi. Baik itu hasil dari sapi perah yang menghasilkan susu, maupun sapi potong yang menghasilkan daging. Jumlah atau populasi ternak sapi (sapi potong dan sapi perah) juga sangat melimpah. Data terbaru, jumlah populasi ternak sapi mencapai 11,32 juta ekor berdasarkan laporan “Outlook Komoditas Daging Sapi 2023” yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian. Sayangnya, populasi yang besar ini masih kurang untuk memenuhi permintaan masyarakat. Pada tahun 2024, estimasi produk daging sapi potong mencapai 416,7 ribu ton menurut satudata.pertanian.go.id. Tapi, konsumsi nasional butuh sangat besar mencapai 724,2 ribu ton, sehingga terjadi defisit daging sebesar 291,3 ribu ton yang perlu dipenuhi melalui impor. Makanya, Indonesia masih butuh banyak peternakan sapi baru untuk bisa menghentikan impor ini. Untuk mewujudkannya, peternakan sapi yang akan dibangun perlu memenuhi berbagai perizinan untuk bisa terdata serta mampu mendistribusikan hasilnya dengan baik. Syarat dan Dokumen Perizinan Peternakan Sapi Perah Sapi perah dan potong sama-sama membutuhkan beberapa perizinan untuk legalitasnya. Ada beberapa izin yang sama, ada juga yang berbeda. Saya melihat ini yang sering membuat para pemilik peternakan sapi kebingungan. Ada yang punya peternakan sapi perah tapi pakai izin sapi potong, ada juga yang sebaliknya. Sekarang, kita coba bahas dulu yang izin peternakan sapi perah. Dokumen perizinan yang perlu dilengkapi antara lain: 1. Akta Pendirian PT atau CV untuk Peternakan Sapi Perah Peternakan sapi perah dapat menggunakan bentuk badan usaha PT (Perseroan Terbatas) atau CV (Commanditaire Vennootschap). Tergantung pada skala bisnis, modal, dan tujuan jangka panjangnya. PT cocok untuk usaha peternakan sapi perah berskala besar dengan kriteria: CV lebih cocok untuk peternakan sapi perah skala kecil hingga menengah dengan kriteria: Dokumen yang diperlukan untuk pendirian badan usaha meliputi akta pendirian atau akta notaris serta SK Kemenkumham. 2. Kode KBLI Peternakan Sapi Perah Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) adalah sistem penomoran resmi dari BPS untuk mengelompokkan semua jenis kegiatan usaha di Indonesia. Sederhananya, KBLI dipakai pemerintah untuk mengetahui jenis usaha yang dijalankan sebuah bisnis. Kode ini digunakan sebagai acuan dalam pengaturan pajak, pembuatan aturan usaha, hingga pelaporan resmi ke pemerintah. Setiap bisnis yang mau mengurus perizinan seperti PT atau CV, wajib memilih kode KBLI ini sesuai dengan bidang dan kegiatan usahanya. Menurut sistem OSS, usaha peternakan sapi perah dapat menggunakan kode KBLI: > KBLI 01412 – Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan. Dalam proses perizinan usaha, kode KBLI ini dipakai untuk beberapa hal penting, seperti: Syarat dan Dokumen Perizinan Peternakan Sapi Potong Perizinan peternakan sapi potong sedikit mirip dengan perah. Hanya ada beberapa penyesuaian di penulisan akta serta pemilihan kode KBLI-nya. 1. Akta Pendirian PT atau CV untuk Peternakan Sapi Potong Serupa dengan peternakan sapi perah, peternakan sapi potong juga dapat menggunakan badan usaha PT atau CV, dengan pilihan tergantung pada skala bisnis, modal, dan tujuan jangka panjang. PT cocok untuk usaha peternakan sapi potong berskala besar dengan karakteristik: CV lebih cocok untuk usaha peternakan sapi potong skala kecil hingga menengah dengan karakteristik: Perbedaan skala ini juga berpengaruh pada kebutuhan lahan. Usaha skala besar memerlukan lahan minimal 5-10 hektar, sementara skala kecil-menengah dapat beroperasi dengan lahan 1-5 hektar tergantung sistem pemeliharaan yang diterapkan. 2. Kode KBLI Peternakan Sapi Potong Untuk peternakan sapi potong, kode KBLI yang digunakan adalah: > KBLI 01411 – Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong. Peternak sapi potong dapat berupa perusahaan besar, koperasi, atau peternakan rakyat. Selain itu, KBLI ini juga mendukung menghubungkan peternakan sapi potong dengan rumah potong hewan (RPH) serta distributor daging. Dokumen Dasar yang Wajib Dimiliki Izin Peternakan Sapi secara Umum Setelah tahu dokumen izin peternakan sapi perah dan potong secara spesifik, selanjutnya kita lengkapi dokumen dasar yang wajib dimiliki untuk keduanya. Baik peternakan sapi perah maupun potong sama-sama perlu memegang daftar dokumen ini untuk perizinan usahanya. Apa saja itu? 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas resmi untuk pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS, berbentuk nomor unik 13 digit dengan tanda tangan elektronik dan sistem keamanan Daya. Dokumen ini menjadi syarat paling dasar sebelum kamu bisa mengurus izin usaha maupun izin operasional lainnya. Fungsi NIB antara lain: Pembuatan NIB dilakukan sepenuhnya lewat OSS. Kamu hanya perlu membuat akun, mengisi data badan usaha, dan memilih kode KBLI yang sesuai dengan jenis usaha seperti peternakan sapi perah. 2. NPWP NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas pajak yang wajib dimiliki setiap orang atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha. NPWP dipakai untuk: NPWP bisa dibuat melalui website DJP atau dengan datang ke Kantor Pajak terdekat. Untuk perusahaan, nomor NPWP wajib berbeda dari NPWP pribadi pemilik. 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) IMB adalah izin yang dibutuhkan untuk bangunan yang digunakan dalam kegiatan peternakan, termasuk kandang, gudang pakan, ruang pemerahan, tempat olah pakan, hingga fasilitas lain yang mendukung operasional. Syarat mengurus IMB antara lain: Untuk peternakan, aturan jarak dari pemukiman wajib diperhatikan. Lokasi kandang sebaiknya tidak berada di area padat penduduk, dan umumnya berada minimal 1.000 meter dari rumah warga seperti yang dijelaskan oleh SIP Law Firm. 4. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) SPPL adalah pernyataan bahwa pelaku usaha bersedia menjaga dan mengawasi dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan. Dokumen ini menggantikan UKL-UPL untuk usaha yang risikonya lebih kecil. UKL-UPL tetap wajib dibuat jika usaha memiliki skala tertentu, misalnya budidaya sapi perah lebih dari 20 ekor dalam satu lokasi. SPPL atau UKL-UPL untuk usaha peternakan biasanya memuat: Untuk skala menengah hingga besar, dokumen ini akan ditinjau oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan sebelum izin operasional dikeluarkan.

SELENGKAPNYA

8 Izin Peternakan Ayam Wajib serta Syarat dan Biaya Pengurusannya

Panduan Lengkap 8 Izin Peternakan Ayam, Syarat, dan Biaya Pengurusannya

December 3, 2025

Setiap tahun, bisnis peternakan ayam terus bertambah di Indonesia. Permintaan pasar yang tinggi membuat usaha ini masih punya peluang besar, baik untuk ayam petelur maupun pedaging. Telur dan daging ayam sendiri sudah jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat karena harganya terjangkau dan mudah ditemukan di mana saja. Permintaan telur ayam juga terus meningkat, apalagi sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di berbagai daerah. Telur sering dipakai sebagai menu utama karena kandungan gizinya tinggi dan mudah didistribusikan. Menurut saya, kondisi ini membuat bisnis peternakan ayam masih sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Selain telur, kebutuhan daging ayam nasional juga terus naik setiap tahunnya. Data tahun 2023 menunjukkan populasi ayam ras pedaging mencapai miliaran ekor dengan konsumsi masyarakat sekitar 12–13 kg per kapita per tahun. Artinya, pasar untuk usaha peternakan ayam masih sangat luas dan terus berkembang. Namun, membangun peternakan ayam tidak cukup hanya menyiapkan kandang dan membeli bibit ternak. Ada beberapa izin dan dokumen legal yang perlu dipenuhi agar usaha bisa berjalan aman dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami legalitas apa saja yang wajib disiapkan sejak awal. Banyak pelaku usaha sebenarnya sudah siap dari sisi modal dan operasional, tetapi masih bingung saat masuk ke proses pengurusan legalitas usaha. Padahal, legalitas yang lengkap sering menjadi syarat utama untuk bekerja sama dengan supplier, distributor, hingga pembeli skala besar. Jika kamu masih bingung menentukan izin usaha yang dibutuhkan, tim Legal MP bisa membantu proses pengurusan legalitas bisnis secara lebih praktis. Syarat dan Dokumen untuk Izin Peternakan Ayam Mendirikan peternakan ayam tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa persiapan administrasi yang jelas. Sebelum usaha berjalan, ada beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan agar operasional bisnis tetap aman secara hukum. Dokumen ini juga akan mempermudah proses pengembangan usaha ke depannya. 1. Akta Pendirian Badan Usaha Akta pendirian menjadi dokumen dasar yang menunjukkan bahwa usaha kamu sudah berdiri secara legal. Untuk badan usaha berbentuk PT, akta harus dibuat melalui notaris dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk CV, prosesnya relatif lebih sederhana dan cukup melalui notaris. Menurut saya, banyak pelaku usaha baru sering menunda pembuatan badan usaha karena merasa bisnisnya masih kecil. Padahal tanpa badan usaha yang jelas, proses pengurusan izin lain biasanya akan ikut terhambat. Selain itu, kerja sama dengan pihak lain juga jadi lebih sulit karena bisnis dianggap belum memiliki legalitas yang kuat. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Dokumen ini cukup penting karena sekaligus berfungsi sebagai izin usaha dan identitas perusahaan. Proses pengurusannya juga sudah bisa dilakukan secara online. 3. Surat Keterangan Domisili Usaha Surat domisili digunakan untuk menunjukkan bahwa lokasi usaha sesuai dengan peruntukan wilayah yang berlaku. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat. Dengan adanya surat domisili, usaha peternakan dapat dipastikan tidak melanggar aturan tata ruang wilayah. 4. Izin Lingkungan atau AMDAL/UKL-UPL Usaha peternakan ayam juga perlu memperhatikan dampak lingkungan di sekitar lokasi usaha. Untuk peternakan skala besar biasanya membutuhkan AMDAL, sedangkan skala menengah dapat menggunakan UKL-UPL. Dokumen ini penting untuk memastikan aktivitas peternakan tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari. Tidak sedikit usaha peternakan yang akhirnya mengalami kendala operasional karena persoalan lingkungan dan izin yang belum lengkap. Menurut saya, dokumen seperti AMDAL atau UKL-UPL sering dianggap sepele, padahal cukup penting untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Karena itu, pengurusan izin lingkungan sebaiknya dilakukan sejak awal sebelum usaha berjalan lebih besar. 5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Peternakan Sertifikat ini menunjukkan bahwa peternakan sudah menerapkan standar kebersihan dan sanitasi yang baik. Proses penerbitannya dilakukan setelah ada pemeriksaan langsung dari dinas terkait ke lokasi peternakan. Pemeriksaan biasanya meliputi kondisi kandang, pengelolaan limbah, hingga sistem biosecurity yang digunakan. 6. Surat Izin Usaha Peternakan (SIUP) SIUP menjadi salah satu izin operasional penting untuk usaha peternakan ayam. Dokumen ini menunjukkan bahwa usaha sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak beroperasi. Biasanya di dalamnya juga tercantum informasi mengenai jenis ternak dan kapasitas kandang yang dimiliki. 7. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Jika hasil peternakan akan dijual dalam bentuk produk pangan asal hewan, maka NKV menjadi salah satu dokumen yang wajib dimiliki. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Biasanya NKV dibutuhkan saat usaha mulai bekerja sama dengan distributor atau pasar modern. 8. NPWP Badan Usaha NPWP badan usaha diperlukan untuk kebutuhan perpajakan dan administrasi bisnis lainnya. Selain itu, dokumen ini juga sering diminta dalam proses kerja sama bisnis maupun pengajuan pembiayaan usaha. Pengurusannya sendiri sudah dapat dilakukan secara online. Lebih Baik Pakai PT atau CV untuk Peternakan Ayam? Pada dasarnya, usaha peternakan ayam perlu memiliki badan usaha agar proses legalitas lainnya bisa diurus dengan lebih mudah. Bentuk badan usaha yang paling umum digunakan biasanya PT atau CV. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing tergantung skala dan kebutuhan bisnis. PT biasanya lebih cocok untuk usaha peternakan berskala besar dengan modal yang cukup tinggi. Bentuk usaha ini juga lebih mudah digunakan untuk kerja sama dengan investor atau pengajuan pembiayaan ke bank. Selain itu, PT memiliki pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan sehingga risiko bisnis lebih terkontrol. Sementara itu, CV lebih cocok untuk usaha skala kecil hingga menengah karena proses pendiriannya lebih sederhana. Modal awal yang dibutuhkan juga cenderung lebih ringan dibandingkan PT. Karena itu, banyak pelaku usaha peternakan pemula memilih CV sebagai langkah awal menjalankan bisnis secara legal. Kalau kamu masih bingung memilih badan usaha yang paling sesuai untuk peternakan ayam, sebaiknya jangan asal menentukan sejak awal. Pemilihan badan usaha akan berpengaruh ke proses perizinan, kerja sama bisnis, hingga pengembangan usaha ke depannya. Tim Legal MP dapat membantu konsultasi dan pengurusan legalitas usaha peternakan sesuai kebutuhan bisnis kamu. KBLI untuk Peternakan Ayam Saat mengurus legalitas usaha, kamu juga perlu menentukan kode KBLI yang sesuai dengan jenis usaha peternakan yang dijalankan. KBLI digunakan sebagai acuan untuk menentukan izin, persyaratan, dan klasifikasi kegiatan usaha. Karena itu, pemilihan kode KBLI tidak boleh dilakukan sembarangan. Untuk usaha ayam pedaging biasanya menggunakan KBLI 01461. Kode ini digunakan untuk usaha budidaya ayam broiler yang fokus pada produksi daging ayam. Cocok untuk bisnis yang memasok ayam ke pasar tradisional, supermarket, maupun industri makanan.

SELENGKAPNYA

Daftar Legalitas Fintech P2P Indonesia yang Wajib Ada agar Diakui OJK

December 3, 2025

Industri financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia semakin berkembang tiap tahunnya. Perkembangan ini disebabkan karena masyarakat juga banyak yang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, serta mudah dijangkau. Kebanyakan dari mereka berasal dari sektor UMKM yang sering terkendala saat mau kredit perbankan yang prosesnya cukup rumit. Hingga 31 Januari 2025, total penyelenggara fintech P2P lending yang berizin di OJK sudah mencapai 97 perusahaan. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah ke depannya. Apalagi mengurus izin usaha ini sudah diatur dengan resmi sehingga jelas alurnya. Pada 27 Desember 2024, OJK menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Aturan ini memperkuat regulasi sebelumnya dan memberikan perlindungan maksimal kepada pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower). Regulasi terbaru ini juga melengkapi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang telah berlaku sejak 4 Juli 2022 dan mencabut POJK 77/2016. Supaya bisa beroperasi secara legal dan mendapat pengakuan resmi, setiap penyelenggara fintech P2P lending wajib memenuhi persyaratan legalitas ketat yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Syarat dan Ketentuan Legalitas Fintech P2P Indonesia Legalitas fintech P2P di Indonesia diatur secara menyeluruh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat sejumlah aturan yang selalu diperbarui sesuai perkembangan industrinya. Setiap perusahaan yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi harus memenuhi berbagai ketentuan ketat. Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, keamanan pengguna, dan stabilitas sektor keuangan nasional. Berikut syarat legalitas utama yang wajib dipenuhi perusahaan fintech P2P lending: 1. Izin Usaha dari OJK Setiap penyelenggara fintech P2P lending wajib punya izin resmi dari OJK sebelum menjalankan operasional. Saat ini, status “terdaftar” sudah dihapus sehingga hanya ada satu status yaitu “berizin” sesuai aturan POJK 10/2022, . Artinya, semua penyelenggara yang akan beroperasi harus langsung mengajukan izin usaha dan tidak melewati tahap pendaftaran seperti aturan lama. Izin dari OJK ini merupakan bukti kalau perusahaan sudah memenuhi seluruh ketentuan OJK, mulai dari modal, tata kelola, manajemen risiko, hingga sistem teknologi informasi. 2. Menjadi Anggota AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) AFPI ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara pinjam meminjam berbasis teknologi di Indonesia melalui surat No. S-5/D.05/2019. Semua perusahaan fintech P2P lending yang sudah berizin OJK wajib menjadi anggota AFPI. Kenapa harus menjadi anggota AFPI? Supaya perusahaan mengikuti kode etik dan standar operasional yang ditetapkan asosiasi. Contohnya seperti transparansi biaya, pencegahan pinjaman berlebih, hingga aturan penagihan yang beretika. AFPI juga sudah menjadi mitra kerja OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan industri fintech P2P. 3. Sertifikasi Tenaga Penagih OJK menetapkan aturan ketat terkait proses penagihan. Bahkan petugas penagih tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan debitur. Untuk menjamin profesionalisme penagihan ini, setiap petugas penagih (debt collector) wajib memiliki sertifikasi dari AFPI. Sertifikasi ini memastikan bahwa mereka memahami dan mempraktikkan etika penagihan sesuai aturan, tidak melakukan intimidasi bernuansa SARA, tidak menggunakan tekanan fisik atau verbal, serta hanya boleh menghubungi kontak darurat untuk memastikan keberadaan debitur, bukan menagih. 4. Modal dan Struktur Perusahaan Berbentuk PT Penyelenggara P2P lending harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dan menyetor modal minimal Rp25 miliar saat pendirian sesuai POJK 10/2022 Ketentuan ini merupakan peningkatan dari aturan lama yang hanya mewajibkan modal disetor Rp1 miliar pada tahap pendaftaran dan Rp2,5 miliar saat mengurus izin. Selain modal disetor, perusahaan juga wajib memenuhi syarat ekuitas minimum. Berdasarkan POJK 40 Tahun 2024, penyelenggara wajib memiliki ekuitas minimal Rp12,5 miliar yang dipenuhi secara bertahap sampai Juli 2025. Ketentuan ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa perusahaan punya kemampuan keuangan yang cukup untuk beroperasi dan menghadapi risiko usaha. 5. Selalu Patuh pada POJK 10/2022 dan POJK 40/2024 Penyelenggara P2P lending wajib mematuhi seluruh aturan dalam POJK 10/2022 yang mengatur berbagai aspek operasional, termasuk: • Aspek Legalitas dan Tata Kelola: Mengatur struktur kepemilikan, kewajiban meminta persetujuan OJK untuk tindakan korporasi, larangan mengubah pemegang saham selama tiga tahun setelah izin, dan kewajiban menjalani fit and proper test bagi direksi, komisaris, serta pemegang saham pengendali. • Aspek Perlindungan Konsumen: Mewajibkan transparansi informasi produk, biaya, dan risiko, memastikan keamanan data pengguna, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, menampilkan penilaian kredit, menyelenggarakan Rapat Pemberi Dana, serta menjelaskan risiko pendanaan. • Aspek Manajemen Risiko: Untuk pendanaan produktif, bunga maksimal adalah 0,1% per hari pada 2024 dan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Untuk pendanaan konsumtif, batasannya 0,3% per hari pada 2024, menjadi 0,2% pada 2025, lalu turun ke 0,1% pada 2026. Perusahaan juga wajib bekerja sama minimal dengan dua perusahaan asuransi atau penjaminan berizin OJK dan memiliki sistem credit scoring yang memadai. • Aspek Teknologi Informasi: Mengatur penempatan pusat data serta pusat pemulihan bencana di Indonesia, keamanan sistem elektronik, perlindungan data, dan kapasitas sistem teknologi informasi. Perusahaan fintech P2P kini harus menjaga kesehatan keuangan dengan lebih ketat, memperkuat manajemen risiko dan tata kelola, mengatur unit usaha syariah secara lebih jelas, serta menerapkan credit scoring yang lebih kuat. Semua ketentuan ini mulai berlaku sejak 27 Desember 2024 melalui POJK 40 Tahun 2024. 6. Wajib Melakukan Pelaporan ke SLIK OJK Mulai 31 Juli 2025, seluruh fintech P2P lending wajib melaporkan data ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), atau yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking, berdasarkan POJK 11 Tahun 2024. Kewajiban ini bertujuan meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit pengguna, memperkuat pengawasan risiko, dan mendorong praktik pinjam meminjam yang lebih bertanggung jawab. Dengan terhubung ke SLIK, fintech P2P lending diperlakukan setara dengan lembaga keuangan tradisional dalam kewajiban pelaporan dan penilaian risiko, sehingga dapat mengurangi potensi gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan publik. 7. Larangan-larangan Operasional Per Pasal 158 POJK 40/2024, penyelenggara fintech lending memiliki batasan tegas terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam operasionalnya. Perusahaan hanya boleh bergerak sesuai ruang lingkup yang diatur oleh regulasi dan tidak bisa menjalankan aktivitas yang menyerupai lembaga keuangan lain. Larangan utama untuk perusahaan fintech lending: Sanksi jika melanggar: Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai denda maksimal Rp50 juta. Seluruh ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 158 POJK 40/2024. Cara Mengurus Izin Legalitas Fintech P2P Indonesia Proses pengurusan izin fintech P2P lending memerlukan persiapan yang matang dan pemenuhan persyaratan yang ketat. Berikut beberapa tahapan lengkap yang harus dilalui oleh calon penyelenggara: 1. Persiapan

SELENGKAPNYA

Cara Urus Izin Start Up Blockchain sesuai PP 28/2025

December 2, 2025

Sektor usaha bidang blockchain di Indonesia sepertinya mendapatkan angin segar. Saya memprediksi selama beberapa tahun ke depan, industri blockchain tanah air akan berkembang sangat pesat. Bahkan bisa jadi salah satu pusat industri blockchain di dunia. Ini berkat langkah awal pemerintah yang mulai melegalisasi sektor blockchain lewat regulasi resmi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Aturan ini membuat blockchain sudah diakui sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur digital negara. Apa Manfaat dari Regulasi PP 28/2025 Ini? Dalam PP 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), pemerintah menyebut bahwa teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), identitas digital, dan sertifikat elektronik termasuk sektor yang dianggap penting. Bahkan tertulis jelas kalau pengembangan blockchain merupakan kegiatan usaha yang sah dalam Pasal 186. Artinya, proyek-proyek berbasis blockchain kini tidak lagi berada di zona abu-abu secara hukum. Pelaku usaha bisa mengembangkan teknologi ini lewat proses perizinan resmi yang sudah disiapkan pemerintah. Dengan regulasi awal ini, bisnis blockchain bisa berkembang jauh lebih cepat karena para pelakunya sekarang punya aturan yang jelas untuk beroperasi. Karena pemerintah sudah mengakui sektor ini, investor akan lebih nyaman menanamkan modal, proyek teknologi baru akan lebih berani muncul, dan Indonesia punya peluang besar jadi pusat blockchain di kawasan Asia. Perusahaan startup atau rintisan, penelitian, dan uji coba teknologi dari berbagai lembaga akan berkembang lebih banyak, sehingga Indonesia bisa lebih cepat bersaing sebagai negara yang kuat di bidang blockchain tingkat dunia. Daftar Legalitas Wajib untuk Usaha Blockchain Pelaku usaha blockchain pada dasarnya cukup memenuhi dua legalitas dasar sebelum mulai beroperasi, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Kebijakan ini berlaku untuk jenis pengembangan blockchain yang tidak bersinggungan langsung dengan sektor keuangan. Secara umum, aktivitas-aktivitas tersebut masuk kategori risiko rendah hingga menengah. Jadi tidak membutuhkan izin berlapis atau izin lanjutan di tahap awalnya. Contoh jenis usaha yang cukup mengurus NIB + Sertifikat Standar: Dengan dua dokumen dasar tersebut, pelaku usaha dapat langsung mengembangkan solusi dan menjalankan operasional tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang. Namun, untuk aktivitas blockchain yang berkaitan langsung dengan sektor keuangan, seperti: maka perusahaan wajib mendapatkan izin tambahan dari regulator terkait, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti. PT Umum sebagai Legalitas Profesional untuk Perizinan Startup Blockchain Secara teori, memang pelaku usaha blockchain cukup hanya mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar saja. Namun, praktik di lapangan itu tidaklah cukup. Apalagi kalau usaha blockchain ini mau dibawa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Minimal harus mempunyai badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas atau PT Umum. Mengapa begitu? 1. Diakui sebagai badan hukum penuh Startup blockchain bekerja dengan teknologi, data, dan aset digital yang membutuhkan dasar hukum kuat. Dengan mendirikan PT, perusahaan punya identitas legal yang sah di mata negara dan bisa membuat kontrak secara resmi. PT juga dapat secara resmi mempekerjakan karyawan, bermitra dengan pihak lain, dan memiliki tanggung jawab yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini membuat operasional bisnis lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan. 2. Dibutuhkan dalam proses perizinan lanjutan Jika startup kamu masuk ke sektor keuangan seperti tokenisasi aset, penerbitan token, marketplace crypto, atau layanan fintech, regulasinya menjadi lebih ketat. OJK dan Bappebti hanya menerima permohonan izin dari perusahaan berbentuk PT karena struktur dan persyaratan teknisnya lebih lengkap. Bentuk usaha seperti CV atau PT Perorangan tidak memenuhi syarat untuk kategori izin yang membutuhkan standar kepatuhan tinggi. Dengan PT, kamu bisa membuka jalan untuk mengembangkan layanan keuangan secara resmi. Langkah ini membuat startup lebih siap masuk ke industri aset digital yang diawasi negara. 3. Lebih dipercaya investor dan venture capital Pendanaan di sektor blockchain membutuhkan kepercayaan dan struktur kepemilikan yang jelas. Investor institusi dan venture capital akan menilai startup lebih siap jika sudah berbentuk PT karena saham dapat dibagi, manajemen lebih teratur, dan rencana exit lebih dapat diprediksi. Tanpa PT, pitch deck kamu sering kali langsung dianggap tidak matang dari sisi legal. PT memberi sinyal bahwa bisnis kamu dirancang untuk bertumbuh ke depannya, bukan hanya proyek jangka pendek. Ini membantu membuka peluang investasi dari tahap awal sampai seri pendanaan yang lebih besar. 4. Fleksibel untuk ekspansi bisnis dan struktur saham Startup perlu struktur yang bisa berkembang sesuai kebutuhan bisnis. PT memungkinkan pembagian saham antar founder, penerbitan saham baru untuk pendanaan, sampai pemberian ESOP untuk menarik talenta terbaik. Kerja sama seperti joint venture, riset bersama, dan pilot project juga lebih mudah dijalankan melalui entitas PT. Struktur seperti ini umumnya tidak bisa dilakukan pada bentuk usaha selain PT. 5. Kredibilitas tinggi di mata mitra korporasi dan pemerintah Kerja sama dengan lembaga riset, universitas, kementerian, atau perusahaan besar membutuhkan entitas yang dapat dipercaya. PT dapat menunjukkan profesionalisme, kepatuhan, dan keberlanjutan bisnis yang lebih kuat. Banyak lembaga bahkan mensyaratkan bentuk PT sebagai ketentuan minimal untuk menandatangani kontrak atau MoU. Status ini mempermudah startup blockchain masuk ke jaringan industri yang lebih luas. Reputasi yang baik membuat peluang kolaborasi semakin besar. 6. Struktur kepemilikan jelas dan profesional PT memiliki struktur pembagian saham, pemegang saham, direksi, dan komisaris yang jelas. Struktur ini membantu pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan terukur. Untuk proyek berbasis blockchain seperti DAO atau token governance, kejelasan peran sangat penting agar tidak terjadi konflik internal. Selain itu, proses audit dan kepatuhan regulasi menjadi lebih mudah dijalankan. Dengan struktur formal, perusahaan berjalan lebih stabil dan efisien. 7. Tanggung jawab terbatas atau Limited Liability Keuntungan utama PT adalah pemilik tidak ikut menanggung risiko bisnis dengan aset pribadi. Kerugian atau masalah perusahaan hanya dibebankan pada modal yang sudah disetorkan. Jika terjadi kesalahan sistem, tuntutan pihak ketiga, atau proyek gagal, aset pribadi pemilik tetap terlindungi. Perlindungan seperti ini memberi ruang bagi founder untuk berinovasi tanpa rasa takut berlebihan. Cara Mengurus PT Umum Secara Mandiri untuk Perizinan Start Up Blockchain Jika kamu ingin mendirikan PT Umum secara mandiri untuk startup blockchain, prosesnya sebenarnya bisa dilakukan sendiri melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun memerlukan waktu dan ketelitian ekstra, cara ini bisa menghemat biaya profesional. Persyaratan Dasar yang Harus Disiapkan Sebelum memulai proses pendirian PT, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen-dokumen berikut: Langkah-langkah Mengurus PT Umum Secara Mandiri 1. Daftar Akun di OSS (oss.go.id) Buat akun di sistem OSS menggunakan email dan nomor

SELENGKAPNYA

5 Langkah Melindungi Hak Aplikasi ke DJKI untuk Mendapat Perlindungan Hukum Resmi

November 28, 2025

Aplikasi sudah menjadi aset paling berharga bagi pengembang dan perusahaan teknologi. Aplikasi yang mereka bangun, bisa menjadi sumber pendapatan utamanya. Pendapatannya pun juga pasti tak main-main jumlahnya. Apalagi, aplikasi sudah jadi manusia pakai sehari-hari sehingga wajar saja ini menjadi sumber pundi-pundi uang bagi pengembang dan perusahaan teknologi. Memang semua orang, pihak, atau perusahaan resmi bisa meluncurkan aplikasinya sendiri. Masalahnya, ada di setelah aplikasi itu terbit. Apakah aplikasi itu sudah unik dan beda dari lainnya yang sudah ada lebih dulu? Karena kalau ada kemiripan, ganjarannya bisa terseret ke masalah hukum. Contohnya dari kasus Hak Cipta antara Gojek vs Karya Anak Bangsa (KAB). Kedua pihak itu berseteru terkait masalah Go-Box yang muncul di Play Store versi truan. Awalnya, Gojek sudah mengembangkan aplikasi Go-Box pada tahun 2016. Tampilan UI (User Interface), ikon, warna, dan alur fiturnya sudah mirip dengan layanan resmi mereka. Tak lama kemudian, KAB meluncurkan juga aplikasi Go-Box dengan tampilan UI, ikon, warna, serta alur fitur yang mirip seperti Gojek. Penggunaan elemen visual yang mirip ini, sudah masuk kategori pelanggaran hak cipta dan bisa dibawa ke ranah hukum. Tim Legal Gojek pun melakukan takedown request ke Google karena pelanggaran hak cipta & passing off, disertai bukti kepemilikan merek dan hak cipta atas desain UI mereka. Setelah diverifikasi, Google menghapus aplikasi tiruan tersebut dari Play Store, dan Gojek melanjutkan langkah hukum dengan melaporkan pengembangnya ke aparat penegak hukum karena mengeksploitasi brand dan elemen ciptaan tanpa izin. Dari kasus ini, kita bisa belajar kalau sebuah aplikasi yang kita bangun harus punya hak cipta agar bisa terlindungi secara hukum. Persis seperti apa yang dilakukan Gojek di kasus itu. Kalau kamu sudah masuk ke artikel ini, saya asumsikan kamu sudah tahu pentingnya melindungi hak aplikasi. Untuk mempertegasnya kembali, mari kita tinjau kembali. Pengertian Hak Aplikasi dan Mengapa Penting untuk Penggunanya? Hak aplikasi adalah perlindungan hukum atas karya digital seperti kode, desain, dan identitas sebuah aplikasi. Mengapa karya digitalnya perlu dilindungi secara hukum? 1. Melindungi Hasil Kerja dan Ide Sebuah aplikasi lahir dari usaha membuat kode, menyusun fitur, dan merancang tampilan. Tanpa perlindungan hukum, karya tersebut bisa digunakan orang lain tanpa sepengetahuan pembuatnya. Dengan mendaftarkan hak aplikasi, pengembang diakui sebagai pemilik yang sah dan berhak atas manfaat dari karyanya. Ini menjadi cara untuk menjaga hasil kerja agar tidak disalahgunakan. 2. Meningkatkan Kepercayaan di Pasar Industri digital sangat cepat bergerak sehingga pengembang perlu menunjukkan kejelasan identitas produknya. Aplikasi yang tercatat di DJKI memberi sinyal bahwa pengembang mengelola produknya secara profesional. Investor, mitra, dan calon klien lebih yakin bekerja sama ketika melihat aplikasi memiliki perlindungan hukum. Dokumen resmi semacam hak cipta atau merek juga dapat digunakan dalam proses kerja sama, lisensi, atau penawaran bisnis. 3. Dasar Hukum untuk Menindak Pelanggaran Jika suatu saat menemukan aplikasi dijiplak, dibajak, atau digunakan tanpa izin, perlindungan resmi dari DJKI menjadi pegangan utama dalam proses hukum. Sertifikat dari DJKI menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik sah aplikasi tersebut. Proses penegakan hak, baik secara perdata maupun pidana, menjadi jauh lebih terarah karena bukti kepemilikan sudah tercatat secara resmi. 4. Menjadi Aset Perusahaan Aplikasi yang memiliki perlindungan hukum bisa dicatat sebagai aset yang memiliki nilai. Aset ini dapat diperhitungkan dalam valuasi bisnis ketika mencari investor, melakukan kerja sama, atau menjual usaha. Hak aplikasi juga bisa dilisensikan sehingga menghasilkan pemasukan tambahan. Catatan legal ini memudahkan pengelolaan keuangan karena aset yang tercatat memiliki nilai yang lebih jelas. Apa Saja Hak Aplikasi yang Wajib Dilindungi? Aplikasi punya banyak elemen yang bisa diamankan agar tidak dipakai orang lain tanpa izin, seperti: 1. Ide Aplikasi Ide biasanya masih berupa konsep, tetapi tetap bisa diamankan melalui paten. Paten melindungi cara kerja, metode, atau konsep teknis yang baru. Proses pengajuannya cukup panjang karena melewati pemeriksaan detail, namun hasilnya memberi hak eksklusif selama dua puluh tahun. Paten cocok digunakan jika konsep aplikasimu benar-benar punya nilai komersial dan memiliki cara kerja yang khas. 2. Source Code Source code adalah bagian yang membuat aplikasi berjalan. Jika kode ini disalin pihak lain, mereka bisa membuat aplikasi serupa tanpa memulai dari awal. Untuk melindunginya, kamu bisa mendaftarkan hak cipta. Saat mendaftar, tidak harus menyerahkan seluruh kode, cukup sampel yang menunjukkan bahwa kodenya dibuat secara orisinal oleh pengembang. 3. Desain Antarmuka (UI dan UX) Tampilan aplikasi dan cara pengguna berinteraksi dengan fitur merupakan bagian yang sering dilihat pertama kali. Elemen visual seperti ikon, warna, layout, dan komposisi bisa dilindungi melalui hak cipta. Jika ingin perlindungan yang lebih luas untuk bentuk dan estetika, kamu juga bisa mengajukan perlindungan desain industri. Kedua perlindungan ini menjaga desain agar tidak ditiru pihak lain. 4. Nama Aplikasi dan Logo Nama dan logo membentuk identitas sebuah aplikasi. Jika ada pihak lain memakai nama atau gambar yang mirip, pengguna bisa keliru dan reputasi bisnismu ikut terdampak. Untuk mengamankannya, daftarkan merek dagang ke DJKI. Biasanya pengembang memilih kelas 9 untuk perangkat lunak dan kelas 42 untuk layanan teknologi. Setelah terdaftar, kamu punya hak untuk melarang penggunaan nama atau logo yang mirip. Jenis-jenis Hak Terkait Aplikasi Menurut Undang-Undang Sebelum masuk ke detailnya, berikut adalah rangkuman bentuk perlindungan hukum yang bisa dipakai untuk menjaga aplikasi agar tidak mudah ditiru pihak lain. – Hak Cipta untuk Program Komputer Hak cipta menjaga kode program, tampilan grafis, dan elemen orisinal lain dalam sebuah aplikasi. Perlindungan ini muncul otomatis setelah aplikasi dibuat dalam bentuk yang bisa disimpan, digunakan, atau dijalankan. Walaupun otomatis, banyak pengembang tetap mendaftarkannya ke DJKI sebagai bukti awal jika terjadi sengketa. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf a. Masa berlakunya selama 50 tahun setelah pertama kali dipublikasikan sesuai Pasal 59. Perlindungan yang dimaksud mencakup source code, object code, dokumentasi, dan algoritma yang dinyatakan dalam kode. Pendaftaran dilakukan lewat sistem e-Hakcipta DJKI dengan mengunggah contoh kode atau tampilan aplikasinya. – Hak Merek untuk Identitas Aplikasi Hak merek melindungi nama aplikasi, logo, dan elemen visual lain yang menjadi identitasnya. Perlindungan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbeda dengan hak cipta yang otomatis berjalan, hak merek hanya berlaku setelah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat dari DJKI sesuai Pasal 3. Masa perlindungannya 10 tahun dan bisa

SELENGKAPNYA

6 Prosedur Pendirian UD Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

November 26, 2025

Modal yang terbatas dan tipis bukan lagi jadi penghalang pengusaha untuk membuat bisnisnya menjadi resmi dan legal. Masalah modal memang sering menjadi alasannya. Apalagi setelah tahu berapa harga pendirian PT (Perseroan Terbatas) dan CV (Persekutuan Komanditer) yang angkanya bisa mencapai di atas Rp 2 juta. Memang biaya untuk mendirikan PT dan CV relatif besar. Saya melihat sendiri beberapa pengusaha langsung mundur ketika tahu berapa biaya untuk mendirikan PT dan CV. Mereka menganggap, uang segitu sebaiknya buat modal beli bahan baku aja untuk operasional. Atau bisa juga buat modal marketing agar bisnisnya lebih banyak dilihat calon pelanggan. Saya memaklumi dan mewajarkan alasan itu. Tapi, menurut saya tetap tidak benar kalau pengusaha masih bersikeras tidak mau mengurus legalitas untuk usahanya. Sebab, pengusaha yang modalnya terbatas masih punya solusi lain dengan mendirikan Usaha Dagang (UD) untuk melegalkan bisnisnya. Pengertian dan Karakteristik Usaha Dagang (UD) Apakah UD itu lebih baik daripada PT maupun CV? Apakah saya kayak mendirikan UD? Ini yang juga sering jadi pertanyaan pengusaha yang saya temui. Untuk menjawabnya, coba kita pahami dulu pengertian dan karakteristik dari UD. A) Pengertian UD Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha perorangan yang bergerak dalam kegiatan jual beli tanpa melakukan proses produksi. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 menjelaskan bahwa lembaga perdagangan bisa berbentuk perorangan atau badan usaha yang memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuk atau nilai barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UD hanya berfokus pada aktivitas perdagangan tanpa menambah nilai ekonomi pada barang. UD juga termasuk kategori Usaha Mikro karena kebutuhan modalnya kecil dan proses pendiriannya sederhana. Sedangkan pihak yang membantu kegiatan usaha hanya berperan sebagai karyawan. Regulasi yang mengatur UD mencakup UU No. 3 Tahun 1982 tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998, serta PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. B) Karakteristik UD Beberapa karakteristik utama UD antara lain: UD bukan badan hukum: UD tidak memiliki pemisahan antara pemilik dan usahanya. Konsekuensinya, seluruh aset pribadi pemilik dan aset usaha dianggap satu kesatuan. Kepemilikan tunggal: UD biasanya dijalankan oleh satu orang sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan struktur manajemen yang rumit. Modal awal kecil atau fleksibel: UD tidak mensyaratkan modal minimum tertentu sehingga bisa dimulai dengan dana yang terbatas sesuai kemampuan pemilik. Berfokus pada aktivitas perdagangan: UD umumnya berperan sebagai perantara yang membeli barang dari produsen atau grosir lalu menjualnya kembali kepada pengecer atau konsumen dilansir dari Kontrak Hukum. Sesuai untuk usaha mikro atau kecil: UD cocok bagi pelaku usaha yang ingin memulai bisnis dengan risiko rendah dan proses legalitas yang sederhana. Syarat Administratif untuk Pendirian UD Sebelum memulai prosedur pendaftaran, ada beberapa syarat administratif yang perlu kamu penuhi landasan agar UD bisa dilegalkan dengan benar. Berikut syarat-syarat tersebut: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Identitas diri selalu menjadi syarat paling awal ketika seseorang ingin mendirikan Usaha Dagang. KTP dan KK berfungsi sebagai dasar untuk membuktikan siapa pemilik usaha yang akan didaftarkan. Dalam praktiknya, alamat yang tertera di KTP sering menjadi acuan bagi pemerintah setempat saat menerbitkan dokumen lanjutan. Karena itu, ketepatan alamat menjadi hal penting yang perlu diperiksa sejak awal. Jika ada perbedaan antara alamat KTP dan lokasi usaha yang direncanakan, biasanya akan muncul tambahan langkah administratif. Solusinya adalah melakukan pembaruan data terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Pembaruan ini dapat dilakukan di Dinas Kependudukan atau melalui pelayanan administrasi wilayah masing-masing. Setelah dokumen identitas dinyatakan valid, proses pengajuan domisili usaha dan izin lain akan menjadi lebih lancar. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi NPWP adalah identitas perpajakan yang wajib dimiliki setiap orang yang menjalankan usaha. Dokumen ini akan menjadi dasar pelaporan transaksi usaha agar sesuai ketentuan yang berlaku. NPWP pribadi pemilik UD nantinya dipakai dalam berbagai proses administratif. Untuk membuat NPWP pribadi, biasanya diperlukan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. SKT menunjukkan bahwa seseorang telah terdaftar sebagai wajib pajak aktif. Dari dokumen ini, sistem perpajakan akan mengenali profil pemilik usaha. NPWP juga berfungsi ketika pemilik usaha ingin membuka rekening bank khusus usaha. Bank memerlukan identitas pajak pemilik untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. 3. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU / SKDP) Surat domisili usaha adalah dokumen yang membuktikan di mana sebuah usaha beroperasi. Dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah setempat untuk memastikan alamat usaha jelas dan tercatat secara resmi. SKDP menjadi salah satu dokumen dasar yang biasanya diminta pada tahap awal perizinan. Untuk memperoleh surat domisili, pelaku usaha perlu meminta pengantar dari RT dan RW di lingkungan lokasi usaha berdiri. Dengan surat pengantar ini, pemilik usaha dapat melanjutkan proses ke Kelurahan dan kemudian ke Kecamatan. Setiap tahapan memastikan bahwa alamat usaha telah sesuai aturan wilayah. 4. Menentukan Nama Dagang atau Nama Usaha Nama ini bisa menggunakan nama pribadi atau nama unik yang dianggap mewakili karakter usaha. Pemilihan nama yang tepat membantu usaha dikenal lebih mudah oleh pelanggan. Dalam memilih nama, pemilik usaha perlu memastikan bahwa nama tersebut tidak menyalahi aturan atau norma setempat. Menariknya, nama UD bisa memakai nama pribadi, seperti “UD Budi Jaya” atau nama unik yang kamu tentukan sendiri. 5. Menentukan Bidang Usaha atau Jenis Kegiatan Usaha Bidang usaha adalah kategori kegiatan yang akan dijalankan oleh pemilik UD. Penentuan bidang usaha sejak awal membantu pemerintah mengklasifikasikan kegiatan bisnis dalam sistem perizinan. Klasifikasi ini biasanya mengacu pada daftar kegiatan usaha yang ada di OSS dilansir dari 3ecpa.co.id. Setiap jenis usaha memiliki karakteristik perizinan yang berbeda. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami jenis kegiatan yang akan dilakukan, apakah bergerak di perdagangan ritel, grosir, jasa, atau kategori lainnya. Penentuan ini akan mempengaruhi jenis izin yang perlu diurus. Langkah-langkah Prosedur Pendirian UD Setelah mengetahui apa saja syarat awalnya, sekarang kita lanjut mulai mendirikan UD dengan prosedur resmi: 1. Menentukan nama dagang dan domisili usaha Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan nama usaha yang akan digunakan. Nama ini sebaiknya jelas, mudah diingat, dan tidak menyerupai usaha lain di wilayah yang sama. Setelah menemukan nama yang sesuai, pastikan nama tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku di daerah. Beberapa daerah memiliki pedoman yang mengatur format atau penggunaan nama usaha. Selain nama, tentukan

SELENGKAPNYA

Syarat Mendirikan Firma dan Prosedur Legalitasnya yang Perlu Disusun dari Awal

November 25, 2025

Pada beberapa sektor, para profesional cenderung memilih menjalankan usaha bersama dengan rekan seprofesinya. Caranya yaitu dengan mendirikan badan usaha firma. Contohnya firma hukum yang berisi para profesional yang ahli di bidang hukum sesuai namanya. Firma sendiri merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kenapa para profesional ini memilih firma? Karena bentuk badan usaha ini ada pembagian tanggung jawab yang merata antar sekutunya. Ini bisa membuat pengelolaan usahanya menjadi lebih fleksibel dan adil. Saat ini, proses pendaftaran firma dapat dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Dengan sistem ini, proses pendirian firma kini jauh lebih efisien dan mudah dibandingkan mendaftarkannya secara manual di Pengadilan Negeri. Apalagi, biaya pendirian firma jika dilakukan sendiri bisa menembus angka Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000. Itu untuk pembuatan akta dan pendaftarannya saja. Belum kelengkapan dokumen legalitas lainnya. Untungnya, saat ini sudah ada jasa layanan pengurusan firma dengan jauh lebih cepat pengerjaannya tapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Dan kamu juga bisa mendapatkan layanan ini. Namun, sebelum itu kamu harus memenuhi persyaratan pendirian firma dan prosedur pendaftaran legalitasnya seperti apa. Syarat Pendirian Firma yang Dipenuhi Dulu Sebelum memulai pendaftarannya, kamu perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan hukum yang telah ditetapkan, seperti: 1. Persyaratan Pendiri Pendiri firma harus merupakan warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun, dengan minimal dua orang pendiri yang memiliki keahlian atau profesi yang sejalan. Setiap pendiri wajib melampirkan dokumen identitas berupa KTP dan NPWP pribadi sebagai syarat administrasi dasarnya. 2. Persyaratan Nama Firma Nama firma harus belum dipakai secara sah oleh CV, firma, atau persekutuan perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Selain itu, nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional kecuali mendapat izin dari lembaga terkait. Berdasarkan Permenkumham 17/2018, pemilihan nama firma harus dilakukan melalui pengajuan ke Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. 3. Persyaratan Modal dan Usaha Firma tidak memiliki ketentuan minimal modal dasar secara spesifik. Modal dalam firma bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian. Setiap pendiri menyerahkan modal sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akta. 4. Persyaratan Domisili Kondisi fisik perusahaan harus berbentuk gedung untuk memenuhi standar pengesahan akta. Firma harus memiliki alamat usaha yang jelas dan resmi untuk kegiatan operasional, yang nantinya akan menjadi domisili resmi dalam dokumen legalitas. 5. Persyaratan Dokumen Pendukung Dokumen yang perlu disiapkan meliputi: 6. Kesepakatan Pembagian Keuntungan Sesuai Pasal 17-18 KUHD, pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil kepada seluruh anggota dan diatur secara jelas dalam akta pendirian. Kesepakatan ini berisi hak dan kewajiban masing-masing sekutu, termasuk mekanisme pengambilan keputusan. Prosedur Legalitas dan Pendaftaran Firma Kalau sudah memenuhi syaratnya, langkah selanjutnya untuk prosedur pendaftaran firma yaitu: Tahap 1: Pemesanan dan Pengecekan Nama Firma Langkah pertama adalah memastikan nama yang dipilih belum digunakan firma lain. Sebaiknya kamu menyiapkan tiga nama cadangan saat pengecekan nama firma. Pemesanan nama bisa kamu lakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham secara online. Jika nama yang diajukan tersedia, maka dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan akta. Tahap 2: Pembuatan Akta Pendirian di Notaris Setelah nama firma disetujui, para pendiri harus menghadap notaris untuk membuat Akta Pendirian Firma. Dalam penandatanganan akta notaris, semua pihak harus hadir. Kalau dikuasakan, perlu melengkapi surat kuasa yang dibubuhkan dengan materai. Akta pendirian ini berisi beberapa informasi penting seperti nama firma, identitas para sekutu, tujuan usaha, pembagian modal, hak dan kewajiban para sekutu, serta mekanisme pengambilan keputusan. Tahap 3: Pendaftaran dan Pengesahan SKT Notaris akan memproses pengesahan pendaftaran badan usaha firma dan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk memperoleh keabsahan. Berdasarkan Permenkumham 17/2018, pendaftaran ini dilakukan secara online dan lebih cepat dibandingkan sistem lama yang melalui Pengadilan Negeri. Tahap 4: Pengurusan NPWP Firma Setelah memiliki akta dan SKT, pendiri firma wajib mengurus NPWP di kantor pajak. Kenapa begitu? Pada dasarnya semua badan usaha harus memiliki NPWP sebagai nomor kewajiban pajak. Kemudian melaporkan penghasilan firma setiap tahunnya. Karena firma itu termasuk badan usaha, maka perlu juga mengurus NPWP badannya. Pengurusan NPWP badan dapat kamu lakukan secara online melalui sistem e-registration Direktorat Jenderal Pajak. Tahap 5: Pendaftaran NIB melalui OSS RBA Setiap firma wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha. Sistem OSS RBA membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha, mulai dari risiko rendah yang hanya memerlukan NIB, hingga risiko tinggi yang memerlukan NIB dan izin operasional. Tahap 6: Pengurusan Sertifikat Standar (jika diperlukan) Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah atau tinggi, firma perlu mengurus Sertifikat Standar yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA setelah pelaku usaha membuat pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Tahap 7: Perizinan Tambahan Sesuai Bidang Usaha Tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, firma mungkin memerlukan izin tambahan seperti izin lingkungan, izin operasional khusus, atau sertifikasi tertentu yang relevan dengan bidang usahanya. Biaya dan Tahap Finalisasi Pendirian Firma Berdasarkan data terkini, biaya pembuatan Akta Pendirian Firma di notaris berkisar antara Rp 3.000.000 sampai Rp 10.000.000 termasuk biaya pendaftaran Akta dilansir dari QP Office. Untuk firma hukum atau firma dengan struktur yang lebih kompleks, biaya pendirian bisa lebih tinggi. Pembuatan akta notaris untuk firma hukum umumnya memerlukan biaya antara Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000, dan biaya untuk mendapatkan izin usaha serta pengurusan ke Kemenkumham berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000. Bantuan Layanan Pendirian Firma Terima Beres, Lebih Mudah dan Cepat Solusi yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendirikan firma yaitu kamu bisa memercayakannya ke jasa pengurusan legalitas usaha di Legal MP. Fasilitas lengkap yang kamu dapatkan: 1. Pesan Nama FirmaKami membantu pengecekan dan pemesanan nama firma melalui sistem SABU Kemenkumham untuk memastikan nama yang kamu pilih tersedia dan sesuai ketentuan. 2. Akta PendirianPembuatan akta pendirian firma yang sah di hadapan notaris dan memuat seluruh kesepakatan para

SELENGKAPNYA

Jasa Pembuatan SBU Murah dengan Konsultan Profesional

November 23, 2025

Industri konstruksi di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Bahkan, jadi salah satu penumpu ekonomi nasional. Sektor ini sukses berkontribusi rata-rata hingga 10.31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Tiap tahunnya lahir banyak perusahaan konstruksi baru. Harapannya bisa dapat cipratan proyek di daerah maupun nasional yang lagi gencar melakukan pembangunan. Sayangnya harapan itu bisa sirna sekejap. Membuat perusahaan konstruksi, tidak cukup modal akta PT dan CV semata. Harus juga mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU). Dari sekitar 142.000 badan usaha konstruksi yang terdaftar, cupa 65% saja yang punya SBU aktif dan valid menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal, data dari Kementerian PUPR juga menyebutkan kalau lebih dari 60% proyek infrastruktur mensyaratkan SBU aktif sebagai prasyarat utamanya. Kalau tidak punya SBU, sama saja tidak bisa kena cipratan proyek. Memang, mengurus SBU itu prosesnya cukup rumit dan panjang. Kalau dilakukan sendiri bisa muncul banyak kendala dan masalah yang menghambat perusahaan. Regulasi terkini yang mengatur tentang SBU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi. Kendala dan Masalah Membuat SBU secara Mandiri Kompleksitas regulasi, persyaratan teknis yang ketat, dan keterbatasan pemahaman tentang prosedur menjadi hambatan utama yang dapat menghambat proses bisnis perusahaan. Berikut adalah kendala-kendala umum yang sering dihadapi pengusaha saat mengurus SBU secara mandiri: 1. Tidak Paham tentang Regulasi dan Persyaratan Terbaru Perubahan regulasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang diberlakukan tahun 2025 membawa banyak terhadap usaha di Indonesia. Adanya sistem OSS (Online Single Submission) membuat pengajuan dan penerbitan SBU akan dilakukan melalui online single submission. Banyak pengusaha tidak mengikuti update regulasi terbaru seperti PP 5/2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Alhasil, mereka mengajukan dokumen yang tidak sesuai standar atau menggunakan format lama yang sudah tidak berlaku. Perubahan sistem ke digital ini juga membuat bingung pelaku usaha yang tidak melek teknologi. 2. Salah dalam Memilih Bentuk Badan Usaha Konsultasi Gratis Jasa Pembuatan SBU Langsung Klik Disini Salah satu kendala krusial yang sering tidak disadari pengusaha salah memilih legalitas usaha. Contohnya, mereka memilih PT Perorangan. Padahal, PT Perorangan tidak bisa mengajukan SBU untuk klasifikasi tertentu. PT Perorangan bisa membuat SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan catatan PT Perorangan hanya bisa mengajukan SBU untuk klasifikasi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan perizinan berusaha aktivitas arsitek, syarat-syaratnya diperuntukkan untuk badan usaha, bukan orang perseorangan. Hal ini menjadi masalah serius karena banyak pengusaha yang sudah mendirikan PT Perorangan biar biayanya lebih hemat, namun ternyata kemudian terkendala saat ingin mengajukan SBU dengan klasifikasi menengah atau besar. Akibatnya, mereka harus melakukan konversi atau upgrade ke PT Umum terlebih dahulu, yang memakan waktu dan biaya tambahan. Untuk kualifikasi besar dan proyek-proyek strategis, badan usaha harus berbentuk PT Umum atau CV yang memiliki struktur organisasi lengkap. Apalagi, penyelenggara tender cenderung lebih percaya terhadap badan usaha PT Umum dan CV daripada usaha perseorangan seperti PT Perorangan. 3. Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai Standar Proses mengurus SBUJK dimulai dari mengajukan permohonan, membayar biayanya, lalu masuk ke tahap pengecekan data dan dokumen oleh lembaga terkait. Setelah dicek, permohonan bisa disetujui atau ditolak. Semua persyaratan ini mengacu pada PP No. 5/2021 seperti: Kesalahan yang paling sering bikin pengurusan SBUJK gagal adalah: 4. Keterbatasan Tenaga Kerja yang Bersertifikat Untuk bisa melakukan registrasi SBU, badan usaha wajib memiliki tenaga kerja yang telah bersertifikat Akreditasi LPJK PUPR, yaitu SKK – Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan Konstruksi. Persyaratan tenaga ahli ini menjadi kendala karena: 5. Salah Menentukan Klasifikasi dan Sub-Klasifikasi Memilih Sub Klasifikasi SBU harus disesuaikan dengan kemampuan pekerjaan yang kamu lakukan. Sesuaikan juga dengan nilai aset yang dimiliki, serta peralatan kerja untuk subklasifikasi tersebut. Salah memilih klasifikasi akan berakibat: 6. Proses Verifikasi dan Validasi yang Rumit Proses verifikasi oleh LPJK sangat ketat dan detail. LPJK PUPR akan memverifikasi pengajuan SBU Konstruksi. Apabila pengajuan telah selesai, maka pegiat usaha tinggal menunggu nomor yang ada dalam SBU dan akan diterbitkan dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada satu dokumen saja yang tidak sesuai, seluruh proses bisa tertunda atau bahkan ditolak, mengharuskan pengajuan ulang dari awal. 7. Konsekuensi Keterlambatan atau Tidak Memiliki SBU Menurut PP No. 5/2021, perusahaan jasa konstruksi wajib punya SBUJK. Kalau tidak punya, ada denda yang harus dibayar, yaitu 10% dari nilai kontrak untuk perusahaan nasional dan PMA, serta 20% dari nilai kontrak untuk kantor perwakilan perusahaan asing. Kalau setelah diberikan peringatan tertulis dan denda perusahaan tetap tidak mengurus kewajiban ini dalam waktu 30 hari, maka pemerintah bisa memberikan sanksi yang lebih tegas berupa penghentian sementara kegiatan usaha sampai perusahaan menyelesaikan semua kewajibannya. Peran dan Manfaat Menggunakan Konsultan SBU Profesional Menggunakan jasa konsultan SBU profesional memberikan solusi efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pengurusan sertifikasi badan usaha. Peran dan manfaatnya antara lain: 1. Pemahaman Mendalam tentang Regulasi Terbaru Konsultan SBU selalu mengikuti aturan dan pembaruan terbaru dari pemerintah. Mereka memantau perubahan regulasi seperti PP 5 Tahun 2021, Permen PUPR 8 Tahun 2022, serta update sistem OSS dan SIJK. Ini bisa membantu perusahaan menyiapkan semua dokumen sesuai standar yang berlaku. Dengan begitu, risiko salah dokumen atau berkas ditolak dapat ditekan sejak awal. Perusahaan dapat bergerak lebih tenang karena semua persyaratan telah disesuaikan oleh ahlinya. 2. Efisiensi Waktu dan Tenaga Mengurus SBU membutuhkan waktu panjang dan banyak proses administratif. Konsultan membantu mulai dari persiapan dokumen, pengisian formulir, hingga komunikasi dengan LSBU dan LPJK. Proses upload dan revisi di OSS juga ditangani langsung oleh tim konsultan. Pemilik usaha tidak perlu bolak balik mengurus hal teknis yang menyita tenaga. Perusahaan dapat fokus mengurus kegiatan operasional karena proses SBU sudah ditangani secara penuh. 3. Minim Risiko Kesalahan dan Penolakan Kesalahan kecil pada dokumen sering menyebabkan pengajuan SBU tertunda. Konsultan memastikan setiap berkas lengkap dan sesuai persyaratan sebelum diajukan. Mereka juga membantu menyusun dokumen secara berurutan agar mudah diverifikasi oleh lembaga terkait. Proses pengisian formulir dilakukan dengan panduan yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan. Dengan dukungan konsultan, risiko penolakan bisa diminimalkan sehingga proses berjalan lebih lancar. 4. Konsultasi Strategi Pemilihan Klasifikasi Pada tahap awal, konsultan akan

SELENGKAPNYA

Jasa Sertifikasi ISO Dibantu Konsultan Profesional

November 22, 2025

Kamu sudah terpikirkan untuk mengurus sertifikasi ISO? Selamat! Kamu sudah satu langkah lebih di depan daripada kebanyakan pengusaha lainnya. Sertifikasi ISO itu salah satu dokumen untuk meningkatkan citra perusahaan. Karena, dokumen ini jadi bukti kalau perusahaanmu kredibel dengan operasional kerja yang layak. Pengurusan ISO ini makin hari makin naik. Pengusaha sudah mulai banyak sadar apa kegunaan dari sertifikat ini. Bahkan, jumlah sertifikasi ISO global meningkat lebih dari 13% untuk standar manajemen risiko, keamanan informasi, dan manajemen mutu menurut data International Organization for Standardization (ISO Survey 2023). Kalau di Indonesia, sertifikasi ISO sering dibutuhkan untuk kewajiban tender (mengacu ke Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta syarat kerjasama B2B, terutama ISO 9001 (Mutu), ISO 14001 (Lingkungan), dan ISO 45001 (K3). Mungkin kamu salah satunya mengapa mulai menyadari kalau butuh sertifikasi ISO. Sayangnya, sertifikat ini jangan kamu urus sendiri. Akan banyak kendala. Bahkan, jadi masalah yang berbahaya. Butuh pemahaman yang jelas tentang aturan ISO, kemampuan menyusun dokumen yang cukup banyak, menjalankan sistem manajemen secara konsisten, sampai mempersiapkan perusahaan menghadapi audit dari lembaga penilai. Di sinilah konsultan ISO berperan penting karena mereka membantu perusahaan melalui semua tahapan sertifikasi agar prosesnya lebih mudah, teratur, dan efisien. Kendala dan Bahaya Mengurus Sertifikasi ISO Sendiri Sudah banyak kasus perusahaan yang terhambat mengurus sertifikasi ISO secara mandiri. Mereka jadi boros waktu, tenaga, sumber daya, sampai biaya yang jadi sia-sia. Alasannya bermacam-macam, seperti: 1. Salah Menafsirkan Persyaratan Standar ISO Kasus yang sering terjadi yaitu perusahaan gagal pada tahap auditnya. Mereka salah menyiapkan dokumen wajib seperti Context of the Organization, Risk & Opportunity Assessment, atau Operational Control. Misalnya pada ISO 9001:2015. Di sini jelas mengatur kewajiban management review dan internal audit (klausa 9.3 & 9.2). Namun sering tidak dijalankan sesuai aturan. Perusahaan cuma punya dokumennya, tapi tidak menjalankan praktiknya. Contohnya internal audit tidak benar-benar dilakukan, atau rapat tinjauan manajemen hanya formalitas tanpa bukti. Kegagalan ini biasanya langsung membuat perusahaan major non-conformity, atau pelanggaran besar yang otomatis menghentikan proses penerbitan sertifikat sampai diperbaiki. Padahal, dokumennya sudah sah. Tapi, yang bikin gagal karena ada antara dokumen “di atas kertas” dengan “di lapangan.” 2. Tidak Paham Regulasi Ketenagakerjaan dan K3 yang Terhubung ke ISO Tidak cukup hanya dengan memiliki sertifikat ISO saja. Pengurusan dokumen kelengkapannya masih belum selesai. Contohnya perusahaan mau mendapatkan ISO 45001:2018 atau standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Otomatis, perusahaan itu juga harus mematuhi aturan K3 yang juga berlaku di Indonesia. Standar ini tidak berdiri sendiri. Masih ada standar lainnya. Seperti HIRADC, SOP K3, dan struktur P2K3 harus mengikuti ketentuan dalam Permenaker No. 5/2018, PP No. 50/2012, serta aturan pengawasan ketenagakerjaan lainnya. Kalau dokumen atau praktik K3 gak sesuai regulasi nasional ini, maka auditor ISO otomatis bisa membatalkannya. Sederhananya, kalau aturan di Indonesia saja belum bisa kamu penuhi, apalagi sertifikasi ISO international. Pasti tertolak nantinya karena ISO mengharuskan fondasi legal perusahaan sudah kokoh dulu sebelum melangkah ke level global. 3. SDM Terbatas sehingga Prosesnya Berlarut-larut Tanpa pengalaman yang cukup, perusahaan akhirnya membuat SOP yang tidak relevan atau terlalu administratif sehingga tidak benar-benar mendukung kebutuhan operasional. Padahal, auditor ISO berpedoman pada ISO 19011:2018 yang menekankan efektivitas, kepatuhan proses, serta bukti objektif. Artinya, auditor hanya mencari dokumen yang benar-benar digunakan dan dijalankan. Ketika implementasi dilakukan sepenuhnya oleh tim internal, pekerjaannya cenderung berjalan lebih lama karena mereka tetap harus menangani tugas operasional harian. Kondisi ini cukup berat bagi perusahaan kecil yang punya keterbatasan tenaga dan waktu. Proses yang biasanya bisa selesai dalam 3 sampai 4 bulan jika didampingi konsultan, dapat berubah menjadi 8 sampai 12 bulan ketika dilakukan sendiri tanpa panduan yang terarah. 4. Salah Pilih Lembaga Sertifikasi dan Berakhir Tidak Diakui Banyak perusahaan tidak sadar bahwa lembaga sertifikasi untuk ISO itu harus memiliki akreditasi resmi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai ketentuan ISO/IEC 17021-1:2015. Jika tidak memeriksa status akreditasinya, perusahaan bisa saja menerima sertifikat dari lembaga yang tidak diakui. Sertifikat seperti ini tidak memiliki kekuatan untuk kebutuhan tender, audit pelanggan, maupun kerja sama B2B (Business-to-Business). Dampaknya cukup merugikan karena perusahaan harus mengulang seluruh proses sertifikasi dari awal agar hasilnya benar-benar sah dan dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan standar internasional. Peran dan Manfaat Konsultan ISO Profesional Sudah memahami apa saja kendala dan bahayanya mengurus sertifikasi ISO? Satu-satunya jalan keluarnya adalah menggunakan konsultan ISO profesional. Selain mempercepat proses pengerjaan, konsultan ini punya peran yang besar bagi perusahaan: 1. Menyusun Sistem Manajemen yang Sesuai Regulasi Indonesia Konsultan profesional akan menyesuaikan standar ISO dengan aturan sektoral yang berlaku di Indonesia. Misalnya: Ini berguna untuk memastikan dokumen otomatis compliance ready bagi regulator dan auditor. 2. Mempercepat Proses dan Mengurangi Risiko Non-Conformity Konsultan yang berpengalaman memahami pola audit berdasarkan ISO 19011 dan mengetahui area mana yang sering menjadi temuan major atau minor. Pengetahuan ini membuat proses implementasi lebih efektif sehingga perusahaan tidak perlu trial and error. Waktu menuju audit sertifikasi dapat dipangkas signifikan karena setiap langkah diarahkan langsung menuju pemenuhan standar yang dibutuhkan. 3. Menyediakan Template, SOP, dan Formulir yang Sudah Teruji Auditor Perusahaan tidak perlu membuat dokumen dari awal. Karena, konsultan telah menyediakan paket lengkapnya: Selanjutnya, dokumen akan disesuaikan dengan konteks operasional perusahaan agar tetap praktis dan dapat diterapkan oleh tim internal. 4. Mendampingi Saat Audit Hingga Lolos Sertifikasi Pada tahap audit eksternal, konsultan akan: Pendampingan ini mengikuti prinsip audit dalam ISO 19011:2018, sehingga proses audit berjalan lebih lancar dan perusahaan bisa mencapai kelulusan sertifikasi tanpa hambatan administratif atau teknis. Tips Memilih Konsultan ISO yang Benar-benar Bisa Dipercaya Jangan asal pilih penyedia jasa ISO yang kamu temukan. Sekarang, jumlahnya semakin banyak. Sayangnya, tidak semuanya bisa dipercaya. Konsultan yang bagus, harus bisa benar-benar bekerja dengan standar profesional dan memahami konteks regulasi di Indonesia. Untuk menyaringnya, kamu bisa menggunakan cara ini untuk memilih konsultan ISO: 1. Pastikan Konsultan Memahami Regulasi Nasional yang Berlaku Konsultan yang kompeten harus mampu menjelaskan hubungan antara standar ISO dengan aturan sektoral seperti PP 22/2021 tentang lingkungan, Permenaker 5/2018 serta PP 50/2012 untuk K3, hingga Perpres 12/2021 terkait pengadaan pemerintah. Mereka harus bisa menjelaskan kaitan regulasi dengan penerapan ISO untuk menunjukkan bahwa dokumen yang disusun akan sesuai kebutuhan regulator maupun auditor. Jika konsultan tidak memahami regulasi ini, perusahaan bisa-bisa

SELENGKAPNYA

5 Syarat Mitra MBG Terbaru dan 6 Langkah Daftarnya dari Awal

November 21, 2025

Inspiratif sekali sosok Yasika Aulia Ramadhani. Usianya baru 20 tahun. Tapi, sudah sukses jadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Gak tanggung-tanggung, Ia berhasil mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Selain karena kerja kerasnya, saya yakin dukungan semangat dari sang ayah tercinta juga turut membantunya untuk bisa mengelola puluhan dapur MBG ini. Yasika sendiri merupakan Anak dari Wakil Ketua II DPRD Sulsel Yasir Mahmud dan Andi Tenri Engka. Lewat Yayasan Yasika Group, Yasika saat ini menjalankan 41 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan dengan sebaran 16 dapur di Makassar, 3 di Parepare, 2 di Gowa, serta 10 dapur baru di Kabupaten Bone. Selain itu, masih ada 3 dapur lagi yang hampir rampung di beberapa kecamatan seperti Tanete Riattang hingga Kajuara. Dari total 17 dapur yang sudah aktif, sekitar 50 pekerja di tiap unit terlibat, sehingga keseluruhan tenaga kerja mencapai 850 orang. Kamu bisa mengikuti kisah sukses anak muda inspiratif ini menjadi mitra MBG. Anak muda saja bisa. Tentu kalau kamu berusia di atasnya, apalagi punya pengalaman mengelola organisasi atau perusahaan, saya yakin kamu pasti mampu menjadi mitra MBG untuk berperan dalam memperbaiki gizi generasi penerus bangsa kita. Program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan makanan sehat secara gratis bagi kelompok sasaran utama. Kini, keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk lewat Perpres Nomor 83 Tahun 2024 membuat pengelolaan dan kerja sama dalam program ini semakin kuat dan terarah secara resmi dilansir dari Setkab.go.id. Selama kamu sudah memenuhi syarat-syaratnya dan prosedur pendaftaran apa saja yang harus dilalui, nanti bisa jadi mitra MBG. Apa saja itu? Mari kita bahas lengkap di artikel ini! Jenis-jenis Mitra Program Makan Bergizi Gratis Sebelum bergabung, ada baiknya kamu memahami lebih dulu kategori mitra yang tersedia dalam program MBG. Tujuannya agar posisi kamu maupun perusahaan bisa sesuai dan peluang kolaborasi dapat dimaksimalkan. 1. Mitra Non-Yayasan Kategori ini mencakup berbagai bentuk usaha seperti PT, CV, koperasi, BUMDes, UMKM, usaha dagang, hingga instansi pemerintah. Model ini memberi keleluasaan dalam pengelolaan serta peluang penyediaan bahan atau penyajian menu bergizi dalam jumlah yang cukup besar. Karena cakupannya yang luas, calon mitra diharapkan memiliki legalitas yang lengkap dan kesiapan operasional yang terstruktur dirangkum dari Infiniti.id. 2. Mitra Yayasan Kategori ini terdiri dari yayasan yang berperan sebagai penghubung antara penyalur anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mitra dalam kategori ini biasanya menjalankan fungsi pengelolaan program, pendampingan, serta monitoring. Banyak yayasan mengelola beberapa lokasi sekaligus sehingga cocok bagi organisasi yang memiliki jaringan luas dan rekam pengalaman sosial. 3. Mitra Penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Penyedia Makanan dan Bahan Pangan Lokal Kategori ini mencakup pengelola dapur layanan atau UMKM yang menyediakan bahan pangan lokal bagi pelaksanaan program MBG. Peran ini berguna untuk mendukung rantai pasok daerah, menggerakkan ekonomi komunitas, serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah mengenai penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu dilansir dari Indonesia.go.id. Syarat Menjadi Mitra Program MBG yang Baru Setelah mengetahui macam mitra yang tersedia, berikut adalah daftar syarat terbaru yang perlu dipenuhi oleh calon mitra. Pastikan seluruh poin ini kamu penuhi agar proses peninjauan berjalan lancar. 1. Badan Hukum atau Status Usaha yang Sah Calon mitra harus memiliki bentuk usaha atau lembaga yang diakui secara hukum seperti PT, CV, koperasi atau yayasan. Bila masih berupa individu atau komunitas, dapat melampirkan surat rekomendasi dari lembaga yang kredibel. Ketentuan ini membantu memastikan komitmen jangka panjang serta tanggung jawab pelaksanaan penyediaan makanan bergizi. Konsultasi Gratis Bikin Yayasan Tinggal Klik Link Disini 2. Menggunakan Bahan Pangan Lokal Calon mitra diharuskan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai komponen utama menu yang disajikan. Ketentuan ini bukan sekadar syarat administratif, namun menjadi bagian dari strategi untuk menguatkan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan. Contohnya, kamu bisa bekerja sama dengan UMKM setempat yang memasok sayur, ikan atau lauk berbasis produk daerah ke dapur MBG. 3. Dokumen Legalitas: KTP, NPWP, NIB, Akta Usaha Dokumen legal yang biasanya diminta meliputi KTP penanggung jawab, NPWP badan usaha, NIB, serta akta pendirian dan perubahan yang sesuai dengan bentuk usaha. Dokumen ini dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran online dan proses verifikasi lapangan oleh BGN atau pihak pengelola program dilansir dari Legalitas.org. 4. Alamat Usaha dan Data Kontak yang Jelas Calon mitra perlu mencantumkan alamat usaha lengkap untuk domisili dan lokasi produksi, alamat email resmi, nomor telepon atau HP, serta logo atau identitas usaha bila tersedia. Ketersediaan data ini mendukung kegiatan pemantauan serta pelaporan selama kerja sama berjalan. 5. Komitmen Operasional dan Volume Penyediaan Walaupun tidak selalu tercantum angka tertentu, calon mitra diharapkan memiliki kapasitas penyediaan makanan bergizi yang konsisten serta sesuai standar operasional yang berlaku. Misalnya keteraturan distribusi, kondisi kebersihan dapur, dan kesiapan logistik. Ketentuan ini berguna untuk membantu menghindari calon mitra yang belum memiliki kemampuan nyata untuk mengelola kegiatan program. Langkah dan Cara Mendaftar Menjadi Mitra Resmi MBG Proses pendaftaran mitra kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui portal daring yang telah disediakan. Kamu bisa mengikuti rangkaian langkahnya secara runtut agar prosesnya terasa lebih rapi dan mudah diikuti. 1. Akses Portal Mitra BGN Langkah pertama, bukalah laman pendaftaran mitra di situs Badan Gizi Nasional melalui https://mitra.bgn.go.id. Setelah halaman terbuka, cek kembali apakah alamat web yang kamu akses sudah benar. Gunakan browser telah diperbarui atau versi terbaru agar formulir tidak mengalami gangguan ketika diisi. Pastikan koneksi internet kamu stabil untuk membantu proses pengisian berjalan lebih mulus. Dengan persiapan sederhana ini, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa kendala teknis. 2. Membuat Akun Baru atau Masuk ke Akun yang Sudah Ada Jika kamu belum memiliki akun, pilih menu Buat Akun Baru. Lalu isi informasi dasar seperti nama usaha atau lembaga, jenis badan, email aktif, nomor telepon, dan kata sandi. Proses ini membantu sistem mengenali identitasmu sehingga data pendaftaran bisa tercatat dengan benar. Kalau sudah pernah mendaftar, cukup login menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Setelah masuk, kamu dapat melanjutkan pengisian formulir lanjutan yang lebih detail. Tahapan ini menjadi pintu awal sebelum mengunggah dokumen yang diperlukan. 3. Mengisi Formulir dan Mengunggah Dokumen Persyaratan Pada tahap berikutnya, kamu diminta melengkapi formulir berisi data lembaga, informasi kontak, jenis kemitraan, serta lokasi layanan bila kamu mengelola SPPG. Setiap

SELENGKAPNYA

Category: Legalitas