Form D ATIGA adalah Surat Keterangan Asal (SKA) yang membuktikan sebuah barang berasal dari negara anggota ASEAN. Dengan dokumen ini, importir di negara tujuan bisa menikmati tarif bea masuk preferensi.
Banyak eksportir baru kebingungan di tahap ini. Pembeli di Thailand atau Vietnam sudah ada, tetapi cara membuktikan asal barang belum jelas.
Jawabannya ringkas. Pastikan barangmu memenuhi aturan asal barang, lalu ajukan permohonan lewat sistem e-SKA Kementerian Perdagangan.
Sebagai praktisi hukum, saya memandang Form D sebagai aset daya saing. Menurut saya, eksportir yang paham aturan asal barang bisa menawarkan harga lebih menarik, sebab pembelinya membayar bea masuk lebih rendah.
Pengertian dan Dasar Hukum Form D ATIGA
Mulailah dari istilah dan payung hukumnya. Dari situ, kamu bisa tahu kapan dokumen ini berlaku.
Pengertian Form D ATIGA
ATIGA adalah ASEAN Trade in Goods Agreement, persetujuan perdagangan barang antarnegara anggota ASEAN. Form D merupakan format SKA yang dipakai dalam skema tersebut.
Importir di negara tujuan memakai Form D untuk mengklaim tarif preferensi. Tanpa dokumen itu, tarif bea masuk umum yang berlaku.
Kini negara anggota ASEAN memakai e-Form D, yang dikirim secara elektronik lewat ASEAN Single Window (ASW). Beberapa negara sudah meninggalkan dokumen cetak.
Baca juga: SKO Adalah: Surat Keterangan Asal dan Cara Mengurusnya
Dasar Hukum yang Perlu Kamu Ketahui
Beberapa regulasi berikut menjadi pegangan:
- Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang pengesahan ATIGA.
- Perpres No. 84 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan ATIGA, yang menyederhanakan mekanisme penerbitan SKA Form D.
- Permendag No. 32 Tahun 2022 tentang ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan SKA, termasuk lewat e-SKA.
- Ketentuan Menteri Keuangan tentang penetapan tarif bea masuk preferensi dalam rangka ATIGA.
Aturan di Kementerian Perdagangan bisa berubah. Periksa peraturan terbaru sebelum mengajukan permohonan.

Fungsi Form D ATIGA bagi Eksportir dan Importir
Fungsi pokok Form D adalah membuktikan asal barang. Beberapa manfaat mengikutinya:
- Tarif bea masuk preferensi. Banyak pos tarif dalam ATIGA mendapat bea masuk rendah, bahkan 0 persen.
- Daya saing harga. Pembeli menanggung biaya impor yang lebih kecil.
- Bukti hukum asal barang. Otoritas kepabeanan memakai dokumen ini untuk memberi preferensi.
- Dasar verifikasi. Otoritas dapat memeriksa kebenaran asal barang kapan saja.
Importir menyerahkan Form D kepada otoritas kepabeanan negara tujuan. Kalau dokumennya sah dan sesuai, preferensi berlaku. Kalau tidak, otoritas menerapkan tarif normal dan bisa menagih selisih bea masuk.
Syarat Asal Barang untuk Mendapat Form D
Tidak semua barang yang berangkat dari Indonesia otomatis mendapat Form D. Barang harus lolos kriteria asal (rules of origin).
Kriteria Asal Barang
Barang berstatus asal ASEAN bila memenuhi salah satu kriteria berikut:
- Wholly obtained (WO). Barang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota, misalnya hasil pertanian atau perikanan.
- Regional Value Content (RVC) paling sedikit 40 persen. Nilai kandungan regional mencapai minimal 40 persen dari nilai FOB.
- Change in Tariff Heading (CTH). Bahan non-asal berubah klasifikasi tarif setelah diproses.
- Product Specific Rules (PSR). Aturan khusus untuk produk tertentu.
Kriteria yang berlaku bergantung pada pos tarif barang. Sebagian pos tarif memberi pilihan antara RVC atau CTH.
Rumus RVC
Metode langsung maupun tidak langsung bisa dipakai. Rumus yang paling sering muncul:
- RVC = (FOB β nilai bahan non-asal) Γ· FOB Γ 100%
Hasilnya harus mencapai atau melebihi 40 persen. Hitung dengan data biaya produksi yang akurat, karena otoritas dapat memintanya saat verifikasi.
Kumulasi dan Hal Teknis Lain
ATIGA mengenal akumulasi bahan dari negara anggota. Aturan kumulasi parsial menetapkan batas minimum kandungan dari negara pengekspor. Rinciannya cukup teknis, jadi baca ketentuan resminya atau tanyakan kepada ahli.
Satu hal lagi. Barang yang hanya diproses minimal, seperti dikemas ulang, umumnya tidak memenuhi syarat asal.
Cara Mengurus Form D ATIGA lewat e-SKA
Di Indonesia, pengajuan Form D berjalan secara elektronik melalui laman e-ska.kemendag.go.id. Siapkan semuanya dengan rapi.
Persiapan Awal
Sebelum mengajukan, kumpulkan hal berikut:
- NIB dan identitas perusahaan yang sah.
- Akun pada sistem e-SKA, yang kamu daftarkan lewat laman resmi.
- Klasifikasi tarif (HS Code) barang yang tepat.
- Perhitungan kriteria asal barang, misalnya RVC beserta data pendukungnya.
- Dokumen transaksi, seperti invoice, packing list, dan dokumen ekspor.
Langkah Pengajuan
Secara umum, alurnya begini:
- Registrasi dan login di sistem e-SKA.
- Isi data permohonan, meliputi eksportir, importir, barang, dan kriteria asal.
- Unggah dokumen pendukung sesuai daftar yang diminta sistem.
- Kirim permohonan, lalu tunggu pemeriksaan dari instansi penerbit.
- Perbaiki bila diminta. Petugas bisa meminta klarifikasi atau data tambahan.
- Terima SKA Form D setelah permohonan disetujui.
- Kirim e-Form D lewat sistem yang berlaku supaya importir bisa memakainya di negara tujuan.
Instansi penerbit yang ditunjuk memeriksa permohonan dan menerbitkan SKA. Waktu dan teknis detailnya bisa berbeda, jadi cek ketentuan terbaru dan panduan pengguna e-SKA.
Soal Waktu Penerbitan
Ajukan Form D sebelum atau saat pengapalan. Penerbitan sesudah tanggal pengapalan punya aturan khusus dan batas waktu. Jangan menunda, sebab keterlambatan bisa menyulitkan importir mengklaim preferensi.
Baca juga: Indikasi Asal Adalah: Pengertian dan Bedanya dengan Indikasi Geografis
Kesalahan Umum dan Risiko yang Perlu Kamu Hindari
Banyak klaim preferensi gagal karena kesalahan kecil. Waspadai hal berikut:
- Salah HS Code. Kriteria asal berbeda di tiap pos tarif.
- Data tidak konsisten. Nama, nomor invoice, dan deskripsi barang harus sama di semua dokumen.
- Perhitungan RVC lemah. Eksportir tak bisa membuktikan angkanya saat diverifikasi.
- Terlambat mengajukan. Dokumen terbit jauh sesudah pengapalan.
- Barang tidak memenuhi kriteria. Klaim asalnya tidak sah.
Dampaknya bisa serius. Otoritas negara tujuan dapat menolak preferensi, menagih selisih bea masuk, atau meminta verifikasi. Hubungan dagang dengan pembeli pun ikut terganggu.
Karena itu, simpan dokumen produksi, biaya bahan baku, dan bukti pembelian selama jangka waktu yang diwajibkan. Semua itu menjadi bukti utama ketika verifikasi datang.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa itu Form D ATIGA?
Form D ATIGA adalah Surat Keterangan Asal untuk barang asal ASEAN. Importir memakainya untuk mengklaim tarif bea masuk preferensi di negara tujuan sesuai ATIGA.
Di mana saya mengurus Form D di Indonesia?
Eksportir mengajukannya lewat sistem e-SKA Kementerian Perdagangan di e-ska.kemendag.go.id. Instansi penerbit yang ditunjuk memeriksa dan menerbitkan dokumennya.
Berapa persen kandungan regional yang diperlukan?
Untuk kriteria RVC, barang membutuhkan kandungan regional paling sedikit 40 persen dari nilai FOB. Sebagian barang memakai kriteria lain, seperti CTH atau PSR, menurut pos tarifnya.
Kesimpulan
Form D ATIGA adalah dokumen asal barang yang membuka tarif bea masuk preferensi di negara ASEAN. Pastikan barang memenuhi kriteria asal, lalu ajukan permohonan lewat e-SKA Kemendag sebelum atau saat pengapalan.
Langkah yang saya sarankan jelas. Tentukan HS Code, hitung RVC, siapkan dokumen yang konsisten, dan ajukan tepat waktu. Simpan semua bukti produksi.
Menurut pendapat saya, eksportir yang rapi soal asal barang lebih dipercaya pembeli. Kepercayaan itulah yang sering menentukan apakah kontrak berlanjut.
Ragu soal kriteria asal, perhitungan RVC, atau klaim preferensi yang ditolak? Jangan menebak sendiri. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website. Kami siap membantumu dengan ramah dan jelas.
Ringkasan
- Form D ATIGA adalah SKA yang membuktikan barang berasal dari negara anggota ASEAN.
- Dokumen ini memberi akses ke tarif bea masuk preferensi di negara tujuan.
- Dasar hukumnya meliputi Perpres 2/2010, Perpres 84/2020, dan Permendag 32/2022.
- Barang harus memenuhi kriteria asal: WO, RVC minimal 40 persen, CTH, atau PSR.
- Eksportir mengajukan Form D secara elektronik lewat e-ska.kemendag.go.id.
- Ajukan sebelum atau saat pengapalan, dan pastikan data di semua dokumen konsisten.
- Kesalahan HS Code atau perhitungan RVC bisa membuat otoritas menolak preferensi.
- Simpan bukti produksi dan biaya bahan baku untuk keperluan verifikasi.
Referensi
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement.
- Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang perubahan ATIGA terkait penyederhanaan mekanisme penerbitan SKA Form D.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan SKA.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA.
- Kementerian Perdagangan RI, sistem e-SKA.
- Sekretariat ASEAN, ASEAN Trade in Goods Agreement dan ASEAN Single Window.





