Kewajiban perusahaan daftarkan BPJS Kesehatan sudah tertulis jelas dalam undang-undang. Kenyataannya, banyak pemberi kerja masih menunda.
Alasannya macam-macam, mulai dari urusan biaya sampai anggapan bahwa karyawan kontrak belum perlu didaftarkan. Anggapan itu keliru. Penundaan semacam ini bisa berujung pada teguran, denda, bahkan pidana.
Jawaban singkatnya begini: setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN, lalu membayar iurannya tepat waktu.
Kalau lalai, sanksi datang bertahap. Dimulai dari teguran tertulis, berlanjut ke denda, dan berakhir pada pembatasan layanan publik.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat urusan ini sebaiknya dibereskan sejak awal. Mengurus kepatuhan di depan menghemat banyak tenaga dan biaya ketika sengketa muncul belakangan.
Karyawan pun bekerja dengan rasa aman. Artikel ini mengupas dasar hukum, iuran, sanksi, dan langkah praktis yang bisa kamu terapkan di perusahaan.
Baca juga: Perjanjian Kerja Freelance: Isi, Hak, dan Perlindungan Hukumnya
Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan Daftarkan BPJS Kesehatan
Dasar hukum BPJS Kesehatan perusahaan tersebar di beberapa regulasi. Yang pertama adalah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Menyusul UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Lalu ada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang terakhir diubah lewat Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
Dari semua itu, Pasal 15 UU 24/2011 layak kamu hafal. Pasal ini mewajibkan perusahaan mendaftarkan seluruh karyawan kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) ke BPJS Kesehatan.
Pemberi kerja juga harus menyerahkan data pekerja dan keluarganya secara lengkap dan benar. Perpres 82/2018 menegaskan hal yang sama.
Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan semua pegawainya sebagai peserta JKN sambil membayar iuran. Jadi, perusahaan tidak punya ruang untuk memilih karyawan mana yang didaftarkan dan mana yang tidak.
Hukum juga berpihak pada pekerja. Kalau perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja berhak mendaftarkan diri sendiri dengan melampirkan dokumen yang membuktikan hubungan kerja.
Selama pekerja belum terdaftar, perusahaan tetap bertanggung jawab ketika pekerja membutuhkan pelayanan kesehatan. Kelalaian perusahaan tidak menggugurkan hak pekerja atas jaminan kesehatan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Siapa yang Wajib Didaftarkan dan Bagaimana Prosesnya
Aturannya mencakup seluruh pekerja berstatus PPU. Karyawan tetap masuk, karyawan kontrak masuk, begitu pula pekerja formal lain di perusahaan swasta. Status hubungan kerja tidak mengubah apa pun.
Kewajiban itu berlanjut ke anggota keluarga pekerja. Perusahaan harus ikut mendaftarkan mereka sebagai bagian dari kepesertaan. Karena itu, kumpulkan data kartu keluarga setiap karyawan sejak hari pertama bekerja.
Proses pendaftaran badan usaha biasanya berjalan seperti ini:
- Siapkan dokumen perusahaan, seperti NIB atau izin usaha, NPWP, dan data pimpinan.
- Kumpulkan data karyawan beserta keluarganya.
- Daftarkan badan usaha lewat kantor cabang BPJS Kesehatan atau kanal resmi yang tersedia.
- Laporkan setiap perubahan data karyawan secara rutin.
Satu hal lagi soal laporan. Perubahan data badan usaha wajib dilaporkan paling lambat tujuh hari kerja setelah perubahan terjadi. Pindah alamat atau ganti pengurus? Segera perbarui datanya.
Besaran Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan dan Tenggat Pembayaran
Iuran BPJS Kesehatan perusahaan dihitung dari gaji atau upah bulanan. Totalnya 5 persen dari penghasilan.
Perusahaan menanggung 4 persen, karyawan menanggung 1 persen. Perhitungannya memakai batas atas gaji Rp12 juta, sesuai Pasal 32 Perpres 59/2024.
Mari pakai contoh. Seorang karyawan bergaji Rp15 juta tetap dihitung dari angka Rp12 juta. Iurannya jadi Rp600.000 per bulan, dengan rincian Rp480.000 dari perusahaan dan Rp120.000 dari karyawan.
Pemberi kerja memotong bagian karyawan dari gaji, kemudian menyetorkan seluruhnya ke BPJS Kesehatan.
Tenggatnya jatuh pada tanggal 10 setiap bulan. Bila iuran belum dibayar sampai akhir bulan, penjaminan peserta dihentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
Denda pelayanan baru muncul bila peserta menjalani rawat inap dalam 45 hari sejak kepesertaannya aktif kembali.
Rumus dendanya: 5 persen dari biaya diagnosa awal rawat inap, dikalikan jumlah bulan tertunggak. Batasnya 12 bulan dan nilai maksimalnya Rp30 juta. Untuk peserta PPU, beban denda itu berada di pundak pemberi kerja.
Sanksi Perusahaan Tidak Daftar BPJS Kesehatan
Sanksi perusahaan tidak daftar BPJS Kesehatan berjalan di dua jalur. Satu jalur bersifat administratif, satu lagi pidana. Keduanya bersandar pada pasal yang berbeda.
Sanksi Administratif Bertahap
Pasal 17 UU 24/2011 dan PP 86/2013 mengatur sanksi administratif. Bentuknya teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. BPJS menjatuhkannya satu per satu, tidak sekaligus.
Alurnya kurang lebih begini:
- BPJS mengirim teguran tertulis pertama.
- Bila perusahaan tetap abai, BPJS mengeluarkan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 10 hari.
- Setelah itu, denda dikenakan jika kewajiban masih belum dijalankan.
- Pada tahap akhir, pemerintah atau pemerintah daerah membatasi layanan publik atas permintaan BPJS.
Tahap terakhir inilah yang paling terasa bagi bisnis. Menurut PP 86/2013, layanan yang dibatasi mencakup perizinan terkait usaha, izin untuk mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
PP tersebut juga menyebut Izin Mendirikan Bangunan, yang kini telah diganti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Akibatnya, perpanjangan izin bisa tersendat dan peluang ikut proyek ikut tertutup.
Sanksi Pidana bagi Perusahaan Nakal
Ancaman pidana ada di Pasal 55 UU 24/2011. Pemberi kerja yang melanggar Pasal 19 ayat (1) atau (2) bisa dipenjara paling lama 8 tahun atau didenda paling banyak Rp1 miliar. Pasal 19 sendiri mengatur kewajiban memungut dan menyetorkan iuran.
Perhatikan satu hal. Pasal pidana ini berfokus pada pembayaran dan penyetoran iuran. Kajian KPK pada 2014 pernah menyoroti ketimpangannya: perusahaan yang sama sekali tidak mendaftar hanya mendapat sanksi administratif.
Meski begitu, risiko pidana tetap ada. Perusahaan yang memotong upah pekerja tanpa menyetorkannya juga berpotensi dijerat penggelapan karena hubungan kerja, yang kini diatur dalam Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun.
Menurut saya, celah itu jangan dijadikan pegangan. Tidak mendaftar memang tampak lebih ringan di atas kertas. Tetapi pekerja dirugikan, dan reputasi perusahaan ikut tergerus ketika sengketa muncul.
Langkah Praktis agar Perusahaan Patuh BPJS Kesehatan
Kepatuhan tidak harus rumit. Mulai saja dengan audit data karyawan. Pastikan semua pekerja dan keluarganya sudah terdaftar dengan data yang benar.
Berikutnya, masukkan jadwal pembayaran BPJS ke kalender payroll. Pasang pengingat beberapa hari sebelum tanggal 10. Tim keuangan pun tidak perlu berkejaran dengan waktu, dan risiko telat bayar mengecil.
Dokumentasi juga perlu mendapat perhatian. Simpan semua bukti pembayaran dan surat-menyurat dengan BPJS, minimal selama masa audit internal.
Kalau teguran datang, balas segera. Menunggu tenggat habis hanya memperburuk keadaan. Terakhir, konsultasikan dokumen kepegawaian kamu dengan ahli hukum.
Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan data identitas karyawan kerap memuat salah ketik atau data yang tidak sinkron. Kesalahan sekecil itu sering memicu masalah besar saat verifikasi.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah karyawan kontrak wajib didaftarkan BPJS Kesehatan?
Wajib. Aturan berlaku untuk seluruh pekerja penerima upah, termasuk karyawan kontrak. Status hubungan kerja tidak menghapus kewajiban perusahaan.
Apa sanksi jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan?
Sanksinya bertahap: teguran tertulis, denda, lalu pembatasan layanan publik tertentu. Kalau perusahaan sudah memungut iuran tetapi tidak menyetorkannya, ancaman pidana Pasal 55 UU BPJS bisa berlaku.
Berapa iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan?
Perusahaan menanggung 4 persen dari gaji dengan batas upah Rp12 juta. Sisanya, 1 persen, dibayar karyawan lewat pemotongan gaji.
Kesimpulan
Kewajiban perusahaan daftarkan BPJS Kesehatan berlaku penuh dan tidak bisa ditawar. Aturannya jelas, dari kewajiban mendaftar, iuran 5 persen, sampai sanksi berlapis.
Perusahaan yang lalai berisiko kehilangan akses perizinan dan, pada kasus tertentu, berhadapan dengan pidana.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Audit data pekerja, daftarkan semuanya, bayar sebelum tanggal 10, dan simpan seluruh bukti.
Dari pengalaman saya, perusahaan yang disiplin di bagian ini jarang berurusan dengan masalah hukum yang melelahkan.
Kalau dokumen kepegawaian atau data identitas karyawanmu masih berantakan, rapikan sekarang sebelum berubah jadi persoalan.
Klik poster di halaman ini atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk berdiskusi dengan tim kami. Kami siap membantu menyiapkan dokumenmu dengan tenang dan tepat.
Baca juga: Alasan PHK yang Sah Menurut Hukum, Ini Daftar dan Hak Pekerjanya
Ringkasan
- Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja PPU beserta keluarganya ke BPJS Kesehatan.
- Dasar hukumnya meliputi UU 40/2004, UU 24/2011, dan Perpres 82/2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres 59/2024.
- Iuran PPU sebesar 5 persen dari upah, dengan porsi 4 persen perusahaan dan 1 persen pekerja.
- Batas atas upah sebagai dasar hitung iuran adalah Rp12 juta.
- Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan pembatasan layanan publik tertentu.
- Pemberi kerja yang melanggar kewajiban memungut dan menyetor iuran terancam penjara hingga 8 tahun atau denda Rp1 miliar.
- Pekerja berhak mendaftarkan diri jika perusahaan tidak mendaftarkannya, dan perusahaan tetap bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan pekerja tersebut.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 15, 17, 19, dan 55).
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. https://peraturan.go.id/files/pp86-2013bt.pdf
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. https://peraturan.go.id/files/perpres-no-59-tahun-2024.pdf
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/136650/perpres-no-
- JDIH Kemnaker, “Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran Program Jaminan Sosial.” https://jdih.kemnaker.go.id/
