Terbaru

Hukum

Uang Penggantian Hak: Komponen dan Cara Menghitungnya

Ditulis oleh Aisyah Yekti

Daftar Isi

Saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), perhatian pekerja biasanya tertuju pada pesangon. Padahal, ada satu komponen lain yang juga wajib dibayarkan perusahaan, yaitu uang penggantian hak. 

Komponen ini sering terlewat karena istilahnya kurang dikenal dan nilainya terlihat kecil dibandingkan pesangon. 

Jika tidak dicek dengan teliti, hak yang seharusnya Anda terima bisa tidak masuk ke dalam perhitungan akhir.

Artikel ini menjelaskan pengertian uang penggantian hak, komponen yang termasuk di dalamnya, dasar hukumnya setelah berlakunya undang-undang ketenagakerjaan yang baru, cara menghitungnya, dan contoh kasus dengan angka. 

Apa Itu Uang Penggantian Hak?

Uang penggantian hak adalah sejumlah uang yang dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir, sebagai ganti dari hak yang belum sempat Anda nikmati selama bekerja.

Hak yang dimaksud misalnya jatah cuti tahunan yang masih tersisa, biaya untuk pulang ke tempat asal, dan fasilitas lain yang sudah dijanjikan dalam perjanjian kerja.

Uang penggantian hak berbeda dengan pesangon dan uang penghargaan masa kerja. 

Pesangon dan uang penghargaan masa kerja besarnya bergantung pada lama Anda bekerja dan alasan PHK. 

Uang penggantian hak dihitung dari hak nyata yang masih tersisa pada saat Anda berhenti bekerja. 

Karena itu, dua pekerja dengan masa kerja yang sama bisa menerima uang penggantian hak dalam jumlah yang berbeda.

Ketiga komponen tersebut dibayarkan bersamaan ketika terjadi PHK. Pada umumnya uang penggantian hak tetap diberikan di samping pesangon dan uang penghargaan masa kerja, apa pun alasan PHK-nya.

Yang berubah-ubah menurut alasan PHK adalah pengali untuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Sebuah kajian hukum yang dimuat dalam jurnal ilmiah pada tahun 2023 menyoroti bahwa PHK dapat membuat pekerja kehilangan penghasilan dan menekan kondisi ekonomi mereka beserta keluarga. 

Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa uang penggantian hak menjadi salah satu bentuk kompensasi yang diterima pekerja pada sejumlah keadaan berakhirnya hubungan kerja, misalnya ketika pekerja mengundurkan diri dengan memenuhi syarat tertentu atau ketika permohonan PHK yang diajukan pekerja ditolak pengadilan. 

Dengan kata lain, uang penggantian hak berfungsi sebagai bantalan keuangan agar pekerja tidak menanggung seluruh beban saat masa kerjanya berakhir.

Bagi perusahaan, pembayaran komponen ini juga berkaitan dengan kepatuhan hukum. 

Undang-undang yang berlaku sekarang memuat ancaman pidana bagi pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar hak-hak akibat PHK. 

Karena itu, perusahaan perlu mencatat dengan rapi sisa cuti dan fasilitas pekerja sejak awal, bukan baru dihitung ketika PHK sudah terjadi.

kpr macet disita bank

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Komponen Uang Penggantian HakΒ 

Pengaturan uang penggantian hak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar ketentuan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan dibuat dalam undang-undang tersendiri. 

Perintah itu ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026. 

Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal 232 ayat (1) undang-undang tersebut mewajibkan pemberi kerja membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai alasan PHK.

Rincian komponen uang penggantian hak diatur dalam ayat (4) pasal yang sama. 

Isinya sejalan dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang selama ini menjadi pedoman. 

Baca juga  Kewajiban Pelaporan Transaksi Afiliasi : Cara Melapor, dan Sanksinya

Peraturan pelaksana lama tetap dapat dipakai selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru, sementara peraturan pelaksana yang baru harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. 

Berikut tiga komponen uang penggantian hak yang berlaku.

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

Komponen pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 

Pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan terus-menerus berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 undang-undang yang baru. 

Pasal yang sama menegaskan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan tersebut. 

Artinya, jika perusahaan memberlakukan cuti bersama, jatah 12 hari Anda tetap utuh.

Selama masih bekerja, sisa cuti tahunan pada umumnya tidak bisa langsung diganti dengan uang. 

Hak tersebut baru diuangkan ketika hubungan kerja berakhir karena PHK. 

Pada saat itulah sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur dihitung sebagai bagian dari uang penggantian hak.

Istilah belum gugur perlu mendapat perhatian. 

Cuti yang sudah melewati batas waktu penggunaan menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat dinyatakan hangus. 

Karena itu, simpan catatan atau bukti pengajuan cuti Anda, dan periksa aturan internal mengenai batas waktu pemakaian cuti sebelum menghitung jumlah hari yang bisa diuangkan.

2. Ongkos pulang pekerja dan keluarganya

Komponen kedua adalah biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja. 

Dalam urusan ongkos pulang karyawan PHK, yang menjadi patokan adalah tempat Anda pertama kali diterima bekerja, misalnya kota asal ketika Anda melamar dan diterima. 

Tempat tinggal Anda saat PHK tidak menjadi dasar penghitungan.

Anggota keluarga yang ikut pindah bersama Anda juga masuk dalam cakupan ongkos pulang. 

Biaya yang diganti mencakup transportasi, seperti tiket kereta, bus, atau pesawat sesuai kebiasaan dan kebijakan perusahaan. 

Jika Anda sejak awal bekerja di kota tempat tinggal sendiri, komponen ini pada praktiknya tidak muncul dalam perhitungan.

3. Hal lain yang diatur perusahaan

Komponen ketiga adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Ruang ini memberi kesempatan bagi perusahaan dan pekerja untuk menyepakati hak tambahan yang akan dibayar saat PHK, misalnya fasilitas atau tunjangan tertentu yang sudah dijanjikan secara tertulis.

Anda perlu membaca dokumen-dokumen tersebut dengan cermat, karena hak yang tidak tertulis akan sulit dituntut.

Cara Menghitung Uang Penggantian Hak

Untuk menghitung uang penggantian hak, Anda perlu menyiapkan beberapa data terlebih dahulu, yaitu upah terakhir, jumlah hari kerja dalam seminggu, jumlah sisa cuti yang belum gugur, serta biaya pulang sesuai kebijakan perusahaan.

Langkah-langkahnya sebagai berikut.

Langkah 1: tentukan upah dasar. 

Upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah upah terakhir yang Anda terima, yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. 

Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transport yang besarnya mengikuti kehadiran, pada umumnya tidak ikut dihitung.

Langkah 2: hitung upah per hari. 

Aturan yang tersedia tidak memberikan satu pembagi baku untuk cuti, sehingga praktik di lapangan mengikuti perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan. 

Pembagi yang umum dipakai adalah 25 untuk pekerja dengan enam hari kerja dalam seminggu, dan 21 untuk pekerja dengan lima hari kerja dalam seminggu. 

Baca juga  Kepailitan Perorangan: Syarat, Akibat Hukum, dan Solusinya

Jika perjanjian kerja Anda mencantumkan rumus sendiri, ikuti rumus tersebut.

Upah per hari = (upah pokok + tunjangan tetap) : 25 atau 21

Langkah 3: hitung nilai cuti yang belum diambil. 

Kalikan sisa cuti yang belum gugur dengan upah per hari.

Uang cuti = sisa cuti (hari) x upah per hari

Langkah 4: tambahkan ongkos pulang. 

Ongkos pulang dihitung dari biaya transportasi pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja. 

Gunakan harga tiket yang wajar atau ketentuan yang tertulis di peraturan perusahaan.

Langkah 5: tambahkan hak lain yang tertulis. 

Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama mengatur hak tambahan saat PHK, masukkan nilainya pada tahap ini.

Uang penggantian hak = uang cuti + ongkos pulang + hak lain yang tertulis

Setelah itu, jumlah uang penggantian hak dijumlahkan dengan pesangon dan uang penghargaan masa kerja untuk mendapatkan total kompensasi PHK. 

Besaran dasar pesangon berkisar dari satu bulan upah untuk masa kerja kurang dari satu tahun hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. 

Uang penghargaan masa kerja mulai diberikan pada masa kerja tiga tahun dan besarnya dua sampai sepuluh bulan upah, tergantung masa kerja. 

Keduanya kemudian dikalikan dengan pengali yang sesuai alasan PHK.

Contoh Kasus Perhitungan Uang Penggantian Hak

Kasus 1: perusahaan tutup karena kerugian dua tahun

Rina bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan di Jakarta selama lima tahun. Ia berasal dari Medan dan diterima bekerja di Jakarta. 

Upah pokoknya Rp6.000.000 dan tunjangan tetapnya Rp1.000.000, sehingga upah dasarnya Rp7.000.000. Perusahaan menerapkan enam hari kerja dalam seminggu. 

Perusahaan kemudian ditutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun. Pada saat PHK, Rina masih memiliki sisa cuti tahunan yang belum gugur sebanyak 8 hari. 

Peraturan perusahaan menyatakan bahwa biaya pulang ke Medan ditanggung untuk pekerja dan keluarganya, dan harga tiket yang disepakati adalah Rp1.500.000 per orang. 

Rina membawa suami dan satu anak, sehingga ada tiga orang.

Perhitungannya sebagai berikut.

  • Upah per hari: Rp7.000.000 : 25 = Rp280.000.
  • Uang cuti: 8 hari x Rp280.000 = Rp2.240.000.
  • Ongkos pulang: 3 orang x Rp1.500.000 = Rp4.500.000.
  • Uang penggantian hak: Rp2.240.000 + Rp4.500.000 = Rp6.740.000.

Untuk komponen lainnya, masa kerja lima tahun menghasilkan pesangon dasar enam bulan upah dan uang penghargaan masa kerja dasar dua bulan upah. 

Pada alasan PHK karena perusahaan tutup akibat kerugian dua tahun, pengali pesangon adalah satu kali dan pengali uang penghargaan masa kerja satu kali.

  • Pesangon: 6 x Rp7.000.000 x 1 = Rp42.000.000.
  • Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp7.000.000 x 1 = Rp14.000.000.
  • Total kompensasi: Rp42.000.000 + Rp14.000.000 + Rp6.740.000 = Rp62.740.000.

Dari contoh ini terlihat bahwa uang penggantian hak menyumbang Rp6.740.000 dari total kompensasi. 

Jika komponen ini tidak dicek, selisihnya cukup berarti bagi kebutuhan keuangan Rina setelah PHK.

Kasus 2: pekerja lima hari kerja yang berdomisili di kota tempat bekerja

Dimas bekerja selama dua tahun di perusahaan yang berlokasi di kota tempat tinggalnya sendiri. 

Perusahaan menerapkan lima hari kerja dalam seminggu. Upah pokoknya Rp7.000.000 dan tunjangan tetapnya Rp1.400.000, sehingga upah dasarnya Rp8.400.000. 

Saat PHK, sisa cuti tahunan Dimas yang belum gugur adalah 5 hari.

  • Upah per hari: Rp8.400.000 : 21 = Rp400.000.
  • Uang cuti: 5 hari x Rp400.000 = Rp2.000.000.
  • Ongkos pulang: tidak ada, karena Dimas diterima bekerja di kota tempat ia tinggal.
  • Uang penggantian hak: Rp2.000.000.
Baca juga  Pasal 311 KUHP Fitnah: Bunyi, Unsur, dan Ancamannya

Kasus kedua ini menunjukkan bahwa tidak semua komponen selalu muncul. 

Jumlah uang penggantian hak sangat bergantung pada sisa cuti dan ketentuan ongkos pulang di perusahaan masing-masing.

Hal yang Perlu Anda Siapkan

Agar uang penggantian hak dapat dihitung dengan akurat, ada beberapa hal praktis yang bisa Anda lakukan. 

Pertama, simpan bukti pengajuan dan persetujuan cuti, karena data ini menjadi dasar jumlah sisa cuti. 

Kedua, baca perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama untuk mengetahui rumus upah per hari, batas waktu cuti, dan ketentuan ongkos pulang. 

Ketiga, minta rincian tertulis perhitungan kompensasi PHK dari perusahaan sehingga Anda dapat mencocokkannya dengan langkah-langkah di atas. 

Jika ada perbedaan, bicarakan dalam perundingan bipartit atau konsultasikan ke dinas ketenagakerjaan setempat.

kpr macet disita bank

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Uang penggantian hak adalah komponen kompensasi PHK yang mengganti hak-hak pekerja yang belum terpakai, yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja dan keluarganya, serta hal lain yang diatur dalam perjanjian.

Dasar hukumnya kini ada pada Pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan sejalan dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. 

Komponen penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen dari aturan lama tidak lagi dimuat secara eksplisit.

Untuk menghitungnya, Anda cukup menentukan upah dasar, membaginya menjadi upah harian, mengalikannya dengan sisa cuti, lalu menambahkan ongkos pulang dan hak lain yang tertulis.

Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum. 

Untuk kasus yang spesifik, konsultasikan dengan dinas ketenagakerjaan atau penasihat hukum yang menangani perkara ketenagakerjaan.

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (ditetapkan dan diundangkan 28 Oktober 2026, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179). Basis Data Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelindungan-ketenagakerjaan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. JDIH Kemnaker: https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP352021.pdf
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dibacakan 31 Oktober 2024.
  • Harahap, A. M., Ramadhan, K. I., dkk. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Diberhentikan dengan Tidak Dibayar Pesangonnya (Studi Kasus Putusan No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg). Jurnal Yustisi, Vol. 10 No. 2, Juni 2023, Universitas Ibn Khaldun Bogor: https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/14322/4495
  • Pendapat Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI. Kompas.id (2026). UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Ada Catatan soal Perlindungan Pekerja: https://www.kompas.id/artikel/uu-pelindungan-ketenagakerjaan-disahkan-ada-kemajuan-dan-catatan-celah-perlindungan-pekerja
  • Pendapat Said Iqbal, Presiden KSPI. Media Indonesia (Oktober 2026). UU Ketenagakerjaan Baru Kembalikan Kebijakan Pesangon, Hapus Aturan 0,5 Kali: https://mediaindonesia.com/ekonomi/941568/uu-ketenagakerjaan-baru-kembalikan-kebijakan-pesangon-hapus-aturan-05-kali
  • Kompas.id (2026). Bagaimana Aturan PHK dan Pesangon di UU Ketenagakerjaan Baru? (perbandingan UU 13/2003, UU Cipta Kerja, dan UU 27/2026): https://www.kompas.id/artikel/uu-pelindungan-ketenagakerjaan-perketat-phk-dan-perbaiki-pesangon-tetapi-tetap-ada-risiko
  • CNBC Indonesia (7 November 2026). UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti-Pesangon: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20261107145202-25-783186/uu-pelindungan-ketenagakerjaan-terbit-ada-aturan-baru-cuti-pesangon
  • CNBC Indonesia (7 November 2026). Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Aturan Barunya Resmi Berlaku: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261107155313-4-783200/cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan-aturan-barunya-resmi-berlaku
  • Hukumonline Klinik (2026). Haruskah Pengusaha UMKM Bayar Pesangon Jika PHK Karyawan?: https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-pengusaha-umkm-bayar-pesangon-jika-phk-karyawan–lt6af52a7b2469f/
  • Ombudsman RI (2026). Hak Pekerja Dilindungi Undang-Undang, Mengapa Masih Harus Diperjuangkan?: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–hak-pekerja-dilindungi-undang-undang-mengapa-masih-harus-diperjuangkan
  • Regulasikerja.com. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (ketentuan peralihan dan peraturan pelaksana): https://regulasikerja.com/uu-pelindungan-ketenagakerjaan/
  • WageIndicator Indonesia. Hak Cuti Tahunan bagi Pekerja: https://wageindicator.org/id-id/bekerja-di-indonesia/hukum-tenaga-kerja/cuti/cuti-tahunan/
Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi