Pernah mendengar istilah bipartit dan tripartit ketenagakerjaan, tapi belum yakin bedanya? Wajar.
Banyak pekerja dan pengusaha baru mencari tahu setelah perselisihan terlanjur memanas, dan pada titik itu satu langkah yang keliru bisa merugikan hak mereka.
Intinya begini. Bipartit adalah perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha. Tripartit menghadirkan pemerintah sebagai pihak ketiga.
Sebagai pakar hukum, saya berpendapat bipartit layak menjadi langkah pertama, karena prosesnya cepat, murah, dan menjaga hubungan kerja tetap utuh.
Sayangnya, banyak perusahaan masih memperlakukannya sebagai formalitas. Artikel ini membahas pengertian, dasar hukum, dan prosedur keduanya dengan urutan yang mudah diikuti.
Pengertian Bipartit dan Tripartit dalam Hukum Ketenagakerjaan
Perundingan bipartit berlangsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Tujuannya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lewat musyawarah sampai tercapai mufakat.
Tidak ada pihak lain yang ikut campur. Tripartit punya tiga unsur, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Wakil pemerintah biasanya hadir dalam wujud mediator dari dinas ketenagakerjaan.
Istilah tripartit juga muncul di forum konsultasi, misalnya Lembaga Kerja Sama Tripartit, sehingga kamu perlu melihat konteks pemakaiannya. Perundingan bipartit menyelesaikan sengketa.
Lembaga tripartit memberi pertimbangan untuk kebijakan ketenagakerjaan.
Di lapangan, bipartit berlangsung di tingkat perusahaan. Manajemen duduk bersama perwakilan pekerja, misalnya pengurus serikat.
Kalau perundingan mentok, barulah tripartit masuk dan pemerintah turun tangan. Kedua mekanisme ini saling melengkapi.
Memahami bipartit dan tripartit dengan benar membantu pekerja memilih jalur yang tepat.
Baca Juga: Perjanjian Kerja Outsourcing vs Pemborongan Pekerjaan: Bedanya
Perbedaan Bipartit dan Tripartit Ketenagakerjaan
Perbedaan keduanya paling mudah terlihat dari pihak, urutan, dan hasilnya. Perhatikan poin berikut:
- Pihak: bipartit melibatkan pekerja dan pengusaha. Tripartit menambahkan pemerintah.
- Urutan: bipartit berjalan paling awal. Tripartit menyusul setelah bipartit gagal.
- Peran pihak ketiga: bipartit berjalan tanpa penengah. Dalam tripartit, mediator, konsiliator, atau arbiter ikut mencari jalan keluar.
- Hasil: bipartit berujung pada perjanjian bersama. Tripartit bisa berujung pada perjanjian bersama, anjuran tertulis, atau putusan.
Dengan paham perbedaan ini, kamu bisa menyusun strategi sejak awal dan menghindari salah prosedur yang merugikan.
Pekerja maupun pengusaha juga lebih mudah menilai posisi hukum masing-masing, terutama dalam urusan bipartit dan tripartit ketenagakerjaan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dasar Hukum Bipartit dan Tripartit di Indonesia
Aturan keduanya tersebar di beberapa regulasi utama. Berikut yang perlu kamu ketahui:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur Lembaga Kerja Sama Bipartit pada Pasal 106 dan Lembaga Kerja Sama Tripartit pada Pasal 107.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mewajibkan perundingan bipartit lebih dulu pada Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah sebagian ketentuan ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK.
Lalu ada Pasal 106 yang mewajibkan perusahaan dengan 50 pekerja atau lebih membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.
Lembaga ini menjadi forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja.
Adapun Lembaga Kerja Sama Tripartit memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah saat merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Jadi, hukum menempatkan bipartit sebagai tahap wajib. Tripartit baru berjalan setelah bipartit gagal. Aturan bipartit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pun masih berlaku.
Prosedur Perundingan Bipartit
Prosedur bipartit tergolong sederhana. Hasilnya saja yang harus terdokumentasi dengan rapi. Ikuti langkah berikut:
- Pihak yang berselisih mengajukan permintaan perundingan secara tertulis.
- Kedua pihak menentukan jadwal pertemuan dan membahas pokok masalah.
- Perundingan berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak hari pertama.
- Para pihak menyusun risalah perundingan yang memuat pendapat dan hasilnya.
- Kalau sepakat, mereka menandatangani perjanjian bersama dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Kalau gagal, salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat beserta bukti upaya bipartit.
Risalah punya peran penting. Dokumen ini wajib memuat nama dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah, pendapat masing-masing pihak, kesimpulan atau hasil, serta tanda tangan.
Tanpa risalah, kamu akan kesulitan membuktikan bahwa upaya bipartit memang sudah dilakukan.
Satu hal lagi. Pekerja yang menolak PHK harus menempuh bipartit lebih dulu. Karena itu, simpan semua bukti komunikasi dan dokumen kerja sejak awal. Jangan menunggu masalah membesar.
Prosedur Tripartit Setelah Bipartit Gagal
Begitu bipartit gagal, penyelesaian pindah ke jalur tripartit dan pemerintah mulai terlibat. Instansi ketenagakerjaan lalu menawarkan pilihan penyelesaian kepada para pihak.
Mediasi Hubungan Industrial
Para pihak punya waktu tujuh hari kerja untuk memilih konsiliasi atau arbitrase. Kalau tidak ada pilihan, instansi melimpahkan perkara ke mediator.
Mediator lalu memanggil para pihak dan menggelar sidang. Jika sepakat, ia membantu menyusun perjanjian bersama.
Jika tidak, ia mengeluarkan anjuran tertulis paling lama 10 hari kerja setelah sidang pertama. Seluruh tugas mediator harus rampung dalam 30 hari kerja.
Konsiliasi dan Arbitrase
Kedua jalur ini hanya berlaku untuk jenis perselisihan tertentu. Konsiliasi menangani perselisihan kepentingan, PHK, dan antarserikat pekerja.
Arbitrase menangani perselisihan kepentingan dan antarserikat pekerja. Konsiliator punya waktu 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian.
Bila para pihak belum sepakat, ia mengeluarkan anjuran tertulis. Putusan arbiter pada dasarnya final dan mengikat.
Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
Salah satu pihak boleh menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial kalau menolak anjuran mediator.
Namun, hakim akan mengembalikan gugatan yang tidak melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi.
Pengadilan ini memeriksa perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antarserikat pekerja. Karena itu, siapkan bukti tertulis dan saksi sejak tahap bipartit.
FAQ tentang Bipartit dan Tripartit
Apa perbedaan bipartit dan tripartit ketenagakerjaan?
Bipartit melibatkan dua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Tripartit menambahkan pemerintah sebagai penengah.
Bipartit selalu menjadi tahap awal. Hasil akhirnya pun berbeda, yaitu perjanjian bersama atau anjuran tertulis.
Apakah bipartit wajib sebelum ke pengadilan?
Ya. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan para pihak menempuh bipartit lebih dulu.
Tanpa bukti upaya bipartit, dinas ketenagakerjaan akan mengembalikan berkas pencatatan. Aturan ini berlaku untuk semua jenis perselisihan hubungan industrial.
Berapa lama perundingan bipartit berlangsung?
Paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Kalau batas waktu terlewati tanpa kesepakatan, perundingan dianggap gagal.
Setelah itu, kamu bisa mencatatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Bipartit dan tripartit ketenagakerjaan membentuk urutan penyelesaian perselisihan kerja. Bipartit datang lebih dulu.
Kalau perundingan buntu, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase lewat jalur tripartit mengambil alih. Memahami bipartit dan tripartit dengan baik juga menekan biaya sengketa.
Saran saya, dokumentasikan setiap komunikasi, buat risalah resmi, dan patuhi batas waktu. Kumpulkan juga kontrak kerja, slip gaji, dan surat peringatan sebelum berunding.
Persiapan matang dan itikad baik melindungi hakmu sekaligus menjaga hubungan kerja tetap sehat dan produktif.
Menurut saya, banyak sengketa kerja sebenarnya selesai di meja bipartit kalau kedua pihak mau berunding dengan jujur. Hasilnya cepat dan murah.
Dokumen berbahasa asing, seperti kontrak kerja tenaga kerja asing, juga perlu diterjemahkan secara akurat.
Kalau kamu butuh bantuan soal itu, klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website kami.
Tim Translation Transfer siap mendampingi kamu dengan layanan penerjemahan resmi yang terpercaya.
Baca Juga: Cuti Melahirkan Menurut Hukum: Durasi dan Hak Pekerjanya
Ringkasan
- Bipartit adalah perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha.
- Tripartit melibatkan pemerintah sebagai mediator atau penengah.
- Hukum mewajibkan bipartit sebelum perselisihan masuk jalur tripartit.
- Perundingan bipartit berlangsung paling lama 30 hari kerja.
- Hasil perundingan harus tertuang dalam risalah atau perjanjian bersama.
- Jalur tripartit meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib melampirkan risalah penyelesaian.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, laman resmi hubungan industrial dan jaminan sosial.
