PA dan KPA adalah dua jabatan kunci dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah. PA berarti Pengguna Anggaran, sedangkan KPA berarti Kuasa Pengguna Anggaran.
Singkatnya, PA memegang kewenangan penggunaan anggaran, lalu KPA menjalankan sebagian kewenangan itu atas dasar kuasa.
Banyak pegawai pemerintah dan penyedia barang atau jasa masih tertukar dalam memahami keduanya. Akibatnya, dokumen kontrak dan pertanggungjawaban sering memuat kekeliruan.
Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, salah mengenali pejabat berwenang adalah sumber sengketa administrasi yang paling sering diremehkan.
Oleh karena itu, artikel ini menguraikan pengertian, tugas, dan perbedaan PA dan KPA secara runtut.
Pengertian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan PA sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian, lembaga, atau perangkat daerah.
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua tetap memakai definisi tersebut. Di tingkat pusat, menteri atau pimpinan lembaga menjabat sebagai PA.
Di tingkat daerah, kepala perangkat daerah memegang peran itu. Sementara itu, KPA adalah pejabat yang menerima kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA.
Pada pelaksanaan APBN, kepala satuan kerja umumnya menjadi KPA. Di daerah, kepala daerah menetapkan KPA atas usul PA.
Dengan demikian, PA dan KPA terhubung lewat pelimpahan kewenangan.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran (PA)
PA menanggung tanggung jawab atas penggunaan anggaran di seluruh instansinya. Berikut tugas utama PA dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah:
- Menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkannya melalui sistem informasi.
- Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kerjanya.
- Menetapkan KPA, lalu melimpahkan sebagian kewenangan kepadanya.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran kepada pihak yang berwenang.
Selanjutnya, PA wajib memastikan belanja berjalan efisien dan tepat sasaran. Pelimpahan tugas kepada bawahan tidak menghapus fungsi pengawasan PA.
Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPA bekerja pada level pelaksanaan. Kewenangannya berasal dari surat penetapan atau pelimpahan PA, sehingga ruang geraknya terbatas pada isi pelimpahan tersebut.
Tugas KPA meliputi hal berikut:
- Melaksanakan kewenangan PA yang dikuasakan secara tertulis.
- Mengelola anggaran satuan kerja sesuai dokumen anggaran yang berlaku.
- Menetapkan PPK dan pejabat pelaksana lain sesuai pelimpahan.
- Mengumumkan rencana umum pengadaan pada tingkat satuan kerja.
- Memantau pelaksanaan kegiatan agar sesuai target dan jadwal.
Di samping itu, regulasi pengadaan mengizinkan PA atau KPA bertindak sebagai PPK pada kondisi tertentu.
Namun, pejabat yang merangkap wajib memenuhi syarat kompetensi pengadaan sesuai ketentuan.
Dasar Hukum PA dan KPA di Indonesia
Peran PA dan KPA tidak lahir dari kebiasaan birokrasi. Peran itu bersumber dari beberapa regulasi.
Berikut dasar hukum yang paling sering dijadikan rujukan:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menempatkan menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran di instansinya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengguna anggaran dan pejabat perbendaharaan.
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya mengatur peran PA, KPA, dan PPK dalam pengadaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur PA dan KPA di pemerintah daerah.
Oleh karena itu, setiap keputusan pejabat harus merujuk pada aturan tersebut.
Perbedaan PA dan KPA yang Perlu Dipahami
Kedua jabatan ini sering tampak mirip di atas kertas. Meski begitu, sifat kewenangannya berbeda.
Perhatikan poin pembedanya berikut:
- Dasar kewenangan: PA memegang kewenangan karena jabatannya, sedangkan KPA memperolehnya melalui kuasa atau pelimpahan.
- Pemegang jabatan: menteri, pimpinan lembaga, atau kepala perangkat daerah menjadi PA. Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditetapkan menjadi KPA.
- Ruang lingkup: PA mencakup seluruh anggaran instansi, sementara KPA hanya mencakup bagian yang dikuasakan.
- Penetapan: PA menetapkan KPA, sedangkan KPA tidak menetapkan PA.
- Fokus kerja: PA menentukan arah penggunaan anggaran, lalu KPA mengeksekusinya di lapangan.
Dengan memahami perbedaan ini, kamu dapat membaca surat keputusan dan kontrak dengan lebih teliti.
Selain itu, perbedaan ini memengaruhi penandatanganan dokumen.
Dokumen yang memerlukan keputusan kebijakan PA sebaiknya tidak ditandatangani KPA tanpa dasar pelimpahan yang jelas.
Hubungan PA, KPA, dan PPK dalam Pengadaan
Banyak orang bertanya tentang posisi PPK di antara dua jabatan ini.
Regulasi pengadaan menyebut PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berdampak pada pengeluaran anggaran belanja.
Artinya, PPK bekerja berdasarkan penunjukan, sehingga PA atau KPA menjadi atasan yang menetapkannya.
Selanjutnya, PPK menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Meski begitu, PA dan KPA tetap memegang fungsi pengendalian di atasnya.
Karena itu, kesalahan penetapan PPK dapat membuat kontrak dipertanyakan keabsahannya.
Contoh Penerapan PA dan KPA di Lapangan
Contoh sederhana akan memudahkan pemahaman. Misalkan sebuah dinas pemerintah kabupaten menjalankan program pembangunan fasilitas.
Kepala dinas menjabat sebagai PA. Kemudian, kepala dinas menunjuk pejabat tertentu, misalnya kepala unit pelaksana teknis, sebagai KPA untuk kegiatan di unit tersebut.
KPA lalu menetapkan PPK yang mengurus kontrak. Setiap langkah harus tercatat dalam surat keputusan.
Dengan alur tertulis ini, auditor dapat menelusuri siapa memutuskan apa.
Akibatnya, pertanggungjawaban menjadi jelas dan risiko sengketa menurun.
Tanggung Jawab Hukum PA dan KPA
Pelimpahan kewenangan tidak menghapus pertanggungjawaban. PA tetap bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan umum.
KPA bertanggung jawab atas tindakan yang berada dalam batas kuasanya.
Apabila terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan penyelesaian melalui tuntutan ganti rugi.
Selain itu, penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat masuk ranah pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat menyoroti kelengkapan dokumen pelimpahan dan ketepatan penetapan pejabat.
Karena itu, setiap pejabat sebaiknya menyimpan dokumen pelimpahan dengan tertib. Dokumen tersebut menjadi bukti batas tanggung jawab masing-masing.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah KPA boleh merangkap sebagai PPK?
Boleh, selama ketentuan pengadaan mengizinkan dan pejabat tersebut memenuhi syarat kompetensi.
Pastikan penetapan tertulis tersedia sebelum menandatangani kontrak.
Selain itu, periksa sertifikat kompetensi pengadaan yang dimiliki pejabat tersebut agar proses tidak bermasalah ketika diaudit.
Siapa yang menjadi PA di pemerintah daerah?
Kepala perangkat daerah, seperti kepala dinas atau kepala badan, menjadi PA. Kepala daerah menetapkan KPA atas usul PA.
Apakah satu instansi boleh memiliki banyak KPA?
Boleh. Satu kementerian memiliki banyak satuan kerja, dan setiap satuan kerja umumnya memiliki KPA sendiri. Masing-masing KPA bertanggung jawab atas satuan kerjanya.
Kesimpulan
PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran, sedangkan KPA adalah pelaksana yang menerima kuasa dari PA.
Langkah yang saya sarankan sederhana: periksa surat penetapan, cek batas pelimpahan, lalu simpan seluruh arsipnya. Dengan begitu, pengelolaan anggaran instansi dapat berjalan tertib.
Menurut saya, ketertiban dokumen jabatan adalah benteng pertama pejabat terhadap risiko hukum.
Namun, banyak instansi baru menyadarinya setelah masalah muncul.
Selain itu, instansi perlu memperbarui surat penetapan setiap kali terjadi pergantian pejabat, sehingga kewenangan tidak melekat pada orang yang sudah tidak menjabat.
Jika dokumen penetapan, kontrak, atau perjanjian kerja sama Anda melibatkan pihak asing, terjemahan resmi dan legalisasinya perlu rapi sejak awal.
Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, lalu tim kami siap membantu.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
Ringkasan
- PA adalah Pengguna Anggaran, pemegang kewenangan penggunaan anggaran instansi.
- KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran, penerima kuasa dari PA.
- Menteri, pimpinan lembaga, atau kepala perangkat daerah menjabat sebagai PA.
- Kepala satuan kerja umumnya menjabat sebagai KPA pada pelaksanaan APBN.
- PA menetapkan KPA, PPK, dan pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
- KPA bekerja dalam batas pelimpahan tertulis dari PA.
- Pelimpahan tidak menghapus tanggung jawab hukum dan pengawasan.
- Dokumen penetapan yang tertib melindungi pejabat dari risiko hukum.
Referensi
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Database Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018
- Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Database Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
