Kontrak Elektronik: Syarat Sah dan Kekuatan Hukumnya

Kontrak elektronik kini menjadi dasar hampir semua transaksi bisnis digital di Indonesia.

Namun, banyak pelaku usaha masih ragu apakah persetujuan lewat klik atau tanda tangan digital benar-benar mengikat.

Jawabannya jelas: kontrak elektronik sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian.

Selain itu, kontrak ini berkekuatan hukum sebagai alat bukti di pengadilan. Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, sengketa jarang muncul karena kontraknya lemah.

Sebaliknya, pelaku usaha sering menyepelekan kelengkapan dan pembuktiannya.

Apa Itu Kontrak Elektronik dan Dasar Hukumnya?

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang tertuang dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Oleh karena itu, kontrak ini setara dengan perjanjian tertulis biasa. Aturan pelaksanaannya terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bentuknya sangat beragam, mulai dari perjanjian pinjaman daring, syarat layanan aplikasi, hingga kontrak kerja yang ditandatangani lewat platform digital.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

Syarat Sah Kontrak Elektronik Menurut Hukum Indonesia

Syarat sah kontrak elektronik bersumber dari dua aturan utama. Pertama, Pasal 1320 KUHPerdata.

Kedua, Pasal 47 PP 71/2019. Keduanya memuat empat unsur yang sama:

• Kesepakatan para pihak: persetujuan harus lahir dari kehendak bebas, tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Klik tombol ‘Setuju’ dapat menjadi bentuk kesepakatan.
• Kecakapan: pihak yang membuat kontrak harus dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, atau berwenang mewakili badan usaha.
• Hal tertentu: objek perjanjian harus jelas, misalnya jenis barang atau jasa, harga, dan jangka waktu.
• Sebab yang halal: tujuan kontrak tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jika syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan.

Namun, jika syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) dilanggar, kontrak batal demi hukum.

Perbedaan ini sangat penting ketika sengketa terjadi.

Isi Minimal dan Bahasa Kontrak Elektronik

Selain empat syarat sah tersebut, PP 71/2019 mengatur isi kontrak elektronik. Sebaiknya kontrak Anda memuat hal-hal berikut:

• Identitas para pihak.
• Objek dan spesifikasi transaksi.
• Persyaratan transaksi, harga, dan biaya.
• Prosedur pembatalan dan pengembalian.
• Pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Di samping itu, perjanjian dengan pihak Indonesia wajib memakai Bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Pelaku usaha boleh menambahkan versi bahasa asing. Namun, versi Bahasa Indonesia tetap harus tersedia.

Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik dan Tanda Tangan Digital

Kekuatan hukum kontrak elektronik sama dengan perjanjian konvensional. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Selanjutnya, Pasal 5 UU ITE menetapkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Namun, ada pengecualian. Surat yang menurut undang-undang harus tertulis, serta akta notaris dan akta PPAT, tidak dapat sepenuhnya berbentuk elektronik.

Tanda tangan elektronik juga memegang peran penting. Pasal 11 UU ITE mengakui tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan.

Tanda tangan tersertifikasi dari penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) memberi pembuktian paling kuat.

Sebagai tambahan, dokumen perdata digital dikenai bea meterai sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020, dan pelaku usaha dapat memakai meterai elektronik.

Langkah Praktis Mengamankan Kontrak Elektronik

Agar kontrak elektronik kuat saat diuji, terapkan lima langkah berikut:

1. Verifikasi identitas dan kewenangan pihak lawan.
2. Gunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
3. Simpan jejak audit, seperti log persetujuan, email, dan cap waktu.
4. Bubuhkan meterai elektronik bila diperlukan.
5. Minta ahli hukum meninjau klausul sebelum kontrak ditandatangani.

Perbedaan Kontrak Elektronik dan Kontrak Konvensional

Kontrak elektronik dan kontrak konvensional pada dasarnya sama secara hukum. Namun, keduanya berbeda dalam cara pembuatan dan pembuktian.

Kontrak konvensional ditandatangani langsung di atas kertas. Sebaliknya, kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, seperti platform e-sign, email, atau aplikasi.

Oleh karena itu, pembuktiannya bergantung pada data digital.

Perbedaan utama terlihat pada tiga hal berikut:

• Media: kontrak konvensional memakai kertas, sedangkan kontrak elektronik memakai dokumen digital.
• Tanda tangan: kontrak konvensional memakai tanda tangan basah, sedangkan kontrak elektronik memakai tanda tangan elektronik.
• Pembuktian: kontrak konvensional dibuktikan dengan dokumen fisik, sedangkan kontrak elektronik dibuktikan dengan log sistem, cap waktu, dan sertifikat elektronik.

Meskipun bentuknya berbeda, daya ikatnya sama. Karena itu, pelaku usaha tidak boleh menganggap kontrak digital lebih longgar daripada kontrak kertas.

Risiko Hukum dalam Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik membawa risiko tersendiri. Pertama, pemalsuan identitas dapat membuat kesepakatan dipersoalkan.

Kedua, dokumen digital mudah diubah jika sistem penyimpanannya lemah.

Selanjutnya, klausul baku yang merugikan konsumen dapat bermasalah berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, perhatikan perlindungan data pribadi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengelola data menjaga informasi para pihak.

Oleh karena itu, cantumkan klausul kerahasiaan dan persetujuan pemrosesan data dalam kontrak.

Untuk mengurangi risiko, pelaku usaha sebaiknya menyimpan dokumen asli dengan enkripsi dan membatasi akses internal.

Di samping itu, lakukan pencadangan data secara berkala. Dengan begitu, Anda dapat menunjukkan keaslian dokumen jika sengketa terjadi di kemudian hari.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apakah kontrak elektronik sah di pengadilan?

Ya. Kontrak elektronik sah dan dapat menjadi alat bukti selama memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

2. Apakah klik ‘Saya Setuju’ sudah cukup mengikat?

Bisa, asalkan unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal terpenuhi. Selain itu, Anda perlu menyimpan bukti identitas dan waktu persetujuan.

3. Apakah kontrak elektronik wajib bermeterai?

Dokumen perdata tertentu dikenai bea meterai. Ketiadaan meterai tidak otomatis membatalkan kontrak.

Namun, dokumen tersebut perlu dilunasi bea meterainya agar dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Kesimpulan

Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis biasa.

Syaratnya, kontrak tersebut memenuhi empat syarat sah dan memuat isi yang lengkap.

Oleh karena itu, periksa kembali identitas pihak, gunakan tanda tangan tersertifikasi, dan simpan seluruh bukti digital.

Menurut saya, kontrak digital yang rapi adalah investasi termurah untuk mencegah sengketa mahal di kemudian hari.

Apakah kontrak digital bisnis Anda sudah cukup kuat secara hukum? Jika masih ragu, tim kami siap membantu meninjaunya.

Klik poster yang tersedia atau tekan tombol ‘KONSULTASI GRATIS’ di pojok kanan website ini untuk berdiskusi langsung dengan kami.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dan mengikat para pihak (Pasal 18 UU ITE).
• Syarat sahnya: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.
• Pelanggaran syarat subjektif membuat kontrak dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif membuatnya batal demi hukum.
• Kontrak sebaiknya memuat identitas, objek, harga, prosedur pembatalan, dan pilihan hukum.
• Perjanjian dengan pihak Indonesia wajib memakai Bahasa Indonesia.
• Dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah.
• Tanda tangan tersertifikasi dan jejak audit memperkuat pembuktian.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320 dan Pasal 1338).
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, informasi penyelenggara sertifikasi elektronik (komdigi.go.id).
• Direktorat Jenderal Pajak, informasi bea meterai (pajak.go.id).