Pekerjaan Tambah Kurang: Aturan dan Cara Addendumnya

Pekerjaan tambah kurang sering muncul saat proyek berjalan dan kondisi lapangan ternyata berbeda dari dokumen kontrak.

Istilah ini merujuk pada perubahan volume atau jenis pekerjaan, baik berupa penambahan maupun pengurangan.

Anda wajib menuangkan perubahan tersebut dalam addendum kontrak yang disepakati para pihak.

Dalam pengadaan pemerintah, Pasal 54 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025 menjadi pegangan utamanya.

Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, banyak sengketa proyek bermula dari perubahan lisan yang tidak pernah dicatat.

Padahal, satu addendum yang rapi dapat mencegah gugatan wanprestasi dan temuan pemeriksa.

Oleh karena itu, artikel ini membahas aturan, batas nilai, dan langkah pembuatan addendum secara runtut.

Pengertian Pekerjaan Tambah Kurang dalam Kontrak

Pekerjaan tambah kurang berarti perubahan lingkup pekerjaan setelah penandatanganan kontrak.

Praktisi proyek sering menyebutnya contract change order atau CCO.

Istilah ini mencakup dua kondisi, yaitu pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang.

Pekerjaan tambah muncul ketika pelaksanaan membutuhkan volume atau jenis kegiatan di luar kontrak.

Misalnya, pemilik proyek meminta tambahan pondasi karena tanah ternyata lebih lunak.

Sebaliknya, pekerjaan kurang terjadi ketika sebagian item tidak perlu dikerjakan.

Contohnya, pengurangan volume pengecoran karena desain disederhanakan.

Selanjutnya, selisih antara keduanya menentukan apakah harga kontrak naik atau turun.

Namun, perubahan itu tetap harus tertulis. Tanpa dokumen resmi, penyedia sulit menagih pembayaran.

Di sisi lain, pemberi kerja berisiko menanggung temuan audit.

Selain itu, pekerjaan tambah kurang berbeda dari pekerjaan baru yang berdiri sendiri.

Perubahan ini tetap berada dalam ruang lingkup kontrak awal dan timbul akibat kondisi nyata di lapangan.

Jika pekerjaan tambahan sama sekali tidak berkaitan dengan kontrak awal, para pihak sebaiknya mengkaji kebutuhan pengadaan terpisah.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

Dasar Hukum Pekerjaan Tambah Kurang di Indonesia

Aturan utama pekerjaan tambah kurang pada proyek pemerintah ada di Pasal 54 Perpres 16/2018.

Pemerintah mengubahnya melalui Perpres 12/2021 dan terakhir Perpres 46/2025, yang berlaku sejak 30 April 2025.

Selain itu, Pasal 52 ayat (1) menyebut perubahan kontrak sebagai bagian dari pelaksanaan kontrak.

Pasal 54 ayat (1) berlaku ketika kondisi lapangan berbeda dari gambar, spesifikasi teknis, atau kerangka acuan kerja dalam kontrak.

Dalam kondisi itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia dapat mengubah kontrak.

Perubahan tersebut meliputi:

• menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
• menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
• mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan; dan/atau
• mengubah jadwal pelaksanaan.

Sebagai tambahan, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 memberi pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia.

Untuk kontrak swasta, dasarnya adalah Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal itu menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dengan demikian, para pihak bebas mengubah isi kontrak selama keduanya sepakat.

Meski begitu, kesepakatan tersebut tetap tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Karena itu, tinjau kembali klausul perubahan kontrak sebelum Anda menyusun addendum.

Batas Nilai dan Syarat Perubahan Kontrak

Pasal 54 ayat (2) membatasi penambahan nilai kontrak. Penambahan nilai kontrak akhir tidak boleh melebihi 10 persen dari harga kontrak awal.

Aturan ini menjaga agar biaya proyek tidak membengkak tanpa kendali.

Karena itu, hitung total perubahan sejak awal, bukan setiap item secara terpisah.

Namun, ayat (3) memberi pengecualian. Jika keadaan darurat menyebabkan perubahan kontrak, penambahan nilai dapat melebihi 10 persen.

Syaratnya, Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan.

Selain batas nilai, praktik yang baik menuntut hal berikut:

• Perubahan memiliki alasan teknis yang jelas dan terdokumentasi.
• Pemeriksaan bersama di lapangan tercatat dalam berita acara.
• Anggaran untuk penambahan nilai tersedia.
• Para pihak menyepakati perubahan secara tertulis.

Dengan syarat tersebut, PPK dapat mempertanggungjawabkan setiap perubahan saat pemeriksaan berlangsung.

Perhitungan nilai juga bergantung pada jenis kontrak. Pada kontrak harga satuan, Anda menghitung perubahan volume dengan harga satuan yang tercantum.

Pada kontrak lumsum, perubahan lingkup umumnya memerlukan penyesuaian pekerjaan dan harga baru yang disepakati.

Oleh karena itu, baca kembali klausul jenis kontrak sebelum menyusun perhitungan.

Cara Membuat Addendum untuk Pekerjaan Tambah Kurang

Addendum adalah perjanjian tambahan yang mengubah sebagian isi kontrak awal. Berikut langkah praktis pembuatannya:

1. Lakukan pemeriksaan bersama di lapangan dan catat selisih volume pekerjaan.
2. Hitung rincian pekerjaan tambah dan kurang, lalu susun daftar kuantitas serta harga.
3. Negosiasikan harga satuan dan jadwal secara terbuka dengan pihak lain.
4. Susun draf addendum yang memuat pasal berubah, nilai baru, dan jangka waktu baru.
5. Tandatangani addendum sebelum Anda menagih atau membayar pekerjaan perubahan.
6. Simpan seluruh dokumen sebagai arsip pertanggungjawaban.

Selanjutnya, pastikan addendum mencantumkan identitas para pihak dan nomor kontrak awal.

Tuliskan juga alasan perubahan serta rincian perubahan volume, nilai, atau waktu.

Terakhir, tegaskan bahwa pasal lain dalam kontrak tetap berlaku.

Perhatikan pula jangka waktu pelaksanaan. Jika perubahan volume memengaruhi durasi pekerjaan, cantumkan penyesuaian jadwal dalam addendum yang sama.

Dengan begitu, para pihak tidak perlu membuat dokumen terpisah dan risiko perselisihan soal keterlambatan berkurang.

Kesalahan Umum dalam Pekerjaan Tambah Kurang

Banyak proyek bermasalah bukan karena aturannya rumit, melainkan karena pelaksanaannya longgar. Berikut kesalahan yang paling sering terjadi:

• Pekerjaan perubahan berjalan lebih dulu, sedangkan addendum baru terbit belakangan.
• Para pihak hanya bersepakat lewat pesan singkat atau pertemuan tanpa berita acara.
• Nilai perubahan melewati batas 10 persen tanpa dasar keadaan darurat.
• Harga satuan pekerjaan tambah tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas.
• Jadwal pelaksanaan tidak ikut disesuaikan, padahal volume pekerjaan berubah.

Akibatnya, penyedia menghadapi pembayaran yang tertahan. Di sisi lain, PPK menghadapi risiko temuan pemeriksa.

Karena itu, periksa kelengkapan dokumen sebelum pekerjaan perubahan dimulai.

Selain itu, libatkan konsultan pengawas atau ahli hukum ketika nilai perubahan cukup besar.

Langkah sederhana ini membantu menghemat waktu dan biaya penyelesaian sengketa.

FAQ

Apakah pekerjaan tambah kurang harus memakai addendum?

Ya. Pasal 54 menyebut PPK bersama penyedia melakukan perubahan kontrak.

Agar punya kekuatan hukum dan jejak audit, Anda perlu menuangkannya secara tertulis dalam addendum.

Dokumen ini menjadi dasar pembayaran prestasi pekerjaan perubahan.

Berapa batas maksimal penambahan nilai kontrak?

Penambahan nilai kontrak akhir maksimal 10 persen dari harga kontrak awal.

Pada keadaan darurat, nilai dapat melebihi angka itu dengan persetujuan PA.

Bolehkah kontrak swasta memakai addendum?

Boleh. Para pihak dapat mengubah kontrak berdasarkan kesepakatan sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, dengan tetap mengikuti klausul perubahan dalam kontrak.

Kesimpulan

Pekerjaan tambah kurang adalah hal wajar dalam proyek, asalkan Anda mengelolanya dengan tertib.

Pasal 54 Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 menetapkan alasan, bentuk, dan batas nilai perubahan.

Addendum menjadi sarana untuk mencatatnya secara sah.

Langkah yang saya sarankan adalah memeriksa lapangan bersama, menghitung perubahan, mematuhi batas 10 persen, lalu menandatangani addendum tertulis sebelum pembayaran pekerjaan perubahan diproses oleh PPK.

Menurut pandangan saya, penyedia dan pemberi kerja sebaiknya melihat addendum sebagai pelindung, bukan beban administrasi.

Dokumen yang jelas membuat kedua pihak aman dari sengketa.

Pembukuan yang tertib juga memudahkan pemeriksaan di kemudian hari. Karena itu, jangan menunda penyusunan addendum hanya karena pekerjaan terasa sepele.

Jika kontrak Anda melibatkan pihak asing, penerjemahan resmi juga penting agar addendum mudah dipahami dan diterima.

Butuh bantuan menerjemahkan addendum atau dokumen kontrak secara resmi?

Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu Anda.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Pekerjaan tambah kurang adalah perubahan volume atau jenis pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
• Pasal 54 Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 menjadi dasar perubahan kontrak pemerintah.
• PPK bersama penyedia dapat mengubah volume, jenis kegiatan, spesifikasi, dan jadwal.
• Penambahan nilai kontrak akhir maksimal 10 persen dari harga kontrak awal.
• Keadaan darurat memungkinkan nilai melebihi 10 persen dengan persetujuan PA.
• Addendum tertulis wajib menjadi dasar pembayaran dan pertanggungjawaban perubahan.
• Kesalahan umum, seperti pekerjaan berjalan sebelum addendum terbit, meningkatkan risiko sengketa dan temuan pemeriksa.
• Kontrak swasta mengikuti kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.

Referensi

• Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
• Presiden Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.